Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

PERDA Nomor 13 Tahun 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Penduduk adalah penduduk Kota Banjarbaru. 6. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tirì, anak angkat atau tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah. 7. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial. 8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 9. Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 10. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya atau orang tuanya sudah meninggal dunia sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik kebutuhan rohani, jasmani maupun sosial, termasuk anak-anak disabel. 11. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, bantuan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar secara wajar. 12. Penanganan Anak Terlantar adalah upaya terencana, terarah, terpadu, terukur, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, pemberdayaan, pembimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, memungkinkan tumbuh kambang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Koreksi

Fakir miskin berhak: a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan; b. memperoleh pelayanan kesehatan; c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya; f. memperoleh derajat kehidupan yang layak; g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat; h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 4

Anak terlantar berhak: a. mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara; b. dibesarkan, diasuh, diarahkan, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh keluarga, masyarakat, dan negara sebagai pengasuh awam dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan keluarga atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut; d. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dibawah bimbingan keluarga atau pihak pengasuh lainnya; e. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya; f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya; g. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, dan bermain sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya guna pengembangan dirinya; h. tidak dilibatkan dalam peristiwa konflik dan politik; i. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, dan dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya; j. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 5

Fakir miskin bertanggung jawab: a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya; b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan potensinya.

Pasal 6

Anak terlantar bertanggung jawab: a. menjaga dirinya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan spiritualnya; b. beribadah sesuai ajaran agamanya; c. menghormati keluarga, guru, dan masyarakat; d. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; e. memberdayakan dirinya agar dapat hidup mandiri; dan f. belajar dan berusaha mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan potensinya; g. beretika dan berakhlak mulia.

BAB Kesatu

Hak

Pasal 3

Koreksi

Fakir miskin berhak: a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan; b. memperoleh pelayanan kesehatan; c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya; f. memperoleh derajat kehidupan yang layak; g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat; h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 4

Anak terlantar berhak: a. mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara; b. dibesarkan, diasuh, diarahkan, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh keluarga, masyarakat, dan negara sebagai pengasuh awam dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan keluarga atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut; d. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dibawah bimbingan keluarga atau pihak pengasuh lainnya; e. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya; f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya; g. beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, dan bermain sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya guna pengembangan dirinya; h. tidak dilibatkan dalam peristiwa konflik dan politik; i. memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, dan dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya; j. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

BAB IV

PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Pasal 7

Koreksi

(1) Pendataan fakir miskin mencakup kategori, kriteria dan mekanisme. (2) Kategori fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. fakir miskin yang teregester; dan b. fakir miskin yang belum teregester.

Pasal 8

Koreksi

Fakir miskin yang teregester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berasal dari rumah tangga yang memiliki kriteria: a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; b. mempunyai pengeluaran sebagai bagian digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas yang di subsidi pemerintah; d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; e. mempunyai kemampuan haya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Pasal 9

Fakir miskin yang belum teregester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. gelandangan; b. pengemis; c. penyandang disabilitas; d. perempuan rawan sosial ekonomi; e. korban tindak kekerasan; f. pekerja migran bermasalah sosial; g. masyarakat misalkan akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana; h. perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial; i. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan; j. Penderita Thalassaemia Mayor; dan k. Penderita kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Pasal 10

Mekanisme pendataan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi tahapan: a. pendataan dilakukan oleh lembaga dan/atau SKPD Teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan pengurus RT, RW, dan Lurah; b. Ketua RT melakukan pendataan warga fakir miskin di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; c. dalam melakukan pendataan ketua RT berkoordinasi dengan ketua RW; d. hasil pendataan dari ketua RT disampaikan kepada Lurah setempat; e. lurah menyampaikan hasil pendataan fakir miskin kepada Dinas Sosial melalui Camat.

Pasal 11

Dalam hal pada saat pendataan terdapat data pendataan Keluarga fakir miskin yang belum terdata dan/atau terjadi perubahan data, dapat dilakukan mekanisme sebagai berikut: a. keluarga fakir miskin secara aktif mendaftarkan diri dan/atau menyampaikan perubahan data kepada ketua RT/RW di tempat tinggalnya; b. Ketua RT/RW menyampaikan data pendaftaran dan/atau perubahan fakir miskin yang masuk kepada Lurah setempat; c. Lurah menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Dinas Sosial melalui Camat; d. dalam hal diperlukan, kepala Dinas Sosial dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendataan dan perubahan sebagaimana dimaksud huruf c.

Pasal 12

(1) Pendataan anak terlantar dilakukan dengan mendasarkan pada Kategori anak terlantar; (2) Kategori Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. anak terlantar yang teregester; dan b. anak terlatar yang belum teregester.

Pasal 13

Anak terlantar yang teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berasal dari : a. keluarga fakir miskin; b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 14

Anak terlantar yang belum teregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas: a. anak rawan sosial ekonomi; b. anak korban tindak kekerasan; c. anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar; d. anak yang orang tua laki-lakinya dan atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia; e. anak terlantar akibat bencana alam dan atau bencana sosial.

Pasal 15

Mekanisme pendataan anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi tahapan: a. pendataan dilakukan oleh lembaga dan/atau SKPD Teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan pengurus RT, RW, dan Lurah; b. Ketua RT melakukan pendataan anak terlantar di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; c. dalam melakukan pendataan ketua RT berkoordinasi dengan ketua RW; d. hasil pendataan dari ketua RT melalui disampaikan kepada Lurah setempat; e. Lurah menyampaikan hasil pendataan anak terlantar kepada Dinas Sosial melalui Camat.

Pasal 16

(1) Kepala Dinas Sosial menyampaikan data fakir miskin dan anak terlantar yang telah diverifikasi dan divalidkan kepada Walikota; (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sebagai data fakir miskin dan anak terlantar di Daerah.

BAB Kesatu

Pendataan Fakir Miskin

Pasal 7

Koreksi

(1) Pendataan fakir miskin mencakup kategori, kriteria dan mekanisme. (2) Kategori fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. fakir miskin yang teregester; dan b. fakir miskin yang belum teregester.

Pasal 8

Koreksi

Fakir miskin yang teregester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berasal dari rumah tangga yang memiliki kriteria: a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; b. mempunyai pengeluaran sebagai bagian digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas yang di subsidi pemerintah; d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; e. mempunyai kemampuan haya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Pasal 9

Fakir miskin yang belum teregester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. gelandangan; b. pengemis; c. penyandang disabilitas; d. perempuan rawan sosial ekonomi; e. korban tindak kekerasan; f. pekerja migran bermasalah sosial; g. masyarakat misalkan akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana; h. perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial; i. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan; j. Penderita Thalassaemia Mayor; dan k. Penderita kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Pasal 10

Mekanisme pendataan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi tahapan: a. pendataan dilakukan oleh lembaga dan/atau SKPD Teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama dengan pengurus RT, RW, dan Lurah; b. Ketua RT melakukan pendataan warga fakir miskin di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; c. dalam melakukan pendataan ketua RT berkoordinasi dengan ketua RW; d. hasil pendataan dari ketua RT disampaikan kepada Lurah setempat; e. lurah menyampaikan hasil pendataan fakir miskin kepada Dinas Sosial melalui Camat.

Pasal 11

Dalam hal pada saat pendataan terdapat data pendataan Keluarga fakir miskin yang belum terdata dan/atau terjadi perubahan data, dapat dilakukan mekanisme sebagai berikut: a. keluarga fakir miskin secara aktif mendaftarkan diri dan/atau menyampaikan perubahan data kepada ketua RT/RW di tempat tinggalnya; b. Ketua RT/RW menyampaikan data pendaftaran dan/atau perubahan fakir miskin yang masuk kepada Lurah setempat; c. Lurah menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Dinas Sosial melalui Camat; d. dalam hal diperlukan, kepala Dinas Sosial dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendataan dan perubahan sebagaimana dimaksud huruf c.

BAB V

PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Pasal 17

Koreksi

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: a. perorangan; b. keluarga; dan c. kelompok.

Pasal 18

Koreksi

(1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: a. pengembangan potensi diri; b. bantuan pangan dan sandang; c. penyediaan perumahan; d. penyediaan pelayanan pendidikan bagi anak-anaknya; e. penyediaan pelayanan kesehatan; f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; g. bantuan hukum ; dan/atau h. pelayanan sosial lainnya. (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program: a. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas keluarga fakir miskin guna mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha; b. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin; c. kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau d. koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Sasaran penanganan anak terlantar ditujukan kepada: a. perseorangan; dan/atau b. kelompok.

Pasal 20

(1) Penanganan anak terlantar dilaksanakan dalam bentuk: a. pengembangan potensi diri; b. bantuan pangan dan sandang; c. penyediaan pelayanan tempat tinggal; d. penyediaan pelayanan pendidikan; e. penyediaan pelayanan kesehatan; f. bantuan hukum ; dan/atau g. pelayanan sosial lainnya. (2) Penanganan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program: a. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anak terlantar guna mengembangkan kemampuan dasarnya; b. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi anak terlantar; c. kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau d. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (3) Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Teknis dan dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dan/atau lembaga lain dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan; (4) Program penanganan anak terlantar sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Program kerja SKPD Teknis.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 23

Pasal 24

BAB 4

Pasal 24

Pasal 25

BAB 5

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30