Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok,

PERDA Nomor 9 Tahun 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun. 4. Setiap Orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. 5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik. 7. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. 8. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam kawasan tanpa rokok. 9. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. 10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak. 13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. 14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

BAB II

PENETAPAN KTR

Pasal 4

Koreksi

Penetapan KTR di Daerah meliputi: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; b. Tempat Proses Belajar Mengajar; c. Tempat Anak Bermain; d. Tempat Ibadah; e. Angkutan Umum; f. Tempat Kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 5

Koreksi

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas: 1. puskesmas; 2. klinik pratama; dan 3. praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang terdiri atas: 1. rumah sakit; 2. klinik utama; 3. balai kesehatan; dan 4. praktik mandiri tenaga medis atau tenaga Kesehatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang yang terdiri atas: 1. apotek; 2. unit pengelola darah; 3. laboratorium kesehatan; 4. laboratorium pengolahan sel punca dan/atau sel; 5. bank materi biologi; 6. optik; 7. institusi pengamanan alat dan fasilitas kesehatan; dan 8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang lain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. tempat pendidikan formal; b. tempat pendidikan nonformal; dan c. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. kelompok bermain anak; b. tempat penitipan anak; c. tempat pengasuhan anak; dan d. Tempat Anak Bermain lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi: a. masjid/musholla; b. gereja; c. klenteng; dan d. Tempat Ibadah lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 9

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi: a. kendaraan bermotor dengan trayek; b. kendaraan bermotor tidak dalam trayek; dan c. Angkutan Umum lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat berupa: a. perkantoran; b. pergudangan; c. industri; dan d. Tempat Kerja lainnya berupa ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, serta bergerak atau tetap.

Pasal 11

(1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi: a. semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum; dan/atau b. tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh: 1. Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Daerah; 3. swasta; dan/atau 4. masyarakat. (2) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok,

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24