Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

PERDA Nomor 35 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon. 6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit pelaksana dalam pelaksanaan Pelayanan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai kewenangannya yang sebelumnya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Daerah. 7. Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah; 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah; 11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah tim yang terdiri atas Pengelola Pengadaan atau Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 12. Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Pengelola LPSE adalah Pengelola Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Pemerintah Daerah. 13. Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan kontruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang. 16. Pekerjaan Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 18. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang. 19. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja/ Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. 20. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola. 21. Komite Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite Etik UKPBJ. 22. Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah.

BAB 3

Kewenangan

Pasal 7

Koreksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komite Etik berwenang : a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa; b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, UKPBJ dan jajarannya serta Perangkat Daerah dan/atau masyarakat; c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima; d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang di terima; e. melaksanakan pemanggilan terhadap penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang di terima; g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasil dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa; h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa untuk di tetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa; dan i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Apabila terjadi pelanggaran etika penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang /jasa, maka Komite Etik memberikan laporan kepada Wali Kota secara rahasia.

Pasal 9

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Komite Etik bertanggung jawab atas : a. Terlaksananya pengawasan etika penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; b. Terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa; dan c. Terwujudnya transparasi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah, media masa dan/atau pihak lain dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : a. sekretaris Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik; b. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan; c. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindak lanjuti dengan pemeriksaan; d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu; e. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan: 1. pemanggilan para pihak; 2. pengumpulan bukti; dan 3. pemeriksaan bukti. f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik; g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada Penyelenggara Layanan pengadaan barang/jasa; h. keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Asisten yang membidangi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk diambil keputusan; dan i. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk MENETAPKAN pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus. (3) Alur mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

(1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut: a. ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan; b. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan; c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada lembaga pemeriksa; d. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan: 1. pemanggilan para pihak; 2. pengumpulan bukti; dan 3. pemeriksaan bukti. e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik MEMUTUSKAN dan MENETAPKAN ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik. f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa; g. keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Asisten yang membidangi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk diambil keputusan; dan h. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk MENETAPKAN pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite Etik. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus. (3) Alur mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

(1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa harus taat pada etika Kode Etik sebagai berikut : a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa; f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; i. cermat; j. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; k. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki; n. tidak menyimpang dari prosedur; o. proaktif; dan p. tanggap/responsif. (2) Setiap penyelenggara layanan pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas masing-masing dilarang : a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa; b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan; c. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja; d. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain; e. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih; f. mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 4

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21