Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Mikro

PERDA Nomor 8 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 48

(1) Dalam rangka melakukan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro. (2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, tempat berbelanja, dan/atau tempat yang strategis pada infrastruktur publik. (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik. (4) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. terminal; b. bandar udara; c. stasiun kereta api; d. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (5) Penyelenggara infrastruktur publik MENETAPKAN biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial. (6) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggeraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik. (7) Pusat perbelanjaan, toko modern, hotel dan tempat usaha lainnya wajib menyediakan tempat promosi dan/atau tempat pengembangan usaha bagi Usaha Mikro. (8) Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan dan/atau tempat pengembangan usaha bagi usaha mikro pada pusat perbelanjaan, toko modern, hotel dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (9) Dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pemerintah Daerah Kota menyediakan tempat berjualan pada infrastruktur publik milik Pemerintah Daerah Kota sebagai Lokasi Sementara dan Lokasi Binaan. (10) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat berjualan pada infrastruktur publik milik Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Mikro

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 12

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

BAB 2

Pasal 4

Pasal 5

BAB 3

Pasal 5

Pasal 6

BAB 4

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

BAB 6

Pasal 20

Pasal 21

BAB 7

Pasal 21

Pasal 22

BAB 8

Pasal 22

Pasal 23

BAB 9

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB Keenam

Pasal 25

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27