Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru …

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjalankan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat daerah adalah unsur pendukung Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan menjalankan kewenangan Daerah. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru. 7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru. 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru. 10. Inspektorat adalah Inspektorat Pemerintah Kota Banjarbaru. 11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru. 12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru. 13. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kota Banjarbaru. 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Dalam MENETAPKAN besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan aspek: a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas,dan h. fleksibilitas.

Pasal 3

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin adalah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B; b. Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin adalah merupakan Inspektorat Tipe B; c. Inspektorat Pemerintah Kota Banjarmasin adalah merupakan Inspektorat Tipe B; d. Dinas Daerah Kota Banjarm as merupakan terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; 5. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja; 7. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik; 9. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 10. Dinas Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian. 11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan; 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13. Dinas Pendapatan, Keuangan Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusuan pemerintahan bidang pendapatan dan keuangan Berencana, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 16. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan; 17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keaminan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. a. Daerah Perangkat Kota Banjarbaru terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3. Badan Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Pasal 4

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kecamatan Langkat dengan Tipe A; b. Kecamatan Lembang Ulu dengan Tipe A; c. Kecamatan Cempaka dengan Tipe A; d. Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Tipe B; dan e. Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan Tipe B.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terperinci perangkat daerah induknya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru. (2) Satuan pendidikan Daerah Pemerintah Kota Banarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1) Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru yang unit organisasinya bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk otonom dalam penyelenggaraan tata kerja rumah sakit dan tata usaha klinik serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Banjarbaru tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 10

Koreksi

(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 tigap staf ahli. (2) Pengaturan lebih mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Koreksi

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebagai Perda ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (2) Rumah sakit Daerah sebagai perangkat daerah yang telah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan sampai ditetapkan perangkat baru yang mengaturnya. (3) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan bangsa dan politik. (4) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan uruskan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan di bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebagai Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang lengkap dengan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Koreksi

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 15

Koreksi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari 2017.

Pasal 16

Koreksi

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru; b. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasiasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru; c. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru; d. Peraturan Daerah Kota Banlarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru; (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 27 September 2016 WALIKOTA BANJARBARU, H. NADJMI AUDHANI Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 27 September 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH, H. SAID ABDULLAH

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18