Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

PERDA Nomor 7 Tahun 2018

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35) diubah sebagai berikut : 1. Pada Bab III Sistematika RPJM Daerah Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sistematika perubahan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2 2021, disusun sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB IX : PENUTUP 2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal , yaitu Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2019 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 3. Ketentuan dalam lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru. Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal 1 Oktober 2018 WALIKOTA BANJARBARU, [signature] NADJMI ADHANI Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal 1 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH, [signature] SAID ABDULLAH LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR ...?... NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 93 /2018)

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.