Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Izin Lingkungan

Penyelenggaraan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan asas: a. kelestarian dan keberlanjutan; b. keadilan; c. partisipatif; dan d. tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan penyelenggaraan Izin Lingkungan adalah memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin lingkungan.

Penyelenggaraan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan asas: a. kelestarian dan keberlanjutan; b. keadilan; c. partisipatif; dan d. tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan penyelenggaraan Izin Lingkungan adalah memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin lingkungan.

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL. (4) (5) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL namun memiliki dampak besar dan penting di daerah dapat diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan wajib AMDAL. Ketentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL/UPL dan wajib membuat SPPL diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah. (2) Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dibuktikan dengan surat kesesuaian tata ruang dari Perangkat Daerah yang berwenang. (3) (4) Apabila dipandang perlu, penetapan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi rekomendasi Bupati, Rencana Detail Tata Ruang dan AMDAL Kawasan.

(1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

(1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas: a. Kerangka Acuan; b. ANDAL; dan c. RKL-RPL. (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

(1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi: a. tunggal; b. terpadu; atau c. kawasan. (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) Perangkat Daerah. (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah. (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

(1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengikutsertakan masyarakat: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan b. konsultasi publik. (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati. (6) Ketentuan mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan AMDAL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun AMDAL: a. perorangan; atau b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL.

(1) Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; (2) Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan. (3) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (5) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL dan dinyatakan lulus. (6) Pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang AMDAL. (7) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Menteri.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun AMDAL. (2) Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila: a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan; b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kabupaten yang telah memiliki rencana detail tata ruang Daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Daerah; atau c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan: a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau b. rencana detil tata ruang Daerah. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

(1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen UKL-UPL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan hanya menyusun 1 (satu) dokumen UKL-UPL, dalam hal: a. usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam 1 (satu) kesatuan hamparan ekosistem; b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun dokumen UKL-UPL. (2) Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun dokumen UKL-UPL.

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL. (4) (5) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL namun memiliki dampak besar dan penting di daerah dapat diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan wajib AMDAL. Ketentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL/UPL dan wajib membuat SPPL diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah. (2) Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dibuktikan dengan surat kesesuaian tata ruang dari Perangkat Daerah yang berwenang. (3) (4) Apabila dipandang perlu, penetapan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi rekomendasi Bupati, Rencana Detail Tata Ruang dan AMDAL Kawasan.

(1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

(1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas: a. Kerangka Acuan; b. ANDAL; dan c. RKL-RPL. (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

(1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi: a. tunggal; b. terpadu; atau c. kawasan. (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) Perangkat Daerah. (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah. (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

(1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengikutsertakan masyarakat: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan b. konsultasi publik. (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati. (6) Ketentuan mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan AMDAL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun AMDAL: a. perorangan; atau b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL.

(1) Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; (2) Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan. (3) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (5) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL dan dinyatakan lulus. (6) Pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang AMDAL. (7) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditunjuk oleh Menteri.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun AMDAL. (2) Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila: a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan; b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kabupaten yang telah memiliki rencana detail tata ruang Daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Daerah; atau c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan: a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau b. rencana detil tata ruang Daerah. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

(1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen UKL-UPL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan hanya menyusun 1 (satu) dokumen UKL-UPL, dalam hal: a. usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam 1 (satu) kesatuan hamparan ekosistem; b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun dokumen UKL-UPL. (2) Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun dokumen UKL-UPL.

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan ANDAL dan RKL-RPL. (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat KPA. (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh KPA. (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPA menugaskan Tim Teknis untuk menilai Kerangka Acuan. (3) Tim Teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa. (4) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Ketua KPA. (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, maka Tim Teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) kepada KPA. (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Tim Teknis. (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada KPA.

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) atau Pasal 21 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, KPA menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

(1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila: a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada pemrakarsa oleh KPA; atau b. pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan. (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan: a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya atau formulir Kerangka Acuan yang telah disahkan; atau b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah terlampaui dan Ketua KPA belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa pada saat mengajukan dokumen ANDAL dan RKL-RPL adalah sebagai berikut: a. Kerangka Acuan yang telah mendapatkan surat persetujuan atau konsep Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah terlampaui dan Ketua KPA belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan; b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan c. profil usaha dan/atau kegiatan.

(1) ANDAL dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat KPA, kemudian ANDAL dan RKL-RPL dinilai oleh KPA. (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen ANDAL dan RKL-RPL. (3) KPA melakukan penilaian ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya. (4) KPA menugaskan Tim Teknis untuk menilai dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada KPA.

(1) KPA berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), menyelenggarakan rapat KPA. (2) KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati. (3) Rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi: a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan; b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui pertimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan c. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. (5) Dalam hal rapat KPA menyatakan bahwa dokumen ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, KPA mengembalikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5). (2) Berdasarkan dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA melakukan penilaian akhir terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL. (3) KPA menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan/atau Pasal 29 dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29, MENETAPKAN keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dinyatakan telah ditetapkan.

(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; b. pernyataan kelayakan lingkungan; c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c. (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

(1) Formulir UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. (2) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL. (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi. (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Dinas Lingkungan Hidup bersama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan UKL-UPL. (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Bupati. (6) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) Perangkat Daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup menerbitkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan.

(1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL; b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL. (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dalam Pasal 34 hingga Pasal 37 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan ANDAL dan RKL-RPL. (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat KPA. (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh KPA. (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPA menugaskan Tim Teknis untuk menilai Kerangka Acuan. (3) Tim Teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa. (4) Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Ketua KPA. (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, maka Tim Teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) kepada KPA. (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Tim Teknis. (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada KPA.

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) atau Pasal 21 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, KPA menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

(1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila: a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada pemrakarsa oleh KPA; atau b. pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan. (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan: a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya atau formulir Kerangka Acuan yang telah disahkan; atau b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah terlampaui dan Ketua KPA belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa pada saat mengajukan dokumen ANDAL dan RKL-RPL adalah sebagai berikut: a. Kerangka Acuan yang telah mendapatkan surat persetujuan atau konsep Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah terlampaui dan Ketua KPA belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan; b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan c. profil usaha dan/atau kegiatan.

(1) ANDAL dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat KPA, kemudian ANDAL dan RKL-RPL dinilai oleh KPA. (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen ANDAL dan RKL-RPL. (3) KPA melakukan penilaian ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya. (4) KPA menugaskan Tim Teknis untuk menilai dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada KPA.

(1) KPA berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), menyelenggarakan rapat KPA. (2) KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati. (3) Rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi: a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan; b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui pertimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan c. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. (5) Dalam hal rapat KPA menyatakan bahwa dokumen ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, KPA mengembalikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5). (2) Berdasarkan dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA melakukan penilaian akhir terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL. (3) KPA menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan/atau Pasal 29 dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29, MENETAPKAN keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dinyatakan telah ditetapkan.

(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; b. pernyataan kelayakan lingkungan; c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c. (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

(1) Formulir UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. (2) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL. (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi. (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Dinas Lingkungan Hidup bersama Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan UKL-UPL. (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Bupati. (6) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) Perangkat Daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup menerbitkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. persetujuan; atau b. penolakan.

(1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL; b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL. (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dalam Pasal 34 hingga Pasal 37 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Permohonan Izin Lingkungan melalui Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan Izin Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Bupati diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup, kemudian diteruskan ke sekretariat KPA. (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), harus dilengkapi dengan: a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL; b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan. (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota KPA. (5) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (6) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada pihak pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang. (2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (4) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (5) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada pihak pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan: a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(1) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Apabila biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dapat dibebankan pada pihak pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

Perubahan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali; c. mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS diatur sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Dalam penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen AMDAL. (3) Dalam penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat eselon II di bidang lingkungan hidup menerbitkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL. (4) Proses penerbitan keputusan kelayakan lingkungan dan persetujuan rekomendasi UKL-UPL diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan sebagaimana ayat (2) dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana ayat (3) sebagai dasar diterbitkannya izin lingkungan efektif oleh Lembaga OSS.

(1) Permohonan Izin Lingkungan melalui Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan Izin Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Bupati diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup, kemudian diteruskan ke sekretariat KPA. (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), harus dilengkapi dengan: a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL; b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan. (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota KPA. (5) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (6) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada pihak pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang. (2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. (4) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (5) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada pihak pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan: a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar izin lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan; b. identitas pemegang izin lingkungan/identitas pemohon sesuai dengan akta notaris: 1) nama usaha dan/atau kegiatan; 2) jenis usaha dan/atau kegiatan; 3) nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan; 4) alamat kantor; dan 5) lokasi kegiatan. c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; d. persyaratan pemegang izin lingkungan, antara lain: 1) persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL; 2) memperoleh izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan; dan 3) persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. e. kewajiban pemegang izin lingkungan; f. hal-hal lain, antara lain: 1) pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku; 2) pernyataan yang menyatakan bahwa izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atas peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku; dan 3) pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku. g. masa berlaku izin lingkungan; dan h. penetapan mulai berlakunya izin lingkungan. (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin komersial dan/atau operasional.

(1) Biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Apabila biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dapat dibebankan pada pihak pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan; b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria: 1) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 2) penambahan kapasitas produksi; 3) perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan; 4) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan; 5) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan; 6) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; 7) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan; 8) terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 9) terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan. (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui: a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum ANDAL dan RKL-RPL. (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru. (6) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. (7) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (8) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan perubahan Izin Lingkungan. (9) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup. (10) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Perubahan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan; b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali; c. mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan d. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS diatur sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Dalam penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen AMDAL. (3) Dalam penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat eselon II di bidang lingkungan hidup menerbitkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL. (4) Proses penerbitan keputusan kelayakan lingkungan dan persetujuan rekomendasi UKL-UPL diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan sebagaimana ayat (2) dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana ayat (3) sebagai dasar diterbitkannya izin lingkungan efektif oleh Lembaga OSS.

(1) KPA dibentuk oleh Bupati. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam ANDAL dan RKL-RPL.

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari Dinas Lingkungan Hidup. (3) Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat setingkat eselon II di Dinas Lingkungan Hidup. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beranggotakan unsur dari: a. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang penataan ruang; b. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang penanaman modal; d. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pertanahan; e. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang ketentraman dan ketertiban umum; f. Perangkat Daerah yang berwenang di bidang kesehatan; g. wakil Perangkat Daerah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, dan/atau Daerah yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan; h. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan; i. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan; j. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; k. masyarakat terkena dampak; dan l. unsur lain sesuai kebutuhan.

Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa dan kewenangan penilaian AMDALnya berada di Daerah yang bersangkutan, maka penilaian AMDAL terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan oleh KPA Provinsi Jawa Timur.

(1) KPA wajib memiliki lisensi. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan dan tata cara lisensi sesuai ketentuan yang berlaku.

KPA dibantu oleh: a. tim teknis KPA yang selanjutnya disebut tim teknis; dan b. sekretariat KPA.

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dibentuk oleh Bupati. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas kerangka acuan, ANDAL dan RKL-RPL. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri atas: a. ketua merangkap anggota yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris KPA; dan b. anggota yang terdiri dari: 1) ahli dari Perangkat Daerah teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; 2) ahli di bidang lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup; 3) ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan; dan 4) ahli lain di bidang ilmu terkait. (4) Lembaga di bidang lingkungan hidup Pusat menjadi anggota Tim teknis pada KPA. (5) Dalam melakukan proses penilaian AMDAL, Ketua KPA menentukan dan menugaskan anggota tim teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokumen AMDALnya. (6) Anggota Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menjadi anggota KPA. (7) Pembentukan Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Kepala perangkat daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup.

(1) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf b berkedudukan di unit kerja yang membidangi AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup. (2) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala sekretariat KPA yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV yang secara ex-officio pada Dinas Lingkungan Hidup; dan b. anggota sekretariat KPA yang terdiri atas staf pada Dinas Lingkungan Hidup. (3) Anggota sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan staf pada unit kerja yang membidangi pelayanan publik. (4) Kepala sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggungjawab kepada Ketua KPA. (5) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan UKL-UPL serta permohonan izin lingkungan. (6) Pembentukan sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Anggota KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan anggota Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang disusunnya.

(1) Pembinaan terhadap KPA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur. (2) Koordinasi dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan dan pelatihan AMDAL; b. bimbingan teknis UKL-UPL; dan c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria.

(1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. (2) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan.

(1) Evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Provinsi untuk: a. AMDAL yang dilakukan oleh KPA; dan b. UKL-UPL yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap: a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria di bidang AMDAL dan UKL-UPL; b. kinerja KPA; dan c. kinerja pemeriksa UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup.

(1) Pengawasan atas pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan di wilayah Daerah dan ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen lingkungan dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL dan RPL atau UKL dan UPL. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.

(1) Pembinaan terhadap KPA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur. (2) Koordinasi dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan dan pelatihan AMDAL; b. bimbingan teknis UKL-UPL; dan c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria.

(1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. (2) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan.

(1) Evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Provinsi untuk: a. AMDAL yang dilakukan oleh KPA; dan b. UKL-UPL yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap: a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria di bidang AMDAL dan UKL-UPL; b. kinerja KPA; dan c. kinerja pemeriksa UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup.

(1) Pengawasan atas pelaksanaan kewajiban dalam izin lingkungan di wilayah Daerah dan ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen lingkungan dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL dan RPL atau UKL dan UPL. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.

Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL didanai oleh pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

(1) Dana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dibebankan kepada Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Jasa penilaian dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA dan Tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Konsultasi publik dan pengumuman rencana studi AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa.

Dana pembinaan, evaluasi kinerja dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 dialokasikan dari Anggaran Dinas Lingkungan Hidup.

(1) Setiap usaha/kegiatan dilarang melakukan kegiatan tanpa dilengkapi dokumen lingkungan. (2) Setiap orang/badan dilarang menyusun dokumen AMDAL tanpa dilengkapi sertifikat penyusun AMDAL. (3) Pemegang ijin dilarang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(1) Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 47 ayat (1), Pasal 49 dikenakan sanksi administratif meliputi: a. teguran tertulis; b. pembekuan izin lingkungan; atau c. pencabutan izin lingkungan. (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada Pemegang izin yang melakukan pelanggaran.

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) didasarkan atas: a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan; b. tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan; c. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau d. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan.

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG mengenai lingkungan hidup.

Setiap orang yang telah mendapat izin lingkungan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. Ditetapkan di Tuban pada tanggal 3 Oktober 2019 BUPATI TUBAN, ttd. H. FATHUL HUDA Diundangkan di Tuban pada tanggal 3 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH ttd. BUDI WIYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERI E NOMOR 32. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 301-10/2019 UNTUK SALINAN YANG SAH An. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM Setda Kabupaten Tuban ARIF HANDOYO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19661102 199603 1 003