Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 05 TAHUN 2007

PERDA Nomor 10 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 51

(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat, tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. (3) Pemerintah Kota menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota melakukan integrasi nomor identitas yang ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan. (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang telah agamanya diakui sebagai agama penduduk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perorangan. (7) KTP-el untuk: a. Warga Negara INDONESIA masa berlakunya seumur hidup; b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau surat laporan kehilangan dari Kepolisian setempat. 9. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal: a. Pindah datang bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang di daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pindah datang dari luar negeri bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); c. Perubahan status Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); d. Pindah ke luar negeri bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sebelum rencana kepindahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); e. Perubahan Susunan Keluarga dan Elemen data dalam KK yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak terjadinya perubahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah); f. Pencetakan KK karena rusak/hilang yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat keterangan kehilangan dari lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Pencetakan KTP-el karena rusak atau hilang yang pelaporannya melampaui batas waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat keterangan kehilangan dari kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); h. Pelaporan pindah datang yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak ditandatanganinya Surat Keterangan pindah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); i. Pembuatan SKTT WNI yang pelaporannya melampau as waktu 14 hari sejak melapor kepada Ketua RT dan ketua RW setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3), ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); j. Perpanjangan SKTT WNI yang pelaporannya melampaui batas waktu 7 hari sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); k. Pencetakan SKTT WNI karena rusak atau hilang yang pelaporannya melampaui batas waktu 7 hari sejak surat pelaporan kehilangan dari kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (6), ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); (2) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal : a. Pelaporan kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 18 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak dikenakan sanksi administratif denda; b. Pelaporan kelahiran yang pelaporannya melampaui batas waktu diatas 18 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); c. Pelaporan perkawinan yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); d. Pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); e. Pelaporan pembatalan perkawinan yang pelaporannya melampaui batas waktu 90 hari setelah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah); f. Pelaporan perceraian yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari setelah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); g. Pelaporan kematian yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); h. Pelaporan pengangkatan anak WNI yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); i. Pelaporan pengangkatan anak Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan penduduk di luar negeri yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); j. Pelaporan pengakuan anak yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); k. Pelaporan pengesahan anak yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari ayah dan ibu melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); l. Pelaporan perubahan nama yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); m. Pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); n. Pelaporan peristiwa penting lainnya yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). (3) Sanksi Administratif berupa denda karena hilang dan/atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf k, dikecualikan dalam hal terjadi antara lain : a. bencana alam; b. kerusuhan/huru hara; c. perang. 17. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :