Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Manado. 2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Manado. 3. Walikota adalah Walikota Manado. 4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan secara scorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekrasi, pengembangan pribadi, atau mencplajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Dacrah. 7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi sca multidisplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta intraksi antara wisatawan dan masyarakat sctmap, scisma wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha. 8. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan geograha yang memiliki potensi untuk fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 9. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mmliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran aturan atau tujuan kunjungan wisatawan. 10. Dacrah Tujuan Pariwisata yang sclanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geograha yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 11. Pengusaha pariwisata adalah orang atau seklompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 13. Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan. 14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah. 15. Pengusaha pariwisata adalah orang atau atao sckklompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. 17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. 18. Badan Promosi Pariwisata adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata. 19. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri. 20. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi events yang menjadi objek dan tujuan kunjungan. 21. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata 22. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSB Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 23. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata yang sclanjutnya disebut LSP Bidang Pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Usaha jasa makanan dan minuman Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 1 adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah. (2) Usaha jasa makanan dan minuman Rumah Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 2) adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah. (3) Usaha jasa makanan dan minuman Bar/Rumah Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 3) adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah. (4) Usaha jasa makanan dan minuman Kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 4) adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah. (5) Usaha jasa makanan dan minuman Jasa Boga dan/atau Usaha Catering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 5) adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. (6) Usaha jasa makanan dan minuman Pusat Penjualan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 6) adalah usaha penyedia tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi. (7) Usaha jasa makanan dan minuman Bakery dan/atau Pasteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 7) adalah tempat pembuatan, penjualan dan penyajian berbagai jenis kue dan roti. (8) Usaha jasa makanan dan minuman Tempat Perkawinan dan/atau Convention sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e poin 8) adalah tempat yang disewakan untuk penyelenggaraan berbagai pesta antara lain pesta perkawinan, pesta hari ulang tahun, dan penyelenggaraan convention yang dengan pelayanan penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4), (6), (8) dapat menyelenggarakan hiburan atensi atau kecenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing. (10) Usaha jasa makanan dan minuman yang menyelenggarakan hiburan atensi atau kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikitas. (11) Kriteria, dan penggolelangan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Penyediaan Akomodasi