Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUPADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PERDA Nomor 13 Tahun 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi. 2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi. 3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada taman kanak- kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang dilaksanakan sebelum awal tahun pelajaran. 4. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 5. Calon Pesera Didik adalah warga negara yang masih berusia sekolah dan belum menikah. 6. Peserta Didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Daerah Kota Bukittinggi. 7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. 11. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah. 12. Ijazah adalah surat pernyatan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari ujian nasional dan/atau ujian sekolah. 13. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau khusus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar. 14. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di Kota Bukittinggi. 15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan di Kota Bukittinggi. 16. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut BOS Reguler adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Bantuan Opersional Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK. 17. Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Biaya Operasional Pendidikan di Bidang PAUD, Pendidikan Non Formal/Informal. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diberikan oleh Daerah untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB 2

Sekolah Dasar

Pasal 8

Koreksi

(1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia: a. 7 (tujuh) tahun; atau b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki: a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan b. kesiapan psikis. (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 huruf a dibuktikan dengan: a. akta kelahiran; atau b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 11

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus dibuktikan dengan: a. ijazah;atau b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan. (2) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan: a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 huruf a;dan b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1.

BAB 1

Pendaftaran

Pasal 12

Koreksi

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut : a. zonasi; b. afirmasi; c. perpindahan tugas orang tua/wali;dan/atau d. prestasi. (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima) persen dari daya tampung sekolah. (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 20 % (dua puluh) persen dari daya tampung sekolah. (4) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima) persen dari daya tampung sekolah (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 14

(1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; dan/atau b. bencana sosial. (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 15

(1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui: a. jalur afirmasi; atau b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

(1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. sebaran sekolah; b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. (4) Dinas memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. (6) Dalam MENETAPKAN wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

BAB 2

Jalur Zonasi

Pasal 14

Koreksi

(1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. bencana alam; dan/atau b. bencana sosial. (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 15

(1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui: a. jalur afirmasi; atau b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

(1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. sebaran sekolah; b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. (4) Dinas memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. (6) Dalam MENETAPKAN wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

Pasal 17

(1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru: a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan b. penyandang disabilitas. (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 18

(1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyertakan: a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Jalur Afirmasi

Pasal 17

Koreksi

(1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru: a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan b. penyandang disabilitas. (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 18

(1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyertakan: a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari: a. instansi; b. lembaga; c. kantor;atau d. perusahaan yang mempekerjakan. (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar. (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

BAB 1

Umum

Pasal 22

Koreksi

(1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap : a. pengumuman pendaftaran; b. pendaftaran; c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftran; d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan e. daftar ulang. (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka. (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi: a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah. (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei. (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya; b. tanggal pendaftaran; c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi; d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik;dan e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB. (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

BAB 3

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 24

Koreksi

(1) Pendaftaran pada TK dan SD dilakukan secara langsung oleh orang tua calon Peserta Didik ke sekolah yang diinginkan, sesuai dengan zona terdekat dengan alamat orang tua yang bersangkutan. (2) Pendaftaran pada kelompok Satuan Pendidikan Tingkat SMP dikoordinasikan dan dilaksanakan pada 1 (satu) pintu lokasi penerimaan untuk semua SMP Negeri dalam wilayah Daerah. (3) Orang tua Calon Peserta Didik/Calon Peserta Didik melampirkan fotocopy dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan pada saat pendaftaran.

Pasal 25

Seleksi calon peserta didik TK memperhatikan ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 26

(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan c. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (1) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 27

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, meliputi : a. Tahap I untuk penerimaan PPDB melalui jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; b. Tahap II untuk penerimaan PPDB melalui jalur Zonasi; c. Tahap III Pemenuhan Daya Tampung peserta didik baru bagi satuan pendidikan yang masih mempunyai sisa kuota daya tampung, untuk penerimaan PPDB jalur Prestasi dan jalur Rayonisasi sekolah asal.

Pasal 28

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pendaftaran Jalur Afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan SMP yang diinginkan Calon Peserta Didik Baru. b. Masing-masing Satuan Pendidikan SMP menerima pendaftaran dan mengumumkan hasil seleksi kuota 20% Jalur Afirmasi dan 5% Perpindahan tugas orang tua/ wali dari daya tampung masing-masing satuan pendidikan SMP. c. Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili diluar dan/ atau di dalam Zonasi sekolah yang bersangkutan. d. PPDB jalur Afirmasi dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). e. PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). f. Masing-masing satuan Pendidikan SMP mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Peserta Didik Baru yang diterima melalui jalur Afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. g. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik baru ke sekolah.

Pasal 29

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penerimaan jalur Zonasi calon peserta didik baru dengan kuota paling sedikit 75% dari daya tampung masing-masing sekolah. b. Masing-masing calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu lokasi pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik Baru SMP Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. c. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 1 (satu) pintu Satuan Pendidikan SMP melakukan pembagian calon siswa baru sesuai dengan daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan SMP berdasarkan alamat terdekat dengan domisili calon peserta didik, yang disesuaikan dengan KTP dan kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3). d. Setelah pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru dikeluarkan, calon Peserta Didik baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru di terima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMP masing-masing. e. Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 30

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Masing-masing Satuan Pendidikan SMP mengumumkan sisa daya tampung Peserta Didik baru yang masih tersedia. b. Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu lokasi pendaftaran penerimaan di SMP Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. c. Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima pada jalur Afirmasi, perpindahan Tugas orang tua/wali dan jalur Zonasi, tidak dipebolehkan lagi mendaftar pada penerimaan Tahap III. d. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perengkingan jalur Prestasi berdasarkan dokumen : 1. Rapor dengan ketentuan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan peringkat nilai dari sekolah asal; 2. Sertifikat/piagam hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik maupun Non Akademik pada Tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan/atau Nasional yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang; 3. Sertifikat/piagam Tahfiz atau hafalan Al- Qur’an yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; e. Panitia penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perengkingan jalur Rayonisasi berdasarkan nilai Rapor jenjang SD/MI/Paket A/sederajat. f. Pendistribusian calon Peserta Didik Baru tahap III ditempatkan berdasarkan Rayonisasi sekolah asal dalam Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas g. Peserta Didik yang diterima dari jalur prestasi ditempatkan sesuai dengan sekolah yang dapat membina kelanjutan prestasinya. h. Setelah pengumuman dikeluarkan calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru di terima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMP masing-masing. i. Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis penyeleksian sebagaimana dimaksud Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB 4

Seleksi PPDB

Pasal 25

Koreksi

Seleksi calon peserta didik TK memperhatikan ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 26

Koreksi

(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan c. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (1) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 27

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, meliputi : a. Tahap I untuk penerimaan PPDB melalui jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; b. Tahap II untuk penerimaan PPDB melalui jalur Zonasi; c. Tahap III Pemenuhan Daya Tampung peserta didik baru bagi satuan pendidikan yang masih mempunyai sisa kuota daya tampung, untuk penerimaan PPDB jalur Prestasi dan jalur Rayonisasi sekolah asal.

Pasal 28

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pendaftaran Jalur Afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan SMP yang diinginkan Calon Peserta Didik Baru. b. Masing-masing Satuan Pendidikan SMP menerima pendaftaran dan mengumumkan hasil seleksi kuota 20% Jalur Afirmasi dan 5% Perpindahan tugas orang tua/ wali dari daya tampung masing-masing satuan pendidikan SMP. c. Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili diluar dan/ atau di dalam Zonasi sekolah yang bersangkutan. d. PPDB jalur Afirmasi dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). e. PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). f. Masing-masing satuan Pendidikan SMP mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Peserta Didik Baru yang diterima melalui jalur Afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. g. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik baru ke sekolah.

Pasal 29

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penerimaan jalur Zonasi calon peserta didik baru dengan kuota paling sedikit 75% dari daya tampung masing-masing sekolah. b. Masing-masing calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu lokasi pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik Baru SMP Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. c. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 1 (satu) pintu Satuan Pendidikan SMP melakukan pembagian calon siswa baru sesuai dengan daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan SMP berdasarkan alamat terdekat dengan domisili calon peserta didik, yang disesuaikan dengan KTP dan kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3). d. Setelah pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru dikeluarkan, calon Peserta Didik baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru di terima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMP masing-masing. e. Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 30

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Masing-masing Satuan Pendidikan SMP mengumumkan sisa daya tampung Peserta Didik baru yang masih tersedia. b. Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu lokasi pendaftaran penerimaan di SMP Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. c. Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima pada jalur Afirmasi, perpindahan Tugas orang tua/wali dan jalur Zonasi, tidak dipebolehkan lagi mendaftar pada penerimaan Tahap III. d. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perengkingan jalur Prestasi berdasarkan dokumen : 1. Rapor dengan ketentuan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan peringkat nilai dari sekolah asal; 2. Sertifikat/piagam hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik maupun Non Akademik pada Tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan/atau Nasional yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang; 3. Sertifikat/piagam Tahfiz atau hafalan Al- Qur’an yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; e. Panitia penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perengkingan jalur Rayonisasi berdasarkan nilai Rapor jenjang SD/MI/Paket A/sederajat. f. Pendistribusian calon Peserta Didik Baru tahap III ditempatkan berdasarkan Rayonisasi sekolah asal dalam Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas g. Peserta Didik yang diterima dari jalur prestasi ditempatkan sesuai dengan sekolah yang dapat membina kelanjutan prestasinya. h. Setelah pengumuman dikeluarkan calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru di terima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMP masing-masing. i. Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis penyeleksian sebagaimana dimaksud Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 32

(1) Pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf d diberitahukan secara terbuka sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. (2) Pengumuman penetapan harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. (3) Ketentuan tentang pengumuman penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jenjang SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, dan pengumuman penetapan jenjang TK dan SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah. (4) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum defenitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 37

Koreksi

(1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan. (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 38

(1) Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tidak dibenarkan menerima Peserta Didik pindahan dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri dalam Daerah. (2) Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan berasal dari dalam Daerah, kecuali bagi Peserta Didik SD/SMP yang orang tuanya pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili dari Kelurahan dan/ atau dekat dengan tempat tinggal sekolah yang dituju. (3) Perpindahan siswa MI ke SD dan perpindahan siswa MTs ke SMP dapat dilakukan secara selektif dengan nilai rata-rata paling sedikit 80 (delapan puluh) untuk skala 100 (seratus) dan/atau pengkorvesiannya, dan berkelakuan baik yang dinyatakan oleh Kepala Sekolah asal.

Pasal 39

Peserta Didik pindah yang dinyatakan diterima, wajib menyelesaikan semua kelengkapan administrasi sebagai berikut : a. Surat permohonan pindah dari orang tua Peserta Didik; b. Surat keterangan pindah dari sekolah yang diketahui oleh Dinas terkait; dan c. Rapor asli yang kolom mutasi telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal.

Pasal 40

(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan. (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan; (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUPADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 4

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 5

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 4

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30