Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

PERDA Nomor 5 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Manado. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Manado. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Manado dan Dinas lain yang ditunjuk oleh Walikota Manado. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dan Kepala Dinas lain yang ditunjuk oleh Walikota. 6. Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok. 7. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hokum. 8. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang tinggal dan/atau beraktifitas di Kota Manado. 9. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi tau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan prilaku, kognitif, dan fenosiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaanna, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatkan toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. 10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bagian bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau diukunyah. 11. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk diakuk dan dihisap dan/atau dibakar asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spiesies lainnya atau sintetesnya yang asapnya mengandung nikotin dan tan, dengan atau tanpa bahan tambahan. 12. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spiesies lainnya atau sintetesnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. 13. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurungi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenin. 14. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. 15. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan terjadinya orang produktif secara sosial dan ekonomis. 16. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan secara terus menerus. 17. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan. 18. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan mengenalkan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan. 19. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau. 20. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromisikan Produk Tembakau. 21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan. 22. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan. 23. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak bermain. 24. Tempat ibadah adalah tempat yang untuk kegiatan keagamaan. 25. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara. 26. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya. 27. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama dengan kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. 28. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. 29. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok. 30. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena pekerjaannya atau kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

Koreksi

(1) Walikota berwenang MENETAPKAN Kawasan Tanpa Rokok; (2) Kawasan Tanpa Rokok, antara lain : a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan; g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 9

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi : a. rumah sakit; b. balai kesehatan; c. puskesmas; d. balai kesehatan; e. balai pengobatan; f. balai kesejahteraan ibu dan anak; g. klinik kesehatan; h. klinik kecantikan; i. tempat praktik dokter/bidan/perawat; j. apotek; k. toko obat; dan l. laboratorium kesehatan. (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi: a. tempat Pendidikan formal : Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas; b. tempat Pendidikan nonformal: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, taman kanak-kanak, pusat kegiatan belajar masyarakat. (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi: a. kelompok bermain anak (Play Group); b. tempat penitipan anak; c. tempat pengasuh anak; d. arena bermain anak-anak. (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi : a. Masjid; b. Mushola; c. Gereja; d. Pura; e. Wihara; f. Klenteng. (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi : a. bus; b. mikrolet; c. taxi; d. perahu. (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi : a. tempat kerja pada instansi Pemerintah; dan b. tempat kerja swasta berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (Terbuka/TbK), kecuali tempat memproduksi produk tembakau diperbolehkan memproduksi produk tembakau. (7) Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, meliputi: a. hotel; b. restoran; c. pusat perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket, Mall, Plaza, pasar moderen; d. biopisk; e. terminal, stasiun, pelabuhan; f. tempat berolahraga; dan g. tempat wisata. (8) Kawasan sejenis yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Manado.

Pasal 10

(1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan : a. merokok; b. menjual rokok; c. menyelenggarakan iklan rokok; d. mempromosikan rokok; dan/atau e. memproduksi rokok. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 11

(1) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok. (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok. (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria : a. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; b. didirikan paling dekat diluar dari pagar terluar atau batas jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; c. jauh dari pintu masuk dan keluar; d. jauh dari tempat orang berlalu lalang; e. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas; f. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok dan/atau asbak; g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut; h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; i. dilengkapi aman yang mampu mereduksi asap rokok.

BAB V

IKLAN DI MEDIA LUAR RUANG DAN KEGIATAN SPONSOR

Pasal 12

Koreksi

Iklan produk tembakau di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan; b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau; c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau; d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok; e. tidak menggambarkan ataumenyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan; f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan; g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok; h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam gambar dan/atau tulisan; i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil; j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan k. tidak bertentangan dengan norma yangberlaku dalam masyarakat; l. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok; dan m. tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 13

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. tidak menggunakan nama dagang dan logo produk tembakau termasuk brand imageproduk tembakau; dan b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau. (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 14

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand imageproduk tembakau; dan b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Pasal 15

(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan penandaan/tulisan yang dapat jelas terbaca “18+” pada bagian depan pintu masuk area kegiatan.

BAB VI

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK DAN TEMPAT KHUSUS MEOKOK

Pasal 16

Koreksi

(1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok. (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang mengentar ketentuan dimaksud dalam Pasal 10. (3) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat khusus merokok serta wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk ruangan khusus merokok, apabila wilayahnya merupakan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g. (4) Tempat khusus merokok diperkenankan bagi kegiatan: a. merokok; b. menjual rokok; c. menyelenggarakan iklan rokok; d. mempromosikan rokok; dan/atau; e. memproduksi atau membuat rokok.

Pasal 17

(1) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. ukuran : minimal berukuran 20 x 30 cm; b. warna : kombinasi merah, putih, dan hitam yang mencolok; c. materi : 1. terdapat tulisan “KAWASAN TANPA ROKOK”; 2. terdapat gambar/simbol rokok menyala yang dicoret didalam lingkaran berwarna merah; 3. mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggar serta dasar hukumnya; 4. mencantumkan nomor telepon pengaduan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas; 5. tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan. (2) Tanda/petunjuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. ukuran : minimal berukuran 20 x 30 cm; b. warna : kombinasi putih dan hitam yang mencolok; c. materi : 1. terdapat tulisan “TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18+”; 2. terdapat tulisan “MEROKOK BERBAHAYA BAGI KESEHATAN”; 3. MENCANTUMKAN sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya; 4. tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan. (3) Tanda/peringatan larangan merokok atau tanda/petunjuk tempat khusus merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah dilihat, dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Koreksi

(1) Setiap orang yang mengiklankan di luar ruang/atau melakukan kegiatan sponsor, yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan/atau Pasal 12, dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah berupa: a. penarikan dan/atau perbaikan iklan; b. peringatan tertulis; dan/atau c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran buruk atau pelanggaran berat. (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak menyediakan tembakau merokok diberikan sanksi administrasi berupa: a. teguran tertulis; b. peringatan tertulis; c. penghentian kegiatan; atau d. pencabutan izin.

Pasal 22

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan/atau huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa : a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian kegiatan; dan d. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan huruf e, Pasal 13, Pasal 14, dan/atau Pasal 15, dan/atau Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penerbitan rekomendasi pencabutan izin kepada instansi perizinan; e. denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (3) Sanksi administrasi berupa teguran lisan dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikenakan setiketah oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dan/atau huruf b. (4) Teguran lisan sebagai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan setiketah oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 huruf d dan/atau huruf e, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 ayat (1), (ayat) (2), dan /atau ayat (3). (5) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan atau tidak segera ditindaklanjutani setiketah, petugas Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok memberikan Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (6) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c dan pada huruf d, dikenakan oleh petugas dari Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16ayat (1), (ayat) (2), dan/atau ayat (3). (7)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan/atau ayat (2) huruf e, wajib disetorkan ke Kas Negara. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24