Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Manado

PERDA Nomor 2 Tahun 2006

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Koreksi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipilih dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, cendikiawan dan pemimpin lembaga-lembaga masyarakat yang ada dikelurahan.

Pasal 4

Koreksi

Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipilih dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, cendikiawan dan pemimpin lembaga-lembaga masyarakat yang ada di kelurahan.

Pasal 5

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Setia dan taat Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 c. Berpendidikan se-kurangnya-kurangnya SLTA atau sederajat. d. Berumur se-kurangnya 20 Tahun sampai dengan 65 Tahun. e. Sehat Jasmani dan Rohani. f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat. g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 Tahun. h. tidak pernah dicabut hak pilinya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap. i. Bertempat tinggal ditetapkan dikelurahan yang bersangkutan le kurang-kurangnya 1 Tahun. j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat. k. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memberi diri dalam bekerja serta membangun masyarakatnya. l. Bersedia dicalonkan menjadi Pengurus LPM-K yang bersangkutan.

Pasal 5

Tata cara pembentukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah sebagai berikut : 1. Calon pengurus dan anggota diajukan melalui hasil musyawarah masyarakat dari masing-masing lingkungan. 2. Pemilihan anggota pengurus LPM-K dilakukan secara musyawarah dalam rapat umum yang diselenggarakan secara khusus dan dipimpin langsung oleh ketua terpilih dalam forum musyawarah. 3. Pengurus yang terpilih diajukan oleh Lurah kepada Camat dan selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan. 4. Masa bakti pengurus LPM-K ditetapkan 4 ( empat ) Tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa baktinya berakhir. 5. bagi ketua LPM-K yang masa baktinya secara berturut-turut telah 2 ( dua ) periode tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 7

Anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berhenti/ diberhentikan apabila : 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri. 3. Berakhir masa jabatan. 4. Pindah tempat tinggal / domisili. 5. Tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus dan anggota pengurus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

Kedudukan

Pasal 8

Koreksi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di Kelurahan yang merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif serta berkesinambungan untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan mendorong tumbuhnya kreativitas dari masyarakat.

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi LPM-K adalah sebagai berikut : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bendahara e. Bidang-bidang. (2) Bidang-bidang dalam LPM-K terdiri dari : I. Bidang Keagamaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. II. Bidang Hukum. III. Bidang Pemuda dan Olah Raga serta Seni Budaya. IV. Bidang Ekonomi dan Koperasi. V. Bidang Kesehatan d/n Lingkungan Hidup. VI. Bidang Prasarana Umum dan Pemukiman serta Sumber Daya Alam. VII. Bidang Pendidikan dan Pelatihan. (3) Pada setiap bidang dalam ayat ( 2 ) ini, pengurus dimasing-masing bidang yang terdiri dari ketua bidang, sekretaris bidang dan beberapa anggota.

Pasal 10

Maksud dan tujuan yaitu : Maksud : Untuk mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Tujuan : Menampung dan menjabarkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Pasal 11

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas, membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakannya dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Disamping melaksanakan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik INDONESIA. c. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. d. Menyusun rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. e. menumbuhkembangkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat. f. Menggali, mendayagunakan, mengembangkan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup. g. Mengembangkan kreatifitas, mencegah kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja. h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat. j. pendukung medias komunikasi, informasi, sosial antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 13

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai kewajiban dalam hal : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait. c. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan. d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Pemberintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Tata kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Lurah bersifat Konsultatif dan Koordinatif.

BAB Kelima

Rincian Tugas Bidang

Pasal 15

Koreksi

(1) Bidang Keagamaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari : a. Membantu usaha-usaha dibidang peningkatan pembinaan, kerukunan dan bekerja sama dalam kehidupan antar umat beragama. b. Memelihara sarana tempat peribadatan. c. Membantu usaha-usaha dibidang potensi Sumber Daya Manusia. (2) Bidang Hukum terdiri dari : a. Penyuluhan hukum yang berkepentingan dengan masyarakat. b. Penyuluhan terkait kesadaran membayar pajak. c. Penguatan sistim keamanan lingkungan. d. Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan e. Bekerja sama dengan Babinsa dan Babinkantibmas. f. Kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Hukum dan Ham. (3) Bidang Pemuda dan Olahraga Raga serta Seni Budaya terdiri dari : a. Mengusahakan tempat-tempat kegiatan berolah raga. b. Mengusahakan bantuan untuk pengadaan alat-alat olah raga dan kesenian serta mengadakan pertandingan olah raga. c. Mengadakan pertunjukan kesenian rakyat. d. Meningkatkan Usaha ketrampilan. e. Meningkatkan kegiatan karang taruna. f. Melaksanakan penyuluhan tentang kenakalan remaja. g. Membantu para pemuda dibidang olah raga dan seni budaya. (4) Bidang Ekonomi dan Koperasi terdiri dari : a. Penguatan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. b. Membantu serta kewirausahaan masyarakat dan kewiraswastaan yang berbasis ekonomi. c. Membantu pengembangan lembaga simpan pinjam. d. Membantu pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan. e. Penyuluhan tentang manfaat menabung. f. Meningkatkan kemasyarakatan dan pembudayaan Tehnologi Tepat Guna untuk kesejahteraan masyarakat. g. Meningkatkan usaha-usaha kerajinan tangan, kelautan dan perikanan. h. Mengembangkan usaha-usaha dibidang perekonomian masyarakat. (5) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan. b. Membantu pengelolaan POSYANDU dalam upaya melaksanakan program pelayanan kesehatan Ibu dan Anak. c. Melaksanakan gerakan kebersihan mandi dan cuci kacus ( MCK ). d. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Massal. e. Melaksanakan lomba kesehatan seperti lomba menu dan balita. f. Melaksanakan pelayanan kesehatan orang tua lanjut usia. g. Memelihara prasarana tempat kesehatan. h. Menggallakan pengumpulan dana kesehatan rakyat terutama untuk menolong masvarakat yang kurang mampu. i. Penyuluhan tentang kebersihan lingkungan / Pekarangan rumah. j. Penyuluhan tentang cara membuang sampah. (6) Bidang prasarana Umum dan Pemukiman serta Sumber Daya Alam. a. Penyuluhan tempat-tempat umum ( seperti sekolah, tempat ibadah, tempat olah raga, balai pertemuan dan terminal umum. b. Melaksanakan pembinaan bagi penduduk yang bermukin ditempat yang tidak layak seperti perbukitan dengan rawson longer, tepi sungai dan rawan banjir, mendirikan bangunan / rumah dalam pasar dan pesisir pantai. c. Meningkatkan potensi sumber daya alam masyarakat. d. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam. (7) Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Komunikasi terdiri dari : a. Melaksanakan penyuluhan tentang pendidikan pendidikan formal maupun non formal. b. Membantu program wajib belajar 9 Tahun. c. Membantu secara aktif pemeliharaan gedung sekolah. d. Membantu kursus-kursus ketrampilan dibidang pendidikan sekolah. e. Melaksanakan pelatihan bagi anak-anak putus sekolah. f. Mengikutsertakan para pengurus dan anggota LPM-K dalam mengikuti pelatihan. g. Mengusahakan sarana telekomunikasi. h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait melalui informasi dan komunikasi.

(1) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut : a. sebagai bimbingan dan penanggung jawab kegiatan LPM-K b. Mengoordinasikan seluruh kegiatan LPM-K c. Melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan LPM-K secara interim maupun eksternin dibanding pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Wakil ketua LPM-K mempunyai tugas membantu ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan LPM-K untuk melaksanakan tugasnya dalam hal : a. melaksanakan tugas mengoordinasikan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang masing-masing. b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPM-K c. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua LPM-K apabila ketua berhalangan. (3) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan dalam hal : a. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan. b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua LPM-K. c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua LPM-K dan Wakil Ketua LPM-K apabila berhalangan. (4) Bendahara LPM-K mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi keuangan, termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak untuk melaksanakan tugas bendahara mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan, menyimpan uang dan penyimpan uang. b. mengadakan pencatatan partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik. (5) Ketua-ketua bidang dalam LPM-K yang dibantu oleh sekretaris dan anggota mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan bidang masing-masing, dalam melaksanakan tugas ketua bidang mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyusun rencana/program pembangunan sesuai rencana/program b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai rencana/program c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan. d. mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang e. Mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana/program dari masing-masing bidang. f. Menyusun laporan secara berkala untuk disampaikan kepada ketua LPM-K. g. Memberikan pertimbangan, pengusulan kepada Ketua LPM-K. h. Menyelenggarakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPM-K.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Manado

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

BAB VII

BAB VIII