Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA CIREBON

PERDA Nomor 1 Tahun 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selanjutnya disingkat DPRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon. 6. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon. 7. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah. 8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola keuangan daerah dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon. 9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 10. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 11. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 12. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum adalah cara Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dari para pengembang perumahan/permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 14. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. 15. Rencana Tapak (Site Plan) adalah gambaran/peta rencana perletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu. 16. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua. 17. Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Rusun, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuansatuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 18. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus. 19. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk Perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana lingkungan. 20. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 21. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, 22. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana dan Utilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. 23. Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 24. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, pemukiman, perdagangan dan/atau industri. 25. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara INDONESIA yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 26. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum. 27.Bangunan bukan hunian adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal. 28.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupun kegiatan khusus.

BAB V

JENIS DAN KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 8

Koreksi

(1) Jenis prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. Prasarana antara lain: 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);dan 4. tempat pembuangan sampah. b. Sarana, antara lain: 1. sarana perniagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana pemakaman/tempat pemakaman; 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan 9. sarana parkir. c. Utilitas umum, antara lain: 1. jaringan air bersih; 2. jaringan listrik; 3. jaringan telepon; 4. jaringan gas; 5. jaringan transportasi; 6. sarana pemadam kebakaran; dan 7. sarana penerangan jalan umum. (2) Penyerahan prasarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan. (3) Dalam hal bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bangunan bukan hunian. (4) Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa tanah siap bangun dan atau tanah dan bangunan. (5) Dalam hal bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bangunan gedung. (6) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun berupa tanah siap bangun dan atau tanah dan bangunan. (7) Tanah siap bangun dan atau tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 9

(1) Kriteria Umum prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan permukiman yang diserahkan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota, sebagai berikut : a. prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan Rencana Tapak (Site Plan) awal atau revisi terakhir yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kota; b. prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang diserahkan harus sesuai dengan dokumen perijinan yang dimiliki oleh pengembang dan dilengkapi dengan spesifikasi teknis bangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perijinan yang dimiliki pengembang sebagai dasar penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman; dan c. sebelum ada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dari pihak pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota, pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum masih menjadi tanggung jawab pengembang. (2) Kriteria teknis prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan permukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota memenuhi pedoman atau standar yang telah ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman. (3) Kriteria administrasi prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan permukiman yang diserahkan memiliki dokumen kelengkapan legalitas pembangunan, yaitu dokumen Rencana Tapak (Site Plan) awal atau revisi terakhir yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kota dan dokumen perijinan yang sesuai dengan ijin prinsip.

BAB VII

TIM VERIFIKASI

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan yang akan diserahkan melalui proses verifikasi. (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi meliputi : a. Ketua : Sekretaris Daerah b. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon c. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon d. Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Unsur Badan Keuangan Daerah; 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup; 5. Unsur Perangkat Daerah terkait; 6. Unsur Badan Pertanahan Nasional; 7. Camat; dan 8. Lurah.

Pasal 13

(1) Tugas Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebagai berikut : a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas umum yang dibangun oleh pengembang diwilayah kerjanya secara berkala; b. melakukan inventarisasi prasarana,sarana dan utilitas umum sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum oleh pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum oleh pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian sarana, prasarana dan utilitas umum kepada Wali Kota. (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap: a. Kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak (Site Plan) dengan kenyataan di lapangan; dan b. Kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahterimakan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 14

(1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat tim verifikasi. (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat Kota Cirebon. (3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

PERSYARATAN, TAHAPAN DAN TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 15

Koreksi

Persyaratan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum terdiri dari: a. persyaratan umum, yang meliputi: 1) lokasi prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disahkan; dan 2) sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan. b. persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Kawasan. c. persyaratan administrasi, yang meliputi : 1) dokumen Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disahkan; 2) Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; 3) Ijin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan 4) surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang.

Pasal 16

Tahapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dilakukan melalui: a. persiapan; b. pelaksanaan penyerahan; dan c. pasca penyerahan.

Pasal 17

Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum meliputi: a. Wali Kota menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari Pengembang; b. Wali Kota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum; c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan; d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan, meliputi: 1) Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disahkan; 2) tata letak bangunan dan lahan; dan 3) besaran prasarana, sarana, dan utilitas umum. e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum meliputi: a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum; c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas umum : 1) layak diterima, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Wali Kota; atau 2) tidak layak diterima, dikembalikan kepada Pengembang untuk diperbaiki paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali. d. Wali Kota MENETAPKAN prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diterima; e. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan, dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan f. Penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan oleh Pengembang dan Wali Kota dengan melampirkan: 1) daftar prasarana, sarana, dan utilitas umum; 2) dokumen teknis; dan 3) dokumen administrasi. g. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota yang meliputi: 1). Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan 2). Berita Acara Serah Terima Fisik.

Pasal 19

Pasal 20

Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah Kota meliputi: 1. Wali Kota menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilaksanakan. 2. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas umum ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); 3. Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas umum melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan 4. Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas umum menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sudah diserahkan oleh pengembang.

Pasal 21

(1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum ditelantarkan dan belum diserahkan, dimana Pengembang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya, maka Pemerintah Daerah Kota melakukan inventarisasi Rencana Tapak (Site Plan), pengecekan lapangan dan mengumumkan pencarian pengembang melalui media massa. (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah pengumuman pencarian pengembang melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota membuat Berita Acara perolehan asset prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dilampiri Berita Acara Musyawarah Warga bahwa Pengembang tidak diketahui kedudukan dan/atau keberadaannya. (3) Berita Acara perolehan asset prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah Kota untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional. (4) Wali Kota, menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah (5) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas umum ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). (6) Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas umum melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Koreksi

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 2 Januari 2019 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 4 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA CIREBON A. MEKANISME PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PENGEMBANG WALI KOTA TIM VERIFIKASI BKD PERANGKAT DAERAH Memberi Paparan Mengajukan Permohonan Mulai Menerima berkas dan menugaskan Tim Verifikasi Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyusun Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Inventarisasi terhadap PSU, menyusun Jadwal Kerja Tim dan Instrumen Penilaian, meneliti persyaratan Umum, Teknis dan Administrasi Penentuan Kelayakan PSU Mengundang Pengembang Mempersiapkan berita Acara Serah Terima, Penetapan Jadwal Penyerahan dan Perangkat Daerah Berita Acara Pemeriksaan Menugaskan Pengelola Barang Milik Daerah untuk mencatat Aset Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Menerima PSU dan mencatat ke Daftar Barang Milik Pengguna Pencatatan Aset ke Daftar Barang Milik Daerah Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Melakukan Perbaikan PSU Pemeriksaan dan Penilaian Fisik PSU Tidak Ya Menyerahkan PSU Kepada Perangkat Daerah yang Mengelola Selesai B. SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) KOP PERUSAHAAN Kota Cirebon, ……………………… Kepada : Nomor : ....................... Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Lampiran : ....................... dan Kawasan Permukiman Hal : Permohonan Pengesahan Kota Cirebon Rencana Tapak (Site Plan)/Revisi di Rencana Tapak (Site Plan) Kota Cirebon Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : .......................... Jabatan : .......................... Alamat Perusahaan : .......................... Telepon Perusahaan: .......................... Alamat Rumah : .......................... Telepon/hp : .......................... Bersama ini mengajukan permohonan Surat Pengesahan Site Plan atas pembangunan Perumahan ………………………… atas nama ....................... (perusahaan) dengan data-data sebagai berikut : Lokasi : Rt. ..... / Rw. ...... / Blok. ............... Luas Tanah : .......................... Jumlah Kavling : .......................... Kelurahan : .......................... Kecamatan : .......................... Sertifikat Nomor : .......................... Status Tanah : .......................... Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan sebagai berikut : 1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan a) Hard Copy : 1 set b) Soft Copy : 1 set 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang masih berlaku : 1 lembar 3. Fotocopy NPWP Pemohon : 1 Lembar 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan 5. Berkas Permohonan dari TKPRD 6. Khusus Pengesahan Revisi Rencana Tapak (Site Plan) wajib melampirkan : a) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang telah ditandatangani oleh Wali Kota dan pengembang b) Berkas Site Plan lama yang telah disahkan sebelumnya. Demikian permohonan ini disampaikan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Pemohon, Materai Rp 6000 ................................ C. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENYERAHKAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN UNTUK MENYERAHKAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA CIREBON Kami selaku pengembang perumahan .................................................................... dengan ini menyatakan bersedia untuk menyerahkan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan kepada Pemerintah Kota Cirebon dalam kondisi baik apabila pembangunan perumahan telah selesai kami laksanakan. Prasarana sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan terdiri atas : (Nama PSU, Koordinat, Dimensi (Ukuran/Luas), Jumlah) disajikan dalam bentuk tabel Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya. Cirebon, ………………..... Hormat kami, PT. ................................. Materai Rp.6000 Nama Pemohon Direktur D. SURAT PERMOHONAN PENGEMBANG UNTUK MENYERAHKAN LAHAN PEMAKAMAN KOP PERUSAHAAN Cirebon, ……………………… Kepada : Nomor : ....................... Yth. Wali Kota Cirebon Lampiran : ....................... melalui Kepala Dinas Perumahan Hal : Permohonan Penyerahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lahan pemakaman umum Kota Cirebon di Kota Cirebon Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : .......................... Alamat : .......................... Telepon/hp : .......................... Jabatan : Direktur PT. ........................ Bersama ini mengajukan permohonan penyerahan lahan pemakaman yang berada pada lokasi pembangunan perumahan* / lokasi perluasan lahan makam milik Pemerintah Daerah Kota* ( * pilih salah satu). Sebagai bahan perhitungan luas pemakaman adalah 2 % dari keseluruhan luas lahan untuk Perumahan ………..................... (PT. ....................) di Kelurahan ................, Kecamatan ......................, Kota Cirebon berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) No……………………………….. (Lampiran gambar No. ............................................) memiliki luas pengembangan ± ................. m2. Selanjutnya untuk dijadikan bahan proses lebih lanjut dengan data lahan pemakaman yang akan diserahkan adalah sebagai berikut : Lokasi : .......................... Kelurahan : .......................... Kecamatan : .......................... Luas Tanah : .......................... Sertifikat Nomor : .......................... Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan sebagai berikut : 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon; 2. Fotocopy sertifikat pada lokasi yang akan dibangun perumahan; dan 3. Sertifikat lahan pemakaman yang akan diserahkan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Direktur, ………………… E. SURAT PERMOHONAN PENGEMBANG UNTUK MENYERAHKAN LAHAN PEMAKAMAN DALAM BENTUK KOMPENSASI BERUPA UANG KOP PERUSAHAAN Cirebon, ……………………… Kepada : Nomor : ....................... Yth. Wali Kota Cirebon Lampiran : ....................... melalui Kepala Dinas Perumahan Hal : Permohonan penyerahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pemakaman dalam bentuk Kota Cirebon kompensasi berupa uang di Kota Cirebon Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : .......................... Alamat : .......................... Telepon/hp : .......................... Jabatan : Direktur PT. ........................ Bersama ini mengajukan permohonan penyerahan lahan pemakaman dalam bentuk kompensasi berupa uang. Sebagai bahan perhitungan luas pemakaman adalah 2 % dari keseluruhan luas lahan untuk Perumahan ………..................... (PT. ....................) di Kelurahan ................, Kecamatan ......................, Kota Cirebon berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) No……………………………….. (Lampiran gambar No. ............................................) memiliki luas pengembangan ± ................. m2. Selanjutnya untuk dijadikan bahan proses lebih lanjut dengan data lahan pemakaman yang harus diserahkan adalah seluas ± ................. m2 dikalikan nilai wajar sebesar ………….………………..….. sehingga didapat kompensasi berupa uang sebesar Rp.……………………………. ( terbilang : ……………………..……………). Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan sebagai berikut : 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon; 2) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (SPPTPBB-P2) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun terakhir; 3) Fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; dan 4) Fotocopy sertifikat pada lokasi yang akan dibangun perumahan; Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Direktur, ………………… F. SURAT PERMOHONAN PENGEMBANG UNTUK MENYERAHKAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM KEPADA WALI KOTA CIREBON KOP PERUSAHAAN Cirebon, ……………………… Nomor : ....................... Kepada : Lampiran : ....................... Yth. Wali Kota Cirebon Hal : Permohonan Penyerahan di Prasarana, Sarana, Kota Cirebon dan Utilitas umum Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : .......................... Jabatan : .......................... Alamat Perusahaan : .......................... Telepon Perusahaan: .......................... Alamat Rumah : .......................... Telepon/hp : .......................... bertindak atas nama PT. /CV. ........................ dengan ini mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum kepada Wali Kota Cirebon sesuai dengan Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disahkan, dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan. Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan sebagai berikut : 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon; 2) Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disahkan; 3) Ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; 4) Ijin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan 5) Surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang. Demikian surat Permohonan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Direktur, ………………… G. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TIM VERIFIKASI TERHADAP KELAYAKAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM OLEH PENGEMBANG BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TIM VERIFIKASI TERHADAP KELAYAKAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN ........................ PT. ........................... DI KELURAHAN ....................., KECAMATAN ......................, KOTA CIREBON Nomor : …………………………… Pada hari ini ………….. tanggal ………………… (......... - ........ - .........) bertempat di Sekretariat Tim Verifikasi Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon telah dilakukan verifikasi terhadap kelayakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan di: Perumahan : ....................... Lokasi : Kelurahan .................., Kecamatan ..................... Pengembang : PT. /CV. .................... Alamat : ........................... I. Pemeriksaan/verifikasi kelayakan dilakukan dalam rangka proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon sesuai Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor ….. Tahun …. tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon. II. Pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ini dilakukan dengan memperhatikan : a. Persyaratan umum, teknis dan administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diserahkan b. Surat Permohonan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari Direktur PT./CV. ................. nomor : ....................... tanggal ................. c. Hasil peninjauan lapangan pada lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan ................... yang telah dilaksanakan pada hari ............ tanggal ............... III. Memperhatikan hasil peninjauan lapangan dan setelah dilakukan pemeriksaan/verifikasi maka kami menuangkan hasil penilaian dalam tabel terlampir. IV. Berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan tersebut maka terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan Perumahan ..................... di Kelurahan ....................., Kecamatan ..................... yang telah memenuhi Penilaian Dasar / Syarat Teknik, dapat dilakukan proses serah terima dari perusahaan pembangunan/pengembang PT. ..................... kepada Pemerintah Kota Cirebon. Demikian Berita Acara Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PADA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA CIREBON Ketua : Sekretaris Daerah ..……………………………........... : ……………… Wakil Ketua I : Asisten Perekomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon ..……………………………........... : ……………… Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon ..……………………………........... : ……………… Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ..……………………………........... : ……………… 2. Unsur Badan Keuangan Daerah ..……………………………........... : ……………… 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; ..……………………………........... : ……………… 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup; ..……………………………........... : ……………… 5. Unsur Perangkat Daerah terkait; ..……………………………........... : ……………… 6. Unsur Badan Pertanahan Nasional; ..……………………………........... : ……………… 7. Camat; dan ..……………………………........... : ……………… 8. Lurah. ..……………………………........... : ……………… H. BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM OLEH PENGEMBANG BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PT. ……………………. PERUMAHAN …………………………… KELURAHAN ……………………….. KECAMATAN ……………………. KOTA CIREBON Nomor : …………………………… Pada hari ini ……….. Tanggal …………….. Bulan ………. Tahun ……….. (….-…- ……), kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. ................................... : Selaku Direktur PT. ………… demikian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ……………. No. ...... tanggal ....... .....yang telah dirubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ……… No. ……… tanggal ……….. bertindak untuk dan atas nama PT. …………. Pengembang Perumahan …………………….. di Kelurahan ……………….. Kecamatan ……………… Kota Cirebon. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. ....................... : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo IV No. 6 Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon Peraturan Wali Kota nomor …….. tahun 2018 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor ….. Tahun …. tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon, maka PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan secara administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PT./CV. ................ Perumahan ………………… Kelurahan …………. Kecamatan ………….. kepada PIHAK KEDUA, yang dibangun oleh PIHAK KESATU sesuai Surat Keterangan Rencana Kota No. ..................... dan Gambar No. ……………. dengan rincian sebagai berikut: 1. Prasarana berupa : a. Jalan dan Saluran seluas : …………. m2 2. Sarana berupa : a. Ruang Terbuka Hijau seluas : ………… m2 b. Fasilitas Umum seluas : ………… m2 3. Pemakaman berupa lahan seluas : ……… (alamat …………….) atau dalam bentuk kompensasi berupa uang sebesar : Rp. ………………. Bahwa PIHAK KESATU wajib menyelesaikan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis. Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima administrasi ini, berikut dilampirkan : 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon; 2. Surat Pernyataan untuk Menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 3. Surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 4. Daftar dan gambar Rencana Tapak (Site Plan) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 5. Jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas; dan 6. Sertifikat lahan pemakaman yang diserahkan dalam rangka penyediaan tempat pemakaman umum atau Bukti setor/bukti pembayaran kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman umum apabila penyediaan tempat pemakaman umum dilakukan dengan cara menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Demikian berita acara serah terima administrasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU ................................. ………………………. Kepala Dinas Direktur I. BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM OLEH PENGEMBANG KEPADA WALI KOTA BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PT. ……………………. PERUMAHAN …………………………… KELURAHAN ……………………….. KECAMATAN ……………………. KOTA CIREBON Nomor : …………………………… Pada hari ini ……….. Tanggal …………….. Bulan ………. Tahun ……….. (….-…- ……), kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………… Jabatan : Direktur PT./CV. ………………… Perumahan “……………………….” Alamat : .................................... bertindak untuk dan atas nama PT./CV. …………………………… , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama : ………………………. Jabatan : Wali Kota Cirebon Alamat : ………………………… bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA menyerahkan aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan luas lahan total ..… m2 (………………………. meter persegi) di area kompleks Perumahan ………………………. Kelurahan …………………… Kecamatan ………………Kota Cirebon kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut : (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan luas lahan total ……….. m2 (……………….. meter persegi) dengan rincian sebagai berikut : a. Prasarana, meliputi : - Jalan Lokal Sekunder I : …… m2 (………………………. meter persegi) - Jalan Lokal Sekunder II : …… m2 (………………………. meter persegi) - Drainase Primer : …... m1 (………………………… meter) - Drainase Sekunder : …... m1 (………………………… meter) - dst b. Sarana, meliputi : - Tempat Ibadah : …… m2 (………………………. meter persegi) - Taman Umum : …… m2 (………………………. meter persegi) - dst c. Utilitas, meliputi : - Jaringan air bersih : …... m1 (………………………… meter) - Jaringan listrik : …... m1 (………………………… meter) - dst (2) Rencana Tapak (Site Plan) perumahan …………………… dan Sertifikat sebagaimana dimaksud butir (1) huruf a sampai dengan huruf c, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Fisik ini; (3) PIHAK PERTAMA menyerahkan sepenuhnya aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Butir (1) untuk dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA; (4) PIHAK KEDUA menerima sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Butir (1), PIHAK PERTAMA menjamin tidak ada tuntutan hukum dari pihak manapun terhadap PIHAK KEDUA sebagai akibat dilaksanakannya Berita Acara Serah Terima Fisik ini; (5) PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan proses perubahan status kepemilikan aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. (6) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalihan secara teknis akan dilaksanakan secara langsung dan dalam waktu secepatnya antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7) Berita Acara Serah Terima Fisik ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing – masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU …………………….. ………………………. Wali Kota Cirebon Direktur Saksi – Saksi : 1. ..……………………………........... : ……………… 2. ..……………………………........... : ……………… 3. ..……………………………........... : ……………… WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003

(1) Penyediaan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat dilakukan dengan membangun atau mengembangkan makam didalam atau diluar lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Penyediaan tempat pemakaman umum di luar lokasi pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah Kota, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang penyelenggaraan pemakaman di Daerah Kota; b. lokasi lahan sesuai dengan rencana tata ruang; dan c. lahan tersebut merupakan milik pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama pengembang dan tidak dalam sengketa/konflik. (3) Dalam hal pengembang tidak dapat menyediakan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang wajib menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah Kota senilai 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai nilai wajar. (4) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan pada saat proses pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan permohonan penggantian penyediaan lahan makam dengan menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Wali Kota melalui DPRKP dengan formulir permohonan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon; 2. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (SPPTPBB-P2) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun terakhir; 3. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; 4. fotocopy sertifikat pada lokasi yang akan dibangun perumahan; b. Pemohon/Pengembang Perumahan membayar kompensasi berupa uang melalui Kas Daerah. c. Pemohon/Pengembang Perumahan setelah membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya melampirkan fotocopy bukti setor/bukti pembayaran sebagai salah satu persyaratan Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan) dengan menunjukkan aslinya;

(1) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada huruf g angka (1) memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; c. kelengkapan administrasi dari objek yang akan diserahkan; dan d. waktu penyelesaian pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. (2) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri : a. Surat Pernyataan untuk Menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota; b. Surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota; dan c. Daftar dan gambar Rencana Tapak (Site Plan) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota. (3) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada huruf g angka (2) memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. (4) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus dilampiri : a. daftar dan gambar Rencana Tapak (Site Plan) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diserahkan; b. berita acara verifikasi atau hasil pemeriksaan kelayakan terhadap persyaratan umum dan teknis prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diserahkan; c. Akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota; d. asli sertifikat tanah atas nama Pengembang badan hukum yang peruntukan lahannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota; dan e. asli akta jual beli dan/atau sertifikat tanah atas nama Pengembang perorangan yang peruntukan lahannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA CIREBON

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25