Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuaksaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kota Metro. 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Wali kota adalah Wali Kota Metro. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaan secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terjadinya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 10. Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. 11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

Koreksi

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha. (2) Pelaku Usaha dalam memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah telah menerbitkan perizinan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Pasal 9

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi : a. manajemen penyelenggaraan; b. pengintegrasian PTSP; c. sarana dan prasarana; d. sumber daya manusia aparatur; e. tata hubungan kerja; dan f. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.

Pasal 22

DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

(1) DPMPTSP menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. kantor depan; b. kantor belakang; c. ruang pendukung; dan d. alat/fasilitas pendukung. (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit: a. koneksi internet; b. pusat data dan server aplikasi; c. telepon pintar; dan d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

(1) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis. (2) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonteknemis teknis. (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.

Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggara Perizinan Berusaha, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) DPMPTSP dapat mengikutsertakan ASN in kecamatan atau kelurahan untuk meningkatkan kualitas, jangkauan dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat. (2) DPMP DPMPTSP melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada ASN in kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi : a. hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal sebagai Lembaga OSS; b. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan; dan c. hubungan kerja dengan DPMPTSP Provinsi Lampung.

Pasal 28

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha. (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha; c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 29

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. verifikasi Perizinan Berusaha; c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha; d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 30

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Pasal 31

(1) Hubungan DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif. (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB 1

Umum

Pasal 10

Koreksi

(1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dengan menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha. (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pelayanan perlayanan; b. pengelolaan informasi; c. penyuluhan kepada masyarakat; d. pelayanan konsultasi; e. pengelolaan pengaduan masyarakat; dan f. pendampingan hukum.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyediaan perangkat/fasilitas serta lainnya yang disediakan oleh DPMPTSP. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan : a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak.

Pasal 13

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a juga dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (3) Pernyataan terjadinya gangguan teknis Pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 14

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

BAB 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 11

Koreksi

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyediaan perangkat/fasilitas serta lainnya yang disediakan oleh DPMPTSP. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan : a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak.

Pasal 13

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a juga dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (3) Pernyataan terjadinya gangguan teknis Pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 14

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 15

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat. (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.

Pasal 16

(1) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai permintaan layanan informasi; dan (2) Dalam Sistem OSS.

Pasal 17

Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai: a. profil kelembagaan Perangkat Daerah; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan c. penilaian kinerja PTSP.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB Keenam

Tata Hubungan Kerja

Pasal 27

Koreksi

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi : a. hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal sebagai Lembaga OSS; b. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan; dan c. hubungan kerja dengan DPMPTSP Provinsi Lampung.

Pasal 28

Koreksi

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha. (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha; c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 29

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. verifikasi Perizinan Berusaha; c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha; d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 30

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Pasal 31

(1) Hubungan DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif. (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan b. pengawasan Perizinan Berusaha.

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. rendah; b. menengah rendah; c. menengah tinggi; dan d. tinggi. (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain meliputi : a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. (4) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas sektor : a. perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. ketenaganukliran; f. perindustrian; g. perdagangan; h. pekerjaan umum dan perumahan ralryat; i. transportasi; j. kesehatan, obat dan makanan; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pariwisata; m. keagamaan; n. poex, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik; o. pertahanan dan keamanan; dan p. ketenagakerjaan. (5) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, huruf m dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha. (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 17

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

BAB 6

Pasal 20

Pasal 21

BAB 7

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keenam

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

Pasal 32