Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PERDA Nomor 10 Tahun 2022

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; g. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 10

Koreksi

Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas: A. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas: 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; B. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih; C. Lampiran III : Laporan Operasional; D. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; E. Lampiran V : Neraca; F. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; G. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; H. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; I. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih; J. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; K. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; L. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; M. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; N. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; O. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; P. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; Q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; R. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; S. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; T. Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12