Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

PERDA Nomor 9 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. 5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota. 6. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propermperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda. 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung. 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung. 10. Bagian Hukum adalah Unit Kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah. 11. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 12. Unit Kerja adalah unsur Bagian dari Sekretariat Daerah. 13. Pimpinan Pengusul Rancangan Perda adalah Pejabat Eselon II dan/atau Esel/on III di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 14. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan. 15. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propemperda dalam rangka pembentukan Perda yang berbasis pada kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan daerah, dan kebutuhan masyarakat. 16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD

Pasal 9

Koreksi

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. (2) Pimpinan DPRD dalam rangka penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan permintaan pengajuan prakarsa Rancangan Perda kepada Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengoordinasian prakarsa Rancangan Perda dari Komisi dilaksanakan oleh Pimpinan Komisi dengan memperhatikan: a. skala prioritas bidang tugas Komisi; b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja Komisi; dan/atau c. aspirasi masyarakat. (2) Pimpinan Komisi dan/atau Gabungan Komisi, Anggota DPRD menyampaikan prakarsa Rancangan Perda secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pemrakarsa. (3) Penyampaian prakarsa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya. (4) Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matriks usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Baemperda melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap prakarsa Rancangan Perda dari lingkungan DPRD. (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 12

(1) Baemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap prakarsa Rancangan Perda yang akan diusulkan dalam Propemperda dari lingkungan DPRD. (2) Masukan terhadap prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dan ditujukan kepada Pimpinan DPRD melalui Baemperda. (3) Baemperda melakukan inventarisasi dan penyelesaian terhadap masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya hasilnya menjadi dasar penetapan prakarsa Rancangan Perda untuk masuk dalam Propemperda dari DPRD. (4) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui AKP dengan cara antara lain: a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan; b. mensinergikan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. mensinergikan dengan prioritas pembangunan daerah; dan d. mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat. (5) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Tim AKP yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD. (6) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan: a. pejabat fungsional perancang peraturan perundang- undangan, analis hukum dan analis legislatif; b. kelompok pakar atau tim ahli; c. akademisi; d. instansi terkait; dan/atau e. pemangting kepentingan lainnya. (7) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan antara lain dalam bentuk: a. forum diskusi publik; b. forum dialog; c. seminar; d. lokakarya; atau e. rapat terbatas dan/atau konsultasi. (8) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menentukan kelayakan Propemperda.

Pasal 13

(1) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling lama ditetapkan akhir bulan Agustus dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti pembahasannya dengan Pemerintah Daerah Kota. (2) Pembahasan usulan untuk Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 15

Koreksi

(1) Dalam penyusunan Propemperda, Wali Kota membentuk Tim AKP. (2) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wali Kota; b. Sekretaris Daerah; c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; e. unsur Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan kepegawaian; f. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait sebagai pemrakarsa; dan g. Kepala Bagian Hukum; h. Pejabat fungsional Perancang Perundang-undangan dan Analis Hukum; dan i. kelompok pakar atau tim ahli, dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan. (3) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. melakukan inventarisasi, penyeleksian, terhadap usulan Rancangan Perda yang diajukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Pengusul; b. menentukan skala prioritas; c. menyusun dan merumuskan daftar Rancangan Perda dalam daftar usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah Kota; dan d. melakukan pembahasan dengan Bapemperda untuk merumuskan kesepakatan Propemperda antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD. (4) Tim AKP dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sesuai dengan: a. kewenangan; b. materi muatan; atau c. kebutuhan.

Pasal 16

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja. (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah: a. mengirimkan surat permintaan pengajuan Rancangan Perda yang akan diusulkan untuk Propemperda kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja; dan b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pengusul, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan aset; serta yang membidangi perencanaan pembangunan dan penelitian, juga dengan instansi terkait yang diperlukan masukannya.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Bagian Hukum dalam kapasitasnya sebagai bagian Tim AKP dan sesuai dengan tugas fungsinya melakukan inventarisasi, penyeleksian, dan pembahasan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pengusul. (2) Hasil inventarisasi, penyeleksian, dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Rancangan Perda dalam Propemperda dari Pemerintah Daerah Kota. (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Sekretaris Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 19

(1) Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD. (2) Penyampaian Propemperda dari Pemerintah Daerah Kota paling lambat bulan Agustus.

(1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan jawaban atas permintaan surat Sekretaris Daerah. (2) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pemrakarsa menyampaikan prakarsa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam usulan Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (3) Penyampaian prakarsa Rancangan Perda yang akan dimuat dalam usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (4) Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik daftar usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan keterangan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Perda meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang akan diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (6) Dalam hal penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda telah disusun, daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) cukup dengan melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik Rancangan Perda. (7) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang tidak menyampaikan jawaban atas surat permintaan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikualifikasikan sebagai tindakan menghalangi berjalannya tugas kedinasan. (8) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang secara nyata melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau yang menghambat kinerja penyusunan maupun pelaksanaan Propemperda dikenai hukuman disiplin ringan berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (9) Ketentuan pemberian hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

Pasal 31

BAB XII

Pasal 32

BAB XIII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 33

BAB Kedua

Pasal 34

Pasal 35

BAB XIV

Pasal 36

BAB XV

Pasal 37

BAB XVI

Pasal 38

Pasal 39