Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

PERDA Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TSLP

Pasal 6

(1) Setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai TSLP sesuai kemampuan perusahaan. (2) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi : a. perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan b. penanam modal. (3) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi perusahaan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi. (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam daerah. (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 7

Pembiayan TSLP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Program TSLP yang dibuat perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.

Pasal 9

(1) Program TSLP oleh perusahaan meliputi : a. bina lingkungan, sosial dan keagamaan; b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; c. program langsung pada masyarakat; dan d. pembangunan infrastruktur. (2) Program–program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk : a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan; b. meningkatkan kualitas pendidikan; c. meningkatkan taraf kesehatan; d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat; e. memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha; f. memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan g. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

Pasal 10

Program bina lingkungan, sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup, sosial, keagamaan dan pengelolaannya serta memberi bantuan kepada masyarakat.

Pasal 11

Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

Pasal 12

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa : a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan; b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan; c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 13

Program bina pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan program pembangunan sarana prasarana untuk tempat ibadah, tempat kesehatan, sarana pendidikan, sarana umum dan sarana lainnya.

BAB Ketiga

Program

Pasal 8

Koreksi

Program TSLP yang dibuat perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah.

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23