Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan

PERDA Nomor 1 Tahun 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru. 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang penerangan jalan umum. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan Umum dan menerangi jalan untuk Lingkungan. 10. Penerangan Jalan umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. 11. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJL adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil. 12. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 13. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota atau antar ibu kota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi. 14. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil. 15. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RPJPU adalah masterplan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum. 16. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan. 17. Non Kuota adalah alokasi pememaran pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang diatur perlu. 18. Penyelenggaraan Penerangan Jalan adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, penggessaran, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan. 19. Pengelolaan Penerangan Jalan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, mengantau dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan dan pengendalian penerangan jalan. 20. Identitas pelan jalan penerangan jalan untuk umum yang selanjutnya disingkat PJU Anda nomer identitas penerangan Jalan 21. Kilo watt hours yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan energi listrik dalam kilo watt jam. 22. Kilo watt hours meter yang selanjutnya disingkat kWh meter adalah alat ukur untuk menghitung energi listrik dalam waktu. 23. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disingkat APP adalah Alat Pembatas dan Pengukur yang digunakan pada kotak kontrol Penerangan Jalan Umum. 24. Tim Baca Meter adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pembacaan meter dan pembuatan laporan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan. 25. Tim Penelitian dan Pengembangan adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap efektifitas, efisiensi dan ketersediaan Penerangan Jalan Umum. 26. Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengaduan dan penanganan gangguan Penerangan Jalan untuk Umum. 27. Abonement adalah apabila biaya yang besarnya berdasarkan golongan tarif (daya kontrak yang terpasang). Besar biaya ini tetap untuk suatu periode selama tidak ada perubahan perubahaan Tarif Dasar Listrik (TDL).

BAB III

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 3

Koreksi

Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.

Pasal 4

Koreksi

(3) Kelurahan yang dapat dilayani pemasangan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 (dua ratus dua puluh) volt.

Pasal 5

(1) Pelayanan PJU dan PJL dapat diberikan dalam bentuk: a. bantuan konsultasi teknik; b. pengadaan unit baru PJU dan PJL; c. pemasangan unit baru PJU dan PJL; dan/atau d. pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN. (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani. (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut: a. pelayanan menyeluruh jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik; b. pelayanan sebagai merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga; dan c. Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, jika melakukan penambahan PJU dan PJL di luar dari yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum. (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 7

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan yang terletak di lingkungan perumahan sampai lingkungan perumahan yang terkecil atau gang. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PJL paling sedikit sekali dalam setahun. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pelayanan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi. (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL dengan pihak ketiga. (3) Kerjasama pengadaan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemasangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibedakan antara Penerangan Jalan Program Rutin dengan Penerangan Jalan Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PJU yang ditempatkan di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, Jalan Lingkungan dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik. (3) PJL Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PJL yang ditempatkan di Jalan Lingkungan perumahan terkecil atau dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1) Setiap Pengembang Perumahan wajib memasang PJL di Lingkungan perumahan yang dibangun, dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap Badan Usaha dan Pemrakarsa Bangunan Gedung Pemerintah maupun Swasta wajib memasang PJU di Lingkungannya. (3) PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan spesifikasi lampu Hemat Energi beserta aksesorisnya.

Pasal 12

(1) Pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan secara bertahap sesuai (2) Masyarakat dapat memasang PJL secara swadaya. (3) Pemasangan PJL secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari SKPD yang membidangi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur Pengajuan Izin pemasangan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

(1) PJU dan PJL yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran apabila digunakan untuk kepentingan umum atau upaya teknis lainnya. (2) PJU dan PJL dapat diubah jenis lampu, komponen dan asesoris sesuai analisa teknis dengan mempertimbangkan asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif, dan efisien. (3) Perubahan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.

Pasal 14

(1) Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN harus sudah dilaksanakan melalui proses Pemasangan Lampu Hemat Energi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (2) PJU dan PJL yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal 2200 (dua ribu dua ratus) Volt Ampere dan wajib menggunakan kWh meter.

BAB VII

PERENCANAAN, INVENTARISASI, PENGELOLAAN, PERIJINAN, DAN PENGAWASAN PENERANGAN JALAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Perencanaan Pengelolaan PJU dan PJL disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tatakelola penerangan jalan. (2) Perencanaan Peng Perencanaan Pengelolaan Penerangan PJU dan PJL dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) Rencana Pengelolaan PJU dan PJL merupakan salah satu unsur dalam penyusunan rencana, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah. (4) Perencanaan pengelolaan PJU dan PJL disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

(1) Inventarisasi PJU dan PJL ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi Penerangan Jalan sebagai dasar penyusunan rencana PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kuantitas dan kualitas PJU dan PJL; b. kondisi lingkungan dan potensi yang terkait dengan PJU dan PJL; c. sumber energi dan prasarana PJU dan PJL; d. kelembagaan pengelolaan PJU dan PJL; dan e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan PJU.

Pasal 19

(1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun secara terpadu untuk setiap wilayah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan dituangkan dalam RIPJUJL. (2) SKPD yang membidangi wajib menyusun RIPJUJL secara berkala selama 5 (lima) tahun. (3) RIPJUJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

(1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memuat program kegiatan fisik dan nonfisik. (2) Program fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dan dalam prakiraan kelayakan.

Pasal 21

(1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun oleh SKPD yang membidangi dan untuk PJL melalui konsultasi publik dengan instansi teknis. (2) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi dengan instansi dan pihak yang terkait dengan pengelolaan PJU dan PJL untuk mendapatkan pertimbangan. (3) Rancangan rencana pengelolaan Puju dan PJL yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh SKPD yang membidangi Kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL.

Pasal 22

(1) Rancangan RIPJUJL disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (2) Rencana pengelolaan PJU dan PJL yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (3) Rencana pengelolaan PJU dan PJL yang sudah ditetapkan: a merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan penerangan jalan; dan b sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 23

(1) RIPJUJL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan pengelolaan PJU dan PJL yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan; b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan; c. ketepatan antar sektor; d. kesiapan pembiayaan; dan e. kesiapan kelembagaan. (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD membidangi.

Pasal 24

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditinjau lanjut dengan penyusunan program pengelolaan PJU dan PJL. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang membidangi penerangan jalan dengan berpedoman pada rencana pengelolaan PJU dan PJL dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Program pengelolaan PJU dan PJL mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Program pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau/lanjut dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL. (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang membidangi dengan berpedoman pada rencana PJU dan PJL sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan pengelolaan PJU dan PJL yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (7) Penyusunan program dan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Rencana kegiatan pengelolaan pada ayat (4) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasional dan pemeliharaan prasarana PJU dan PJL.

Pasal 25

(1) Setiap orang atau badan atau usaha yang memasang PJU dan/atau PJL wajib memiliki izin pemasangan dari Wali kota. Wali kota, pejabat yang (2) Pemasangan lampu penerangan jalan baik yang dilakukan pengembang maupun masyarakat secara swadaya harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan PJU dan PJL di atur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

Dalam rangka pemerataan pemasangan PJU dan PJL yang diperhitungkan dengan perolehan pembayaran Pajak Penerangan Jalan di setiap kawasan pemukiman dilakukan sebagai berikut: a. pemasangan lampu PJU dan PJL dibatasi paling sedikit (50% lima puluh persen) dari perolehan Pajak Penerangan Jalan; b. kawasan pemukiman yang pembayaran pemakaian PJU dan PJL melampau/i 70% (tujuh puluh persen) dari perolehan Pajak Penerangan Jalan dilakukan penyelesaian pemasangan PJU dan PJL;

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengaduan danPenanganan Gangguan, Tim Baca Meter, serta Tim Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan program dan kegiatan PJU dan PJL. (2) Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian serta Pengembangan wajib menindak lanjuti laporan pengaduan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan laporan diterima. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian and Pengembangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

(1) Dalam meningkatkan pelayanan PJU dan PJL ke masyarakat, SKPD yang membidangi membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan. (2) Tugas Tim Pengaduan dan Penanganan GangguanPenerangan Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima pengaduan PJU dan PJL yang tidak beroperasi secara normal dari masyarakat; b. mencatat Idpel APP, merekap jumlah dan jenis lampu PJU dan PJL; c. membuat laporan bujan lampu PJU dan PJL yang tidak beroperasi normal; d. melakukan perbaikan setelah menerima informasi; dan e. membuat laporan dan rekapitulasi pemakaian material habis pakai

Pasal 29

(1) Dalam menjalankan program Pengawasan Komsumsi Energi Listrik pada PJU dan PJL, SKPD yang membidangi membentuk Tim Baca Meter untuk mengendalikan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan. (2) Tugas Tim Baca Meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melakukan identifikasi Idel PJU dan PJL bermeter dan abonnement; b. membaca komsumsi energi listrik PJU dan PJL setiap bulan; c. melakukan analisa perbandingan konsumsi energi dengan tagihan dari PT PLN dengan periode beaca meter yang sama; d. membuat daftar laporan kotak APP yang tidak beroperasi secara normal atau tidak atau berfungsi; dan e. membuat daftar Idel PJU abonement dan jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh PJU Abonement dalam hitungan kWh.

Pasal 30

(1) Dalam meningkatkan program efisiensi PJU dan PJL SKPD yang membidangi membentuk Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan. (2) Tugas dari Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. melakukan analisa dan kajian teknis penerangan jalan; b. melakukan analisa perhitungan konsumsi energi Penerangan Jalan; c. melakukan pengawasan dan konsolidasi terhadap upaya perencanaan dan pembuatan data indux Penerangan Jalan; dan d. melakukan uji coba terhadap teknologi terbaru yang berkaitan Penerangan Jalan.

BAB Ketiga

Penyusunan dan Pengelolaan

Pasal 19

Koreksi

(1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun secara terpadu untuk setiap wilayah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan dituangkan dalam RIPJUJL. (2) SKPD yang membidangi wajib menyusun RIPJUJL secara berkala selama 5 (lima) tahun. (3) RIPJUJL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

(1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memuat program kegiatan fisik dan nonfisik. (2) Program fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dan dalam prakiraan kelayakan.

Pasal 21

(1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun oleh SKPD yang membidangi dan untuk PJL melalui konsultasi publik dengan instansi teknis. (2) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi dengan instansi dan pihak yang terkait dengan pengelolaan PJU dan PJL untuk mendapatkan pertimbangan. (3) Rancangan rencana pengelolaan Puju dan PJL yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh SKPD yang membidangi Kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL.

Pasal 22

(1) Rancangan RIPJUJL disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (2) Rencana pengelolaan PJU dan PJL yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (3) Rencana pengelolaan PJU dan PJL yang sudah ditetapkan: a merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan penerangan jalan; dan b sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 23

(1) RIPJUJL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan pengelolaan PJU dan PJL yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan; b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan; c. ketepatan antar sektor; d. kesiapan pembiayaan; dan e. kesiapan kelembagaan. (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD membidangi.

Pasal 24

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditinjau lanjut dengan penyusunan program pengelolaan PJU dan PJL. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang membidangi penerangan jalan dengan berpedoman pada rencana pengelolaan PJU dan PJL dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Program pengelolaan PJU dan PJL mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Program pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau/lanjut dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL. (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang membidangi dengan berpedoman pada rencana PJU dan PJL sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan pengelolaan PJU dan PJL yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (7) Penyusunan program dan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Rencana kegiatan pengelolaan pada ayat (4) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasional dan pemeliharaan prasarana PJU dan PJL.

BAB Keempat

Pengawasan

Pasal 27

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengaduan danPenanganan Gangguan, Tim Baca Meter, serta Tim Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan program dan kegiatan PJU dan PJL. (2) Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian serta Pengembangan wajib menindak lanjuti laporan pengaduan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan laporan diterima. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian and Pengembangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

(1) Dalam meningkatkan pelayanan PJU dan PJL ke masyarakat, SKPD yang membidangi membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan. (2) Tugas Tim Pengaduan dan Penanganan GangguanPenerangan Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima pengaduan PJU dan PJL yang tidak beroperasi secara normal dari masyarakat; b. mencatat Idpel APP, merekap jumlah dan jenis lampu PJU dan PJL; c. membuat laporan bujan lampu PJU dan PJL yang tidak beroperasi normal; d. melakukan perbaikan setelah menerima informasi; dan e. membuat laporan dan rekapitulasi pemakaian material habis pakai

Pasal 29

(1) Dalam menjalankan program Pengawasan Komsumsi Energi Listrik pada PJU dan PJL, SKPD yang membidangi membentuk Tim Baca Meter untuk mengendalikan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan. (2) Tugas Tim Baca Meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melakukan identifikasi Idel PJU dan PJL bermeter dan abonnement; b. membaca komsumsi energi listrik PJU dan PJL setiap bulan; c. melakukan analisa perbandingan konsumsi energi dengan tagihan dari PT PLN dengan periode beaca meter yang sama; d. membuat daftar laporan kotak APP yang tidak beroperasi secara normal atau tidak atau berfungsi; dan e. membuat daftar Idel PJU abonement dan jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh PJU Abonement dalam hitungan kWh.

Pasal 30

(1) Dalam meningkatkan program efisiensi PJU dan PJL SKPD yang membidangi membentuk Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan. (2) Tugas dari Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. melakukan analisa dan kajian teknis penerangan jalan; b. melakukan analisa perhitungan konsumsi energi Penerangan Jalan; c. melakukan pengawasan dan konsolidasi terhadap upaya perencanaan dan pembuatan data indux Penerangan Jalan; dan d. melakukan uji coba terhadap teknologi terbaru yang berkaitan Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35

BAB XIII

Pasal 36