Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SINERGI PATRIOT KOTA BEKASI

PERDA Nomor 14 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi. 6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan. 9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi. 12. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi. 13. Pengurus Perusahaan adalah Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi. 14. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi. 15. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam konsidi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 16. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosper berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. 17. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi. 18. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Sinergi Patriot Kota Bekasi yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya. 19. Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana (Cl) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. 20. Liquified Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG adalah gas bumi yang terutama dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160° C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. 21. Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

Koreksi

(1) Modal secara kas yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui PD. Mitra Patriot Kota Bekasi antara lain sebagai berikut : a. pada Tahun 2011 senilai Rp. 450.000.000,-; b. pada Tahun 2015 senilai Rp. 500.000.000,-. (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan perhitungan modal saat pemisahan dihitung secara nilai Ekuitas dari laporan keuangan hasil audit PD. Mitra Patriot Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016. (3) Perhitungan modal secara Ekuitas pada PD. Mitra Patriot Kota Bekasi kepada PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi menjadi milik Pemerintah Kota Bekasi dan dapat dikonversikan ke dalam bentuk saham. (4) Untuk Pertama kalinya modal dasar PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi adalah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). (5) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), modal yang ditempatkan dan disetor pada awal pendiriannya adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). (6) Modal dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dituangkan dalam Anggaran Dasar. (7) Perubahan modal dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi adalah saham atas nama. (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS. (3) Penyertaan saham pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Perundang-undangan bahan penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS SINERGI PATRIOT KOTA BEKASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

Pasal 15

BAB XI

Pasal 16

BAB XII

Pasal 17

BAB XIII

Pasal 18

BAB XIV

Pasal 19

Pasal 20