Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

PERDA Nomor 5 Tahun 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Manado ; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado ; 3. Walikota adalah Walikota Manado ; 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Badan; 6. Badan adalah sekumpulan Orang Pribadi maupun badan hukum yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perseroan, perkumpulan, yayasan, organisasi, kemitraan, badan hukum politik, organisasi kemasyaraktaaan, lembaga dan Badan lainnya termasuk kontraksi investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya; 7. Ada jasa kegiatan pemerintah daerah berupa jasa dan pelayanan yang menyebabkan membayar fasilitas, atas manfaatnya yang dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan. 8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 9. Objek Perizinan Retribusi tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 10. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tertentu dari Pemerintah Daerah. 11. Perizinan Retribusi Tertentu adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atas pemotongan retribusi jasa lainnya. 12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk menampilkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan. 14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan dengan menggunakan desain atau pelaksana, pembangunan dan pembangunan susun dengan rencana tata kota dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KBB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bangunan yang menempati bangunan tersebut. 15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendunginya terjadinya alur yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagai atau seluruhnya berada diatas atau dalam tanah dan/atau air yang secara langsung merupakan kelengkapan din dari bangunan tersebut dalam batas atas milik. 16. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau dalam tanah dan/atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya. 17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang izinya tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagaimana berstruktur bertulang. 18. Bangunan semi permanen akan Bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu. 19. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disebut retribusi TPMB adalah pembayaran atas jasa pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. 20. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat penjualan minuman beralkohol yang memiliki izin dari pemerintah daerah. 21. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan yang berasal dari karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara demermentasi perlu dilakukan terlebih dahulu dan tetap maupun yang diproses dengan mencampar konsentrat etanol dengan etanohl dalam golongan tinggi yaitu a. golongan A, minuman beralkohol (C2H5OH) 1% s/d 5%. b. golongan B, minuman berbaik alkohol/(C2H5OH) 5% s/d 20%. c. golongan C, minuman beralkohol (C2H5OH) 20% s/d 55%. 22. Retribusi Izin Gangguan selanjutnya disebut retribusi pemberian izin tempat usaha/kegiatan dari Orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pemasangan dan pengendalian kegiatan usaha, secara terus menerus, serta terjadinya gangguan kesehatan, keselamatan, dan kesehatan umum, meliputi keterbatasan lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 23. Retribusi Izin Trak adalah pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau antara beberapa trajets. 24. Trak adalah kendaraan umum dilindungi perjalanan angkutan eksklusif yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap namun tidak terjadwal dalam wilayah daerah. 25. Retribusi Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut retribusi pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 26. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut (IUP) adalah izin tulis yang harus dimiliki oleh Orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 27. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut (SIKPI), adalah izin ditulis yang harus dimiliki oleh Orang pribadi atau Badan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan. 28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat (SSRD), adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau bukti pembayaran yang dibekukan ke kas umum daerah milik pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Walikota. 29. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat (SKRDLB), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau/atau denda. 32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhipunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tergantung sampai kegiatan pemungutan retribusi kepada wajib retribusi dalam penyampaian dan penyetoran retribusi. 3 33. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau catatan untuk lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 34. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Koreksi

Jenis retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Pasal 18

Koreksi

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 19

Objek Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 20

(1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. Paragraf II Larangan dan Kewajiban

Pasal 21

(1) Dilarang menjual minuman beralkohol wilayah Kota Manado jika tidak memiliki izin tertulis dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya berlaku untuk tempat dan ruangan yang telah dibangun di dalam kota. (4) Apabila pemegang izin meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan penjualan minuman beralkohol beralkohol berdasarkan surat izin yang telah diberikan kepada pemegang yang melanjutkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung saat meninggal. (5) Apabila setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender izin tersebut tidak diperbarui, maka izin guntur dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

(1) Minuman beralkohol tidak boleh dijual ditempat umum seperti : warung, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios dan tempat/lokasi tertentu. (2) Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, permukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 meter. (3) Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan izin yang diberikan sesuai dengan jenis tempat penjualan minuman beralkohol. Paragraf IV Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 24

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan a tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian jasa bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Paragraf V Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

(1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Hotel: 1. Hotel bintang I Rp. 1.500.000,00/ Tahun 2. Hotel bintang II Rp. 2.000.000,00/ Tahun 3. Hotel bintang III Rp. 2.500.000,00/ Tahun 4. Hotel bintang IV Rp. 3.000.000,00/ Tahun 5. Hotel bintang V Rp. 3.500.000,00/ Tahun 6. Hotel melati Rp. 1.200.000,00/ Tahun 7. Cottage Rp. 1.000.000,00/ Tahun b. Restoran Rp. 1.500.000,00/ Tahun c. Bar/Klab malam/diskotik/pub/café/karaoke Rp. 3.000.000,00/ Tahun d. Supermarket Rp. 1.500.000,00/ Tahun e. Toko Rp. 800.000,00/ Tahun

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin penjualan minuman beralkohol diberikan.

Pasal 27

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 28

Saat Retribusi terutang apabila pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Tempat Usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 30

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha/kegiatan kepada Orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan keamanan, gangguan kesehatan, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tempat usaha/kegiatan bagi usaha mikro, kecuali dikendalikan oleh pemilik usaha yang bersangkutan. b. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 31

(1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Izin Gangguan. (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Izin Gangguan. Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan luas tempat usaha dan lokasi kawasan tempat usaha Paragraf III Prinsip Dan Penetapan Struktur Dan Besarnya Biaya

Pasal 33

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 34

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut: RIG = LTUxKTUxTR RIG = Retribusi Izin Gangguan LTU = Luas Tempat Usaha IKTU = Indeks Kewsadaan Tempat Usaha TR = Tarif Retribusi a. Indeks Gangguan Berdasarkan Jenis Usaha dan Lokasi Kegiatan :

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin gangguan diberikan.

Pasal 36

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan pada Pemerintah Kota Manado.

Pasal 37

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan orang atau penumpang umum dalam trayek. Pasal 3</sub> Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan sebagai berikut a. angkutan kota sampai dengan 8 tempat duduk Rp. 100.000,- /tahun b. angkutan kota sampai dengan 10 tempat duduk Rp. 125.000.- /tahun c. bus kota 11 s/d 24 tempat duduk Rp. 150.000.- /tahun d. bus kota lebih dari 24 tempat duduk Rp. 175.000.- /tahun

Pasal 44

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 45

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetbarkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 46

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemberian Izin Trayek diberikan.

Pasal 47

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas penerbitan izin usaha penangkapan dan budidaya ikan.

Pasal 48

Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usia penangkapan dan budidaya ikan.

Pasal 49

(1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 50

(1) Setiap kapal olahan perikanan Kota Manado yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak bermotor, atau bermotor yang ukurannya tidak lebih dari 10 GT, atau bermotor yang ukurannya tidak lebih dari 10 GT, dan berpangkalan di wilayah pengelolaan perikanan Kota Manado, wajib mendaftarkan terlebih dahulu kapalnya sebagai kapal perikanan. (2) Setiap kapal perikanan INDONESIA diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda seler, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan dan/atau tanda penangkapan ikan.

Pasal 51

(1) Setiap kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib dilebihkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). (2) SIPI diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) SIPI untuk penangkapan ikan jenis alat tangkap pusat (Pajeko), rawai tuna, jaring ensang hanyut, auto dan huftue (tuna) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan kemudian dapat diperpanjang kembali. (4) Penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain pada ayat (3), berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditertikan kemudian dapat diperpan/jang kembali. a. menaati semua ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan; b. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI; c. mengajukan permohonan perpanjangan atau perubahan SIPI kepada pemberi izin dalam hal SIPI hilang atau rusak atau akibat dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI; dan d. melaporkan kegiatan penangkapan ikan setiap 1(satu) tahun sekali. Paragraf II Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan GT (Gross Tonnage) kapal perikanan. Paragraf III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 53

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 54

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha perikanan. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ditetapkan sebagai berikut : 1. Izin Usaha Penangkapan : 6 GT s/d 10 GT Rp. 200.000,- /izin 2. Izin Usaha Perikanan Budidaya Rp........................ /izin b. Perizinan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKI) sebagai berikut : 5 GT s/d 10 GT Rp. 200.000,- /izin c. Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai berikut : 1. Gillnet 5 s/d 10 GT Rp. 50.000,- /tahun 2. Purse sein - Motor Tempel Rp. 500.000,-/tahun - 5 GT - 10 GT Rp. 500.000,-/tahun 3. Hand Line - 5 GT - 10 GT Rp. 500.000,-/tahun 4. Pole and line - Motor Tempel Rp. 400.000,-/tahun - 5 GT - 10 GT Rp. 400.000,-/tahun 5. Long Line - 5 GT - 10 GT Rp. 400.000,-/tahun

Pasal 55

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah izin Usaha Perikanan diberikan.

Pasal 56

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perikanan dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 57

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 58

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 25 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 43, Pasal 54 ayat (2), ditinjau kembali paling lama tiga (3) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

Koreksi

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan

Pasal 4

Koreksi

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan penggunaan bangunan yang aman, sehingga pemrakarsa dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan. (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan. Paragraf II Tata Cara Penerbitan

Pasal 6

(1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung baru, prasarana bangunan gedung atau bangunan gedung bukan gedung, wajib memiliki IMB. (2) Setiap orang yang akan melaksanakan pemugaran/pelestarian, merehabilitasi/renovasi bangunan gedung atau prasarannya bangunan gedung atau bangunan bukan gedung meliputi perbaikan/perubahan, perluasan/pengembangan bangunan gedung wajib memiliki IMB. (3) Setiap orang dan/atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung diatas persil 1000 M² (seru meter persegi) wajib memiliki Site Plan Peruntukan Penggunaan Tanah (PPT). (4) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan garis sempadan. (5) Besarnya GSB, KDB, KLB dan KTB ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Pemohon sebelum mengajukan PIBM, terlebih dahulu diminta meminta tentang Rencana Mendirikan Bangunan kepada Walikota atau Instansi yang ditunjuk meliputi : a. jenis/peruntukan lahan; b. Jenis/peruntukan bangunan; c. Luas lantai diatas/dibawah permukaan tanah; d. Jumlah lantai diatas/dibawah permukaan tanah; e. GSB, GSP, GSS, dan Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Tegangan Tinggi yang diizinkan; f. garis muka terbang; g. kdb maksimum yang diizinkan; h. KLB maksimum yang diizinkan; i. KDH maksimum yang diizinkan. k. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan tertentu; l. Rencana Tata Kota. (2) PIBM akan kejadian sendiri oleh Perorangan atau Badan Hukum yang akan diberi kuasa, kepada Walikota atau melalui Pejabat yang ditunjuk setelah terlebih dahulu diketahui oleh Lurah setempat. (3) Prosedur dan Tata Cara pengajuan PIBM diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1) Syarat-syarat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan : a. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang disahkan oleh Lurah setempat; b. Fotocopy sertifikat tanah dengan menunjukkan sertifikat asli atau Surat Keterangan dari Lurah tentang kepemilikan tanah untuk tanah pasini yang belum bersertifikat; c. Gambar situasi; d. Rencana bangunan yang beris isi : 1. Gambar site plan 2. Gambar Rencana Bangunan berskala (denah, tampak, potongan dan detail); 6. Persyaratan khusus untuk bangunan tertentu seperti rumah ibadah, pembangunan yang dilaksanakan oleh developer/pengembang/investor berlaku: 1. Rumah ibadah harus mendapat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama tentang status organisasi keagamaan dan persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya 50% pemilik bangunan disekitar lokasi yang dimaksud dalam radius 100 (seratus) meter; 2. AMDAL atau UKL/UPL dari instansi yang berwenkan, jika diperlukan; 3. Memiliki persyaratan usage untuk bangunan usaha, jika diperlukan; 4. Rekomendasi kajian lalu lintas dari instansi yang berwenang, jika diperlukan; 5. Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang, jika diperlukan; 6. Rekomendasi uji daya dukung tanah (soil test) dari institusi yang berwenang, jika diperlukan; 7. Rekomendasi kekuatan struktur dari konstruktor; 8. Rekomendasi Uji kekuatan tekan beton (hammer test) dari institusi yang berwenang, jika diperlukan; 9. Untuk bangunan Menara/Antena harus memiliki persetujuan dengan ragu desain sesuai ketinggian ditambah 10%; 10. Surat Keterangan kesesuaian penggunaan Menara/Antena bersama dari pemohon; (2) PIMB diperoleh apabila semua persyaratan telah dipenuhi.

Pasal 9

(1) Proses penyelesaian PIMB paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya PIMB oleh Instansi yang ditunjuk secara lengkap. (2) Keputusan IMB disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi. (3) PIMB dapat disetujui untuk seluruh bangunan yang direncanakan atau sebagian bangunan yang direncanakan, dan secara struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

(1) Walikota dan Pejabat yang ditunjuk dapat menunda atau menolak PIMB yang diajukan oleh Pemohon. (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender terhitung diterimanya PIMB oleh instansi yang ditunjuk. (3) Penolakan PIMB ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan pejabat yang ditunjuk dengan menyertakan alasan penolakannya.

Pasal 11

(1) Mengubah atau memperluas bangunan yang telah memperoleh IMB harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang baru. (2) Permohonan untuk melakukan perubahan atau perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pekerjaan dimulai. Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan yang dinyatakan dalam indeks. Paragraf IV Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan Besarnya tarif

Pasal 13

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menetap sebagai aturan di seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggapan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Paragraf V Harga Satuan Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung

Pasal 14

(1) Harga Satuan Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung beredu daftar harga yang berlaku setiap tahun. (2) Cara Perhitungan Luas sebagai berikut: a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom. b. luas teras, balkon dan semua bagian bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu/sumbu-sumbu. c. luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbu/sumbu. d. luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dihitung yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut. e. luas oversteek/dheuef dinding setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut. (3) Standard Harga Satuan Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota. Paragraf VI Perhitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 15

Pasal 16

Retribusi yang ditungut dipungut di wilayah Daerah tempat Imndirikan Bangunan diberikan.

Pasal 17

(1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan IMB dari Pemerintah Kota Manado. (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB 1

Pasal 3

Koreksi

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Retribusi yang ditungut dipungut di wilayah Daerah tempat Imndirikan Bangunan diberikan.

Pasal 17

BAB Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 18

Koreksi

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 19

Koreksi

Objek Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan izin yang diberikan sesuai dengan jenis tempat penjualan minuman beralkohol. Paragraf IV Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin penjualan minuman beralkohol diberikan.

Pasal 27

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 28

Saat Retribusi terutang apabila pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Pasal 29

Koreksi

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Tempat Usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan luas tempat usaha dan lokasi kawasan tempat usaha Paragraf III Prinsip Dan Penetapan Struktur Dan Besarnya Biaya

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin gangguan diberikan.

Pasal 36

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan pada Pemerintah Kota Manado.

Pasal 37

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB Kelima

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 47

Koreksi

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas penerbitan izin usaha penangkapan dan budidaya ikan.

Pasal 48

Koreksi

Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada Orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usia penangkapan dan budidaya ikan.

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan GT (Gross Tonnage) kapal perikanan. Paragraf III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah izin Usaha Perikanan diberikan.

Pasal 56

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perikanan dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 57

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 58

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 59

Koreksi

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, dan kartu lainnya. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam; kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi elektronik maka penyetoran seluruh pemungutan retribusi ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. (5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

(1) Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, maka Walikota dapat memberikan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pencabutan sementara izin dan/atau ; c. pencabutan izin. (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ke rekening kas umum daerah atau tempat yang lain yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 62

(1) Penagihan Retribusi retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 didahului dengan Surat Teguran. (2) Pengeluaran Surat Penagihan dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis apabila wadat tindakan penagihan retribusi dikeluarkan sejak dikeluarkan selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib terus melakukan retribusi terutang. (4) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 63

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1) Komponen Retribusi IMB meliputi hal: a. biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung untuk kegiatan pembangunan bangunan, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/ pemugaran; b. penilaian desain yang meliputi pemeriksaan gambar bangunan, pengukuran lokasi, transportasi dan gambar situasi tata letak bangunan agar tetap sesuai dengan GSB dan/atau GSB dan ATB; c. pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RDTR, KDB, KLB, KKB. (2) Pengawasan penggunaan bangunan sesuai Pasal 3 ayat (2) yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan dan pemilik bangunan bukan gedung, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Dasar Perhitungan Besarnya Retribusi. 1. Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan: a. Harga Satuan Bangunan adalah luas bangunan dikali dengan harga standar bangunan yang berlaku sebelum tahun. Harga standar bangunan gedung = Rp. 2.086.000,- / M² Harga standar prasarana gedung atau bangunan bukan gedung terdiri dari: 1) Konstruksi pembatas/pemisah/pengaman/pagar: pagar tembok/besi dan tanggul/ turap = Rp. 1.010.000,- / M 2) Konstruksi penanda masuk lokasi seperti : Gapura = unit dan pertambangannya. 3) Konstruksi perkakas keperluan: Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapisan bekas, lapangan golf dan lain-lain = Rp. 910.000,- / M² 4) Konstruksi penghubung keperluan : Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan = unit dan pertambangannya. 5) Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah keperluan : kolam renang, kolam ikan akar = deras = unit dan pertambangannya. 6) Konstruksi menara = unit dan pertambangannya. 7) Konstruksi monumen, patung = unit dan pertambangannya. 8) Konstruksi instalasi/gardu listrik/gardu telepon, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon = unit dan pertambangannya. 9) Konstruksi reklame dan papan nama dinding menempel dinding = Rp. 1.750.000,- / M² 10) Bangunan reklame yang berdiri sendiri = unit dan pertambangannya. b. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) atau Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan x bangunan x 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen). 2. Komponen perhitungan besarnya retribusi IMB: Keterangan . L = Luas lantai bangunan gedung V = volume/besaran (dalam satuan M³, unit) I = Indeks Tk = Tingkat kerusakan. = 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang = 0,65 untuk tingkat kerusakan berat HSbg = Harga Satuan retribusi bangunan gedung HSbpg = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota) Harga satuan retribusi, atau tarifnya dihitung dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume 1,00 = Indeks pembangunan baru 3. Indeks terintegrasi hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (terlampir) Catatan: 7) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom 1. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya. 2. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut. 3. Luas overstek/leufel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.