Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PERDA Nomor 13 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kota. 6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab perusahaan yang berkewajiban untuk senantiasa untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan. 7. Forum CSR adalah forum yang dibentuk untuk mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSP. 8. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaksana TJSP adalah Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah atau daerah lain yang dampaknya secara langsung dan tidak langsung. (2) Setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah wajib melaksanakan TJSP (perusahaan yang terkait dengan penanaman modal, BUMN, BUMD Perusahaan Swasta yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam). (3) Setiap perusahaan yang akan melaksanakan TJSP diwajibkan koordinasi dengan forum komunikasi TJSP. (4) Status Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSP, setiap Perusahaan wajib: a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip TJSP yang memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undang. b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan c. membuat kebijakan TJSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan manajemen tahun pengembangan Perusahaan. d. setiap Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d alami sanksi administratif.

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah, Walikota membentuk tim fasilitasi. (2) Tim Fasilitasi adalah tim yang bertugas untuk memfasilitasi terbentuknya forum Komunikasi TJSP. (3) Tim Fasilitasi terdiri dari Pemerintah Daerah dan Akademisi.

Pasal 9

(1) Untuk mensinergikan, mengoordinasikan dan mengharmonisasikan program TJSP, dibentuk Forum Komunikasi TJSP. (2) Forum Komunikasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perusahaan dan unsur Pemerintah Daerah. (3) Pembentukan forum komunikasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota. (4) Tata cara Pembentukan forum komunikasi TJSP ditetapkan dengan peraturan walikota.

Pasal 10

(1) Program TJSP meliputi: a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan c. program lansung pada masyarakat. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan usaha pelaku dunia usaha dan menilhara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) adalah merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengembangannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi: a. bina lingkungan fisik; b. bina lingkungan sosial; dan c. bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 12

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran. (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penelitian dan kegunaan kebutuhan; b. pengembangan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat; c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha; d. pelatihan manajemen dan tata kelola keuangan; e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan kredibilitas Perusahaan; f. pembinaan keolahragaan; g. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan h. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 13

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa: a. hibah, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa sesaji dengan kemampuan Perusahaan; b. penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempurnaan kerja bagi para beesina/Pemerintah dengan susah payah dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus; c. beasiswa, dapat diberikan serupa prestasinya yang tidak mampu; d. subsidi, berupa penyediaan beasiswa untuk program dan/atau kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha mikro dan kecil; e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang barang maupun jasa, kepada para sosial ke para korban bencana dan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

Pasal 14

(1) Walikota memfasilitasi penyusunan program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum Komunikasi TJSP (2) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Komunikasi TJSP menyusun perencanaan TJSP dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota. (3) Forum Komunikasi TJSP wajib menyampaikan evaluasi TJSP dari masing-masing Perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah dan DPRD setiap 1 tahun sekali.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

Pasal 21