Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN

PERDA Nomor 11 Tahun 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3. Walikota adalah Walikota Malang. 4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Umum dan menerangi jalan untuk Lingkungan 9. Penerangan Jalan untuk umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. 10. Penerangan Jalan untuk Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJL adalah adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan untuk jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil. 11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 12. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi. 13. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota. 14. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil. 15. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan. 16. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah. 17. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu. 18. Penyelenggaraan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan secara Umum. 19. Pengelolaan Penerangan Jalan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan, dan pengendalian Penerangan Jalan. 20. Identitas pelanggan penerangan jalan untuk umum yang selanjutnya disingkat Idpel PJU adalah nomer identitas pelanggan Penerangan Jalan berdasarkan nomer yang diberikan oleh PT PLN ( Persero) sebagai data induk langganan. 21. Kilo watt hours yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan enegi listrik dalam kilo watt jam. 22. Kilo watt hours meter yang selanjutnya disingkat kWh meter adalah alat ukur untuk menghitung energi listrik dalam satuan waktu. 23. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disingkat APP adalah Alat Pembatas dan Pengukur yang digunakan pada kotak kontrol Penerangan Jalan untuk Umum. 24. Tim Baca Meter adalah Kelompok kerja yang terdiri beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pembacaan meter dan pembuatan laporan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan untuk Umum. 25. Tim Penelitian dan Pengembangan adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap efektifitas, efisiensi dan ketersediaan Penerangan Jalan untuk Umum. 26. Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan (call center and quick respons team) adalah kelompok kerja yang terdari dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengaduan dan penanganan gangguan Penerangan Jalan untuk Umum. 27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB III

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap Kelurahan dilayani pemasangan PJL. (2) Kelurahan yang dapat dilayani pemasangan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 volt.

Pasal 6

Koreksi

(1) Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya. (2) Lokasi Pelayanan PJL meliputi jalan lingkungan di Kelurahan.

Pasal 7

(1) Pelayanan PJU dan PJL dapat diberikan dalam bentuk : a. bantuan konsultasi teknik; b. pengadaan unit baru PJU dan PJL; c. pemasangan unit baru PJU dan PJL; dan/atau d. pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN. (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani. (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut : a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik; b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga; dan c. Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, bilamana melakukan penambahan PJU dan PJL di luar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota dan tempat fasilitas umum. (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 9

(1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan yang terletak di lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang. (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria jalan–jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelayanan PJU dan PJL paling sedikit sekali dalam setahun. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PJU dan PJL sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMASANANGAN PENERANGAN JALAN

Pasal 11

Koreksi

Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 12

Koreksi

(1) Setiap Pengembang Perumahan wajib memasang PJL di Lingkungan Perumahan itu sendiri dengan spesifikasi lampu Hemat Energi beserta asesoriesnya. (2) Setiap Pemrakarsa Bangunan Gedung Pemerintah maupun Swasta harus memasang PJL sendiri dengan spesifikasi Lampu Hemat Energi beserta asesoriesnya. (3) Pemasangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibedakan antara Penerangan Jalan Program Rutin dengan Penerangan Jalan Program Proporsional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. (4) PJU Program Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah PJU yang ditempatkan di ruas Jalan Nasional, Provinsi, Kota, lingkungan dengan menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan teknik. (5) PJL Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PJL yang ditempatkan di Jalan Lingkungan perumahan terkecil atau gang dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

(1) Pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah. (2) Masyarakat dapat memasang PJL secara swadaya. (3) Pemasangan secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Walikota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur Pengajuan Izin pemasangan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

PJU dan PJL yang telah dipasang dapat diadakan penggantian, pemindahan dan/atau pembongkaran apabila digunakan untuk kepentingan umum serta upaya teknis lainnya.

Pasal 15

(1) Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN harus sudah dilakukan meterisasi dan Pemasangan Lampu Hemat Energi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peratruran Daerah ini diundangkan. (2) PJU dan PJL yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan menggunakan KwH meter.

BAB VII

INVENTARISASI, PERENCANAAN PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PERIJINAN PENERANGAN JALAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Perencanaan Pengelolaan PJU dan PJL disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tata kelola Penerangan Jalan. (2) Perencanaan Pengelolaan Penerangan PJU dan PJL dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (3) Rencana Pengelolaan PJU dan PJL merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah. (4) Perencanaan pengelolaan PJU dan PJL disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

(1) Inventarisasi PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi Penerangan Jalan sebagai dasar penyusunan rencana PJU dan PJL; (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. kuantitas dan kualitas PJU dan PJL; b. kondisi lingkungan dan potensi yang terkait dengan PJU dan PJL; c. sumber energi dan prasarana PJU dan PJL; d. kelembagaan pengelolaan PJU dan PJL; dan e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan PJU.

Pasal 20

Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun secara terpadu untuk setiap wilayah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 21

(1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat upaya fisik dan nonfisik. (2) Upaya fisik dan nonfisik dalam rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar dan prakiraan kelayakan.

Pasal 22

(1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun oleh SKPD yang membidangi dan untuk PJL melalui konsultasi publik dengan instansi teknis. (2) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi dengan instansi dan pihak yang terkait dengan pengelolaan PJU dan PJL untuk mendapatkan pertimbangan. (3) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh SKPD yang membidangi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi rencana pengelolaan PJU dan PJL.

Pasal 23

(1) Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (2) Rencana pengelolaan PJU dan PJL yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (3) Rencana pengelolaan PJU dan PJL yang sudah ditetapkan: a. merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan penerangn jalan; dan b. sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 24

(1) Rencana pengelolaan PJU dan PJL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan pengelolaan PJU dan PJL yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan; b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan; c. keterpaduan antarsektor; d. kesiapan pembiayaan; dan e. kesiapan kelembagaan. (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD membidangi.

Pasal 25

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengelolaan PJU dan PJL. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang membidangan penerangan jalan dengan berpedoman pada rencana pengelolaan PJU dan PJL dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Program pengelolaan PJU dan PJL mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Program pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL. (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang membidangi dengan berpedoman pada rencana PJU dan PJL dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan pengelolaan PJU dan PJL yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (7) Penyusunan program dan rencana kegiatan pengelolaan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan prasarana PJU dan PJL.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan program dan kegiatan PJU dan PJL. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian dan Pengembangan PJU dan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

(1) Dalam meningkatkan pelayanan PJU dan PJL ke masyarakat, SKPD yang membidangi membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan. (2) Tugas Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima pengaduan PJU dan PJL yang tidak beroperasi secara normal dari masyarakat; b. mencatat Idpel APP, merekap jumlah dan jenis lampu PJU dan PJL; c. membuat laporan bulanan PJU dan PJL yang tidak beroperasi normal; d. melakukan perbaikan setelah menerima informasi; dan e. membuat laporan dan rekapitulasi pemakaian material habis pakai setiap bulan.

Pasal 28

(1) Dalam menjalankan program Pengawasan Komsumsi Energi Listrik pada PJU dan PJL, SKPD yang membidangi membentuk Tim Baca Meter untuk mengendalikan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan. (2) Tugas Tim Baca Meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melakukan identifikasi Idpel PJU dan PJL bermeter dan abonement; b. membaca komsumsi energi listrik PJU dan PJL setiap bulan; c. melakukan analisa perbandingan konsumsi energi dengan tagihan dari PT PLN dengan periode baca meter yang sama; d. membuat daftar laporan kotak APP yang tidak beroperasi secara normal atau tidak berfungsi; dan e. membuat daftar Idpel PJU abonement dan jumlah energi listrik yang dikonsumsi oleh PJU Abonement dalam hitungan kWh.

Pasal 29

(1) Dalam meningkatkan program effisiensi PJU dan PJL SKPD yang membidangi membentuk Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan. (2) Tugas dari Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. melakukan analisa dan kajian teknis penerangan jalan; b. melakukan analisa perhitungan konsumsi energi Penerangan Jalan; c. melakukan pengawasan dan konsolidasi terhadap upaya perencanaan dan pembuatan data induk Penerangan Jalan; dan d. melakukan uji coba terhadap teknologi terbaru yang berkaitan Penerangan Jalan.

Pasal 30

(1) Setiap orang atau badan yang memasang PJU dan PJL wajib memiliki ijin pemasangan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk; (2) Dalam pemasangan PJU harus memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut : a. jarak antar titik lampu 40m- 50m; b. daya lampu 250 Watt atau lampu hemat energi setara untuk Jalan Nasional dan Jalan Propinsi; c. daya lampu dari 150 - 250 watt atau lampu hemat energi setara untuk Jalan Kota;(dan) d. lampu penerangan jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan tersendiri ; (3) Untuk PJL harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. jarak antar titik lampu 30 m - 40 m; b. daya lampu dari 70 - 100 Watt atau lampu hemat energi setara untuk Jalan Lingkungan c. lampu harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan tersendiri ; (4) Pemasangan lampu penerangan jalan baik yang dilakukan pengembang maupun masyarakat secara swadaya harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan PJU dan PJL di atur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

Dalam rangka pemerataan pemasangan PJU dan PJL yang diperhitungkan dengan perolehan pembayaran Pajak Penerangan Jalan di setiap kawasan pemukiman dilakukan sebagai berikut ; a. pemasangan lampu PJU dan PJL dibatasi maximal 70% (tujuh puluh persen) dari perolehan Pajak Penerangan Jalan; b. kawasan pemukiman yang pembayaran pemakaian PJU dan PJL melampaui 70% (tujuh puluh persen) dari perolehan Pajak Penerangan Jalan dilakukan penyesuaian pemasangan PJU dan PJL;

BAB Ketiga

Penyusunan dan Penetapan

Pasal 20

Koreksi

Rancangan rencana pengelolaan PJU dan PJL disusun secara terpadu untuk setiap wilayah, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kelima

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38