Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Penataan Desa Adat adalah tindakan membentuk, menghapus, menggabung, merubah, status, dan MENETAPKAN Desa Adat. 2. Desa adat adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dibeut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tojo Una-Una. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintah Desa adalah perangkat Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 7. Pembentukan Desa Adat adalah tindakan mengadakan Desa adat baru di luar Desa Adat yang ada. 8. Penghapusan Desa Adat adalah tindakan meniadakan Desa Adat yang ada. 9. Penggabungan Desa Adat adalah tindakan penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa Adat baru. 10. Perubahan Desa Adat adalah tindakan merubah Desa Adat menjadi Kelurahan dan atau sebaliknya. 11. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik INDONESIA. 12. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembagian dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945. 14. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una. 15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 16. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.