Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Manado. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado. 3. Walikota adalah Walikota Manado. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi mengenai diterima maupun ditolaknya Perizinan. 6. Tim Pengawasan Terpadu adalah Tim Pengawasan Perizinan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan Perizinan. 7. Tim Pembina Perizinan adalah kelompok kerja yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan. 8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 9. Kepala PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA. 12. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan satu atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. 15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari ASN yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Rekomendasi mengenai diterima maupun ditolaknya Perizinan. 16. Tim Pengawasan Terpadu adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan untuk melihat kesesuaian dengan kondisi di lapangan serta dapat dijadikan dasar menentukan pembatalan perizinan. 17. Website adalah kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, yang dimana membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman.