Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

PERDA Nomor 27 Tahun 2019

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada UPP. (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan b. UPP tingkat Pemerintah Daerah Kota. (3) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah. (4) UPP tingkat Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan dengan cara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung melalui: 1) surat; 2) faksimili; 3) kotak pengaduan; 4) surat elektronik (e-mail); 5) media sosial; dan/atau 6) media lain. (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada UPP. (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh UPP.

Pasal 5

(1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor register kepada Whistle Blower yang menyampaikan pengaduan. (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas Whistle Blower dalam melakukan komunikasi antara pihak Whistle Blower dengan UPP.

Pasal 6

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat: 1. dugaan kasus; 2. unit kerja terkait; 3. pokok permasalahan/materi pengaduan; 4. ketentuan yang dilanggar; dan 5. kesimpulan; b. terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. meminta informasi tambahan kepada Whistle Blower, apabila identitasnya jelas; 2. tidak menindaklanjuti pengaduan, apabila: a) identitas Whistle Blower tidak jelas/tidak ada; b) pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas; c) materi pelanggaran tidak jelas; d) pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah Kota; dan/atau e) pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia; c. terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang; d. terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan diteruskan pengaduan kepada UPP tingkat Pemerintah Daerah Kota; e. terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP tingkat Pemerintah Daerah Kota dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPP melakukan penanganan pengaduan. (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dilakukannya pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance) dan pemeriksaan.

Pasal 8

(1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah Kota melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah. (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku. (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penjatuhan hukuman disiplin dan/atau pengembalian kerugian daerah.

Pasal 9

Pedoman penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sesuai Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14