Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Toko Modern Di Kota Banjarbaru

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan : 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru yang dibentuk dengan wewenang dalam penetapan dan pembinaan Toko Modern. 6. pasar adalah area tempat jual beli barang dalam jumlah jumlah luas dari satu baik yang disebut sebagai Pasar Perdagangan, Pasar Tradisional, Perum, Mall, Pasar Pasar, Perdagangan maupun disebut lainnya. 7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, meskipun oleh masyarakat atau koperasi usaha skala kecil, modal kecil dan dengan prosesjual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 8. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali belanja kerjasama usaha. 9. Perusahaan ritel modern adalah usaha ritel lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijalankan oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi bantu lainnya swalayan. 10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang dengan cara kerja/cara pelayanan kepada pelaku usaha atau lainnya dikehendaki untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri hingga berjinjing secara secara era berbentuk minimarket, supermarket, department store, berbentuk hipermarket ataupun yang berbentuk kebutuhan. 12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diangkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undkan Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 13. Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern melalui suatu kerjasama manajemen dan sistem jaringannya. 14. Department Store adalah sarana atau alat usaha yang mempunyai jenis pelayanan yang sesunya produk sandang dan perabotnya dengan peralatan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. 15. Minimarket adalah sarana atau alat usaha untuk melakukan pelayanan barang-barang kebutuhan sehari secara secara langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan). 16. Supermarket adalah sarana atau alat usaha yang melakukan puan jasa kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara secara dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan). 17. Hypermarket adalah sarana atau alat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara secara dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri. Hypermarket adalah jenis toko swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang mempunyai dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal. 29. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, yang menghubungkan semua pusat jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan; 30. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di kawasan perkotaan. 31. Satuan Ruang Parkir yang penyelenggaraannya diatur SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang bebas dan lebar pintu penting. 32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah. 34. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.