Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2025 tentang PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PERDA Nomor 19 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Madiun. 5. Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila. 7. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional. 8. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja organisasi kemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia. (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Ormas yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berbadan hukum; dan b. memiliki surat keterangan terdaftar. (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberdayaan Ormas harus: a. selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan Daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan produk hukum Daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas.

Pasal 7

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa: a. penguatan manajemen organisasi; b. pengamanan data dan informasi; c. pengembangan kemitraan; d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan; e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; f. pemberian penghargaan; dan/atau g. penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengurus dan anggota Ormas. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap aspek kepemimpinan, fungsional, dan/atau teknis operasional. (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tatap muka atau melalui media elektronik. (5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pengurus dan anggota Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik dan/atau bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau perguruan tinggi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB 2

Pengamanan Data dan Informasi

Pasal 9

Koreksi

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk menjamin: a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan b. terjaga kerahasiaannya. (2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan. (3) Kerahasiaan informasi Ormas dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan Ormas yang berkedudukan di Daerah. (2) Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. forum kemitraan; b. pagelaran seni dan budaya; c. pendidikan politik; dan/atau d. sosialisasi, diseminasi, dan asistensi.

Pasal 12

(1) Dalam upaya mengoptimalkan kemitraaan Ormas dengan perangkat Daerah, dapat dibentuk klasterisasi Pemberdayaan Ormas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN (2) Klasterisasi Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. pendidikan; b. sosial kemanusiaan; c. keagamaan dan aliran kepercayaan; d. politik, demokrasi, dan kebangsaan; e. ekonomi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; f. hukum dan hak asasi manusia; g. seni dan budaya; h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; i. kepemudaan dan olahraga; j. kesehatan dan lingkungan hidup; k. komunikasi dan informasi; dan l. klaster lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Satu Ormas dapat dikategorikan lebih dari satu klaster pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan Pemerintah Daerah dengan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB 3

Pengembangan Kemitraan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan keahlian, program, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d kepada Ormas yang berkedudukan di Daerah. (2) Dukungan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik dan/atau bekerja sama dengan perguruan tinggi. (3) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan program perangkat Daerah yang dikerjasamakan dengan Ormas. (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. penguatan legalitas kelembagaan; b. manajemen organisasi; c. manajemen sumber daya manusia; d. pengelolaan keuangan; dan/atau e. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 20

Koreksi

(1) Wali Kota melalui kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik melakukan pembinaan terhadap Ormas di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. koordinasi; b. bimbingan; c. pendidikan dan pelatihan; d. supervisi; dan e. konsultasi dan pengembangan SIORMAS. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan terhadap Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 21

(1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas dilakukan Pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 22

(1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh pengawas internal. (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan MEMUTUSKAN pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Ormas.

Pasal 23

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa pengaduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota. (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pasal 25

(1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat disampaikan melalui Pemerintah Daerah. (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan. (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Wali Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

(1) Pengawasan eksternal dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik. (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat. (3) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu. (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 27

(1) Wali Kota melalui kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik melaporkan hasil Pengawasan di Daerah kepada Gubernur melalui kepala perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB Kedua

Pengawasan

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2025 tentang PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 4

Pasal 13

Pasal 14

BAB 5

Pasal 14

Pasal 15

BAB 6

Pasal 15

Pasal 16

BAB 7

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29