Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3. Walikota adalah Walikota Malang. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Pelayanan di bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, dan organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif. 7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif tanpa menginap. 8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif dengan menginap. 9. Pelayanan Perijinan adalah pemberian bukti tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, kelompok atau badan hukum untuk melaksanakan operasional pelayanan kesehatan. 10. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personal telah memenuhi syarat yang telah dipersyaratkan. 11. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintahan Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdiri dari : a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat); b. Puskesmas Pembantu; c. Puskesmas Keliling; d. Rumah bersalin; e. Laboratorium Kesehatan Lingkungan; f. Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga; g. Unit P3K. 12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Malang yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu. 13. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas induk dalam ruang lingkup yang lebih kecil. 14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar gedung. 15. Rumah Bersalin yang selanjutnya disebut RB adalah sarana kesehatan yang melayani pertolongan persalinan serta perawatannya dengan menginap termasuk bayinya dan pelayanan kesehatan rawat jalan. 16. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam Bidang Laboratorium Kesehatan Lingkungan. 17. Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga unit pelaksana teknis sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan, pembinaan, pengembangan upaya kesehatan olah raga kepada masyarakat. 18. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta adalah unit organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badann hukum. 19. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. 20. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. 21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. 22. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 23. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri dengan ketentua peraturan perundang-undangan. 24. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program Pendidikan Bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 25. Perawat Gigi adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 27. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28. Asisten Apoteker adalah tenaga yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Jurusan Analis Farmasi dan makanan Politeknik Kesehatan. 29. Tukang Gigi adalah orang yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran. 30. Shinse atau Tabib adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit secara tradisional. 31. Wajib Daftar Pengobat Tradisional adalah pemebrian bukti tertulis kepada perorangan, kelompok atau badan hukum bahwa usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32. Akupuntur adalah orang yang ahli dalam pengobatan tusuk jarum. 33. Praktik Perorangan Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. 34. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. 35. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 36. Depo Air Minum adalah Badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas. 37. Jasa Boga adalah perusahaan/perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan. 38. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. 39. Angka Lempeng adalah pemeriksaan dengan MENETAPKAN angka/jumlah mikroba (bakteri aeroh mesofil) dalam air, makanan, minuman. 40. Angka kamir-Kapang adalah pemeriksaan dengan MENETAPKAN angka kamir-Kapang (Jamur) dalam makanan dan minuman. 41. Usap Alat Makan adalah pemeriksaan dengan MENETAPKAN angka/jumlah bakteri pada alat makan dan peralatan makan. 42. Usap Lantai adalah pemeriksaan dengan MENETAPKAN angka/jumlah bakteri pada lantai. 43. Usap Dubur adalah pemeriksaan dengan MENETAPKAN jenis bakteri patogen pada manusia dengan cara pengambilan sampel melalui dubur. 44. Surat Ijin Praktik Dokter Umum/Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter umum/gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran umum/gigi. 45. Surat Ijin Praktik Dokter Spesialis/Gigi Spesialis adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran spesialis/gigi spesialis. 46. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta Program Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) yang menjalankan praktek kedokteran di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya serta saranan pelayanan kesehatan yang ditunjuk. 47. Surat Ijin Kerja Perawat yang selanjutnya disebut SIK Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan. 48. Surat Ijin Praktik Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan Praktik Perawat Perorangan/ berkelompok. 49. Surat Ijin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan Praktik Kebidanan pada sarana Pelayanan Kesehatan dan/atau perorangan. 50. Surat Ijin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disebut SIK Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan. 51. Surat Ijin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Fisioterapis untuk melaksanakan praktik fisioterapis untuk melaksanakan praktik fisioterapi pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan/atau berkelompok. 52. Surat Ijin Kerja Refraksionis Optisien yang selanjutnya disebut SIK Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan. 53. Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker yang selanjutnya disebut SIKAA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker (SIAA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian. 54. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang yang pribadi atau badan. 55. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat. 56. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang mendapatkan pelayan kesehatan, pelayanan perizinan, sertifikasi dan wajib daftar. 57. Obyek Retribusi adalah pelayanan pendaftaran dan perijinan di bidang kesehatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari Pemerintah Daerah. 59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang. 61. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang retribusi daerah. 62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melkukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 63. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disebut SKK adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. 64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk, mencari, mengumpulkan, mengelola, data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah. 65. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undang yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 66. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.