Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENANAMAN MODAL KOTA DEPOK

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpim pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi Jawa Barat. 4. Kota adalah Kota Depok. 5. Walikota adalah Walikota Depok. 6. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha wilayah negara Republik INDONESIA. 9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah, kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. 11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara INDONESIA, badan usaha INDONESIA, negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik INDONESIA. 13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik INDONESIA. 14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau Atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum INDONESIA yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 16. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik INDONESIA, perseorannya warga negara INDONESIA, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah segala bentuk pelayanan yang menggunakan aplikasi elektronik dalam rangka mempercepat dan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan. 21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan daerah, dalam hal ini adalah OPD Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 22. LKPM Online adalah sistem elektronik penyampaian LKPM yang terintegrasi antara BKPM dengan Perusahaan maupun OPD Penyelenggara Penanaman Modal daerah, sehingga LDA LKPM langsung dapat diakses dan terpantau oleh Pemerintah. 23. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. 24. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 25. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 26. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 27. Organisasi Perangkat Daerah, adalah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut OPD Penyelenggara PTSP adalah penyelenggara perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian dari Walikota serta proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 28. Tim adalah Tim penilai dan evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. 29. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 30. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 31. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 33. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 34. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 35. Tenaga Kerja Daerah adalah Warga Negara INDONESIA penduduk Daerah. 36. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah INDONESIA. 37. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah. 38. Kemudahan investasi adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah. 39. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. 40. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat OPD Penyelenggara Penanaman Modal adalah penyelenggara kegiatan penanaman modal di tingkat Kota Depok yang nomenklaturnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. 41. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan Penanakan Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 42. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal. 43. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 44. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.