Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALI KOTA KEPADA CAMAT

PERDA Nomor 14 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Di dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon. 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Cirebon. 7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. 8. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. 9. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. 10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat. 11. Pelimpahan Urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota kepada Camat. 12. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan adalah Penyerahan sebagian urusan pemerintahan wajib dan sebagian urusan pemerintahan pilihan dari Wali Kota kepada Camat di Kota Cirebon. 13. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. 14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 15. Evaluasi adalah penilaian terhadap Kecamatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat. 16. Pengawasan adalah pengawasan secara teknis dan administratif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat. 17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

BAB V

PENYELENGGARAAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait. (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain menyangkut perencanaan, pembiayaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. (3) Camat dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, agar memperhatikan: a. standar, norma, kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota; b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan c. Standar Pelayanan Minimal. (4) Untuk menjamin optimalnya penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, maka Perangkat Daerah pemangku urusan yang dilimpahkan wajib melaksanakan fungsi pemberian fasilitasi, supervisi kepada Camat. (5) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, Camat dapat menugaskan Lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (6) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Kecamatan masing-masing.

Pasal 7

(1) Dalam hal melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan, Camat menyusun perencanaan pembangunan Kecamatan secara partisipatif. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan di Kecamatan. (3) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Untuk melaksanakan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kecamatan menyusun RKA SKPD. (2) Mekanisme penyusunan RKA AKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALI KOTA KEPADA CAMAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

BAB VIII

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

Pasal 14

BAB X

Pasal 15

Pasal 16