Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

PERDA Nomor 7 Tahun 2012

BAB I

KETENTUMAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Manado. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sebagai unsur Pemerintahan Daerah. 4. Walikota adalah Walikota Manado. 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Manado. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 7. Pejabat Daerah pegawai yang diberi tugas tertentu dibanding kebijakan perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan UNDANG-UNDANG, dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau media yang merupakan kesatuan badan, baik yang melakukan usaha dengan nama sendiri maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Daerah, Perusahaan Komersil, Perusahaan, lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Komper, Dana Persatuan Persekutuan, Perusahaan, Organisasi, Organisasi Massa, Organisasi Politik, alumni organisasi, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang meliputi diurusi, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk sektor pedalaman dan sektor perkotaan kawasan penggunaan untuk pertanian, perhutanan, dan pertambangan. 11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, perairan laut wilayah kota. 12. Bangunan adalah Konstruksi teknis yang dinamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman, dan/atau laut. 13. Nilai Jual Objek Pajak atau yang selanjutnya disebut NJP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang dijadikan secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJP tertinggi. 14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang ditetapkan dalam peraturan pajak. 15. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan penggunaan untuk pertanian, perhutanan, dan pertambangan. 16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara tvpuyai mempunyai suatu hak atas Bumi atau dan/atau mempunyai manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau dimanfaatkan atas bangunan. 17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban persamaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 18. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan. 21. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan sebagai identitas objek pajak yang bersifat unik, permanen dan tetap. 22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak. 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKDPL, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak pokok dan pajak terutang. 24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya diselanjutnya disingkat SSPD, adalah formulir pembayaran pajak dan penyetoran pajak yang digunakan dengan membayar umum pembayar pajak atau ditetapkan dalam cara lain ko umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk kepada Kepala Daerah. 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDBPL, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau kesalahan tulis/hitung. 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kecolikan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah berupa Surat Keputusan Pembetulan, atau Alat Keputusan Keberatan. 29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadp Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau surat pemotongan atau pemungutan dari pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 30. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atas peninjauan terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding terhadap berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 31. Putusan Banding adalah putusan badan pradiliat atas banding terhadap terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 32. Penagihan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penagihan mulai dari kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta penggawa penyetoran 33. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data perhitungan pajak terutang pada SPOP dan/atau SSPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembayaran ke kas daerah, kecuali terkait utang nilai sesuai ketentuan yang berlaku. 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah. 35. Penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat untuk membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 36. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung dan menyimpan seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Koreksi

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di pungut Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi : a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jembatan; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. (3) Objek Pajakan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak : a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, pemakaman purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan wisata alam, hutan wisata, taman wisata nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribahdi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (3) Bagi hal objek pajak yang jelas diketahui wajib pajaknya, Walikota dapat MENETAPKAN subjek pajak sebagai wajib pajak. (4) Dalam hal subjek pajak dan wajib pajak tidak diketahui keberadaannya, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan tahapan khusus atas tanah dan/atau bangunan tersebut. (5) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan serta tertulis bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak. (6) Bila keterangan yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk MENETAPKAN penetapan wajib pajak, kecuali keterangan yang diterima pada ayat (3) dalam jangka 1 waktu (satu bulan sejak diterimanya surat keterangan. (7) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan dengan disertai alasan. (8) Apabila setelah jangka 1 waktu (satu bulan) sejak diterimanya keterangan serangka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu, dianggap telah disetujui dan segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 14

Koreksi

(1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang ditetapkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD)

Pasal 15

Koreksi

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak akan kurang dibayar; b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dari STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayar dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 16

(1). Pembayaran pajak dilakukan di Rekening Kas Daerah dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota. (2). Apabila tempat pembayaran pajak dapat ditempat lain yang ditetapkan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 17

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPT oleh wajib pajak. (2). SSPD, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berubah waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuannya. (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar sedikit sesudah yang telah ditetapkan di bawah. (5) Keberatan yang menandai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sebelum dilengkapi sebagaimana mestinya. (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda telah diterima oleh Wajib Pajak. (7) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 20

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua bulan) sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya sayangnya yang terutang. (3) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diabulkan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. (3) Pengajuan permoalan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 23

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) ست bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal kelebihan pembayaran pajak dengan diterbitkannya SKPDBL. (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum dimulainya keberatan. (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum dimulainya keberatan.

Pasal 24

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Walikota dapat : a. mengurangi dan menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang- undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangi atau membatalkan STP, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangi atau membatalkan STPD; d. membenarkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan sesuai dengan tata yang ditentukan; dan e. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; f. mengurangi atau membatalkan ketetkan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan dan penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB Keempat

Keberatan dan Banding

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Pasal 23

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 31

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meliputi keterangan mengenai orang pribadi atau korporasi tentang tindak pidana perpajakan daerah yang dilakukan; dan pelaku; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibanding perpajakan Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibanding perpajakan Daerah; g. menghentikan berita acara pemeriksaan terhadap seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; h. memimotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; i. memegang orang yang ditengar kedatangan nya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (4) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

BAB XII

Pasal 30

BAB XIII

Pasal 31

BAB XIV

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB XV

Pasal 35