Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

PERDA Nomor 13 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Tolitoli. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. = 3 = 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tolitoli yang dibentukan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tolitoli. 8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki usaha bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 9. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri. 10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya. 14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 15. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 16. Izin Usaha adalah pemberian izin dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas penyelenggaraan kegiatan usaha oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 17. Jaringan usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama. 18. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM oleh komisi khusus dan atau Dinas Koperasi dan UMKM sesuai dengan batas-batas wewenangnya. 19. Pengendalian adalah tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM. 20. Koordinasi adalah proses sinergi dan keseimbangan semua kegiatan dalam pemberdayaan UMKM antara satu pihak dengan pihak lain agar tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama. = 4 =

BAB III

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

Koreksi

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro yang meliputi : a. fasilitasi pengembangan usaha; dan b. pelaksanaan pengembangan usaha. = 5 =

Pasal 6

Koreksi

Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Pasal 7

(1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui: a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi; b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program. (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan: a. koperasi; b. sentra; c. klaster; dan d. kelompok.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui: a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro melalui pembatasan bagi Usaha Besar; c. kemudahan perizinan; d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau e. fasilitasi teknologi dan informasi. (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang dan sektor usaha: a. yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro; b. yang dapat dilakukan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pola kemitraan dengan Usaha Mikro; c. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang bersifat inovatif, kreatif, dan/atau secara khusus diprioritaskan sebagai program Pemerintah Daerah; dan d. yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro yang berada pada daerah perbatasan, bencana alam, pasca kerusuhan, dan daerah tertinggal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pencadangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. = 6 =

Pasal 9

(1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran hibah untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap tahun anggaran. (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Usaha Mikro untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan modal kerja dan investasi, jaminan kredit dari lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan yang beroperasi di daerah.

Pasal 10

(1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan Jangka Waktu. (2) Intensitas dan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.

Pasal 11

(1) Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro. (2) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi; b. penentuan klasifikasi; c. pendekatan pengembangan; d. bentuk fasilitasi; dan e. jangka waktu fasilitasi.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan pengembangan dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat. (2) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Usaha Besar; dan b. Usaha Mikro yang bersangkutan. (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melakukan pengembangan Usaha Mikro dengan prioritas : a. keterkaitan usaha; b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik; c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok; d. produk yang memiliki potensi ekspor; e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing; f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru. = 7 = (4) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan: a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan; b. melakukan usaha secara efisien; c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar; d. memperluas akses pemasaran; e. memanfaatkan teknologi; f. meningkatkan kualitas produk; dan g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas. (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan: a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh USAHA MIKRO; b. menciptakan wirausaha baru; c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

BAB Kedua

Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah berperan untuk mengatur kegiatan Kemitraan Usaha Mikro yang mencakup : a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro; atau b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. (2) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib: a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra; b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan; c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Pasal 14

(1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip: a. saling membutuhkan; b. saling mempercayai; c. saling memperkuat; dan d. saling menguntungkan. = 8 = (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum INDONESIA. (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan oleh Usaha Besar.

Pasal 15

Usaha Mikro atau Usaha Besar dalam melakukan bentuk kemitraan sebagaimana dalam Pasal 14, dilarang MEMUTUSKAN hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam menjalankan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mentaati larangan: a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya; b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya; dan c. Usaha Kecil dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro Mitra usahanya.

Pasal 17

(1) Pola Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan yang berlaku dalam dunia usaha, dan tidak bertentangan dengan etika bisinis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. bagi hasil; g. kerja sama operasional; h. usaha patungan (joint venture); i. penyumberluaran (outsourcing); dan j. bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 18

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksuda dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan: a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau c. Usaha Kecil berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma. = 9 =

Pasal 19

Dalam pola Kemitraan sub.kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan: a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor; atau b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai sub-kontraktor.

Pasal 20

Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan: a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 21

(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan. (2) Usaha Mikro yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba. (3) Praktik pola Kemitraan waralaba mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Dalam pola kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, berlaku ketentuan : a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai pemasok barang; atau b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai pemasok barang. (2) Usaha Mikro sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 23

(1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau menerima pasokan dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. = 10 =

Pasal 24

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, berlaku ketentuan: a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 25

Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, berlaku ketentuan: a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

Pasal 26

(1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil, masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra. (2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 27

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g, berlaku ketentuan: a. antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau b. usaha mikro menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 28

Dalam pola Kemitraan kerja sama usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, berlaku ketentuan: a. usaha mikro lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru. b. usaha mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru. c. Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama berdasarkan pola Kemitraan kerja sama usaha patungan (joint venture), para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, resiko, dan manajemen perusahaan. = 11 =

Pasal 30

(1) Dalam pola Kemitraan kerja sama penyumberluaran (outsourcing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i, berlaku ketentuan: a. usaha mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar. b. usaha mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah. c. Kemitraan dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok. d. Dalam pola Kemitraan penyumberluaran: e. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau f. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. (2) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 31

Dalam pola Kemitraan dalam bentuk Kemitraan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j, berlaku ketentuan: a. Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 29, antar Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan lain. b. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 14.

Pasal 32

(1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian Kemitraan. (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA. (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Bahasa INDONESIA dan bahasa asing. (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit: a. kegiatan usaha; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. bentuk pengembangan; d. jangka waktu; dan e. penyelesaian perselisihan. = 12 =

Pasal 33

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kemitraan usaha dilakukan oleh komisi pengawas persaingan usaha. (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berwenang melaksanakan pengawasan kemitraan usaha sesuai batas-batas tugas dan wewenangnya. (3) Dalam melaksanakan wewenang pengawasan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Koperasi dan UMKM wajib berkoordinasi dengan komisi pengawas persaingan usaha.

Pasal 34

Dinas Koperasi dan UMKM dapat menyampaikan laporan pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 kepada komisi pengawas persaingan usaha.

BAB Ketiga

Pola Kemitraan

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

PERIZINAN

Pasal 35

Koreksi

Dengan ditetapkannya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka segala hal yang berkaitan dengan peraturan perizinan harus tunduk dengan peraturan-peraturan di atas tersebut.

Pasal 36

Koreksi

(1) UMKM dalam melakukan usaha bisnis wajib memiliki bukti legalitas usaha. (2) Bukti legalitas usaha untuk UMKM diberikan dalam bentuk: a. surat izin usaha; b. tanda bukti pendaftaran; atau c. tanda bukti pendataan. (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. = 13 = (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

(1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap UMKM yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemerintah Daerah wajib memberi kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara INDONESIA dan badan hukum INDONESIA.

Pasal 38

(1) Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 39

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi: a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. kepastian biaya pelayanan; c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin; e. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan. = 14 =

Pasal 40

(1) UMKM mengajukan permohonan Izin Usaha secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA kepada Bupati melalui pejabat berwenang yang menangani urusan perizinan usaha. (2) Pejabat berwenang yang menangani urusan perizinan usaha, wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Bupati wajib memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal Bupati menolak permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (3), penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan. (5) Terhadap penolakan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemohon dapat mengajukan ulang permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian Izin Usaha.

Pasal 41

Bupati dapat memberi mandat kepada pejabat berwenang yang menangani urusan pelayanan perizinan usaha untuk menandatangani perizinan usaha.

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil. (2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan daerah. (3) Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara teratur dan berkesinambungan terhadap Usaha Mikro yang telah memperoleh Izin Usaha. = 15 = (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), pelaku Usaha Mikro yang telah memegang Izin Usaha wajib: a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha; b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha; c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44, usaha mikro yang telah memegang Izin Usaha berhak: a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 46

Koreksi

(1) Bupati bertanggung-jawab untuk melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro. (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggung-jawabkan untuk mewujudkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 47

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap: a. peraturan dan kebijakan yang terkait dengan penumbuhan Iklim Usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, Kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan; b. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; c. program pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan; dan d. penyelenggaraan Kemitraan usaha. = 16 =

Pasal 48

Dalam pemberdayaan usaha mikro, Bupati mempunyai tugas: a. menyusun, menyiapkan, MENETAPKAN, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan; b. memadu-serasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah; c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah; d. memadu-serasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang- undangan di daerah dengan UNDANG-UNDANG; e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah; f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di daerah; g. melakukan pemantauan pelaksanaan program: 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi; 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro; 3. pengembangan kemitraan usaha. h. melakukan evaluasi pelaksanaan program: 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi; 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro; 3. pengembangan Kemitraan usaha. i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan usaha mikro kepada Menteri dan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Keempat

Pasal 32

BAB Kelima

Pasal 33

Pasal 34

BAB V