Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang KONSERVASI AIR

PERDA Nomor 17 Tahun 2001

BAB Kesatu

Pembatasan Kegiatan

Pasal 9

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, khususnya berkaitan dengan sumur resapan air hujan adalah : a. mengalirkan air limbah rumah tangga dan atau air limbah industri, baik yang sudah diproses melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), maupun yang belum terproses lewat IPAL kedalam sumur resapan air hujan ; b. mengumpulkan, menyimpan bahan-bahan yang membahayakan air di dekat sumur resapan air hujan .

Pasal 10

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Keharusan Kegiatan

Pasal 11

Koreksi

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, khususnya berkaitan dengan sumur resapan air hujan adalah : a. membuat bak pengendapan lumpur untuk media endapan sebelum air hujan dimasukkan ke sumur resapan ; b. mengadakan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali untuk menjamin kontinuitas operasionalnya sumur resapan meliputi, aliran masuk, bak kontrol dan kondisi sumur resapan .

Pasal 12

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan belum siap bangun, adalah : 1. Memelihara tanaman-tanaman yang sudah tumbuh ; 2. Meremajakan pohon pada pematang lahan-lahan yang tanamannya sudah tua dan mati ; 3. Membuat terasering, bagi lahan yang kemiringannya tajam atau kemiringannya diatas 15 derajat . B A B IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan, berhak mendapatkan asistensi dalam konservasi air ; (2) Upaya konservasi air, dilakukan sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat ; (3) Setiap orang atau badan, berkewajiban ikut serta dalam konservasi air . B A B X KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Barang siapa melanggar atau melalaikan konservasi air ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama selama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar biaya untuk mewujudkan konservasi air di lahan/persil yang menjadi tanggung jawabnya ; (2) Perhitungan besar biaya yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan independen yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang atau instansi yang diberi wewenang, dengan pihak penanggung jawab atau pemilik atau penguasa lahan/persil . B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Terhadap kegiatan konservasi air yang sudah dilaksanakan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dimana kualitas dan kuantitasnya memenuhi syarat, dianggap sudah memenuhi Peraturan Daerah ini . B A B XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang . Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 20 Oktober 2001 WALIKOTA MALANG ttd H. S U Y I T N O Diundangkan di Malang Pada tanggal 25 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG ttd MUHAMAD NUR, SH. MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 053 502 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 18/C Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM GATOT SETYO BUDI, SH Pembina NIP. 510 063 265