Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2016

PERDA Nomor 11 Tahun 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 2.263.644.040.977,52 2. Belanja Rp. 2.820.344.040.977,52 (Defisit) (Rp. 556.700.000.000,00) 3. Pembiayaan a. Penerimaan Rp. 570.400.000.000,00 b. Pengeluaran Rp. 13.700.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 556.700.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp. -

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Depok dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan kegiatan normal dan aktivitas Pemerintah Kota Depok dan tidak dapat dipredikskan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Depok; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak. (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (7) Dalam hal Pemerintah Kota Depok mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada belanja tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan tata cara penganggaran dimaksud dilakukan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Angutaran 2015. (8) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-OPD. (9) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD. (10) Dalam hal keadaan darurat setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8