Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk : a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah untuk mendapatkan akses keadilan; dan b. mewujudkan hak konstitusional bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. keterbukaan; d. efisiensi; e. efektivitas; dan f. akuntabilitas

(1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum di Daerah. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. bantuan hukum litigasi; atau b. bantuan hukum non litigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana, masalah hukum tata usaha negara dan/atau masalah hukum keperdataan. (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan kriteria masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara : a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan. (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat dan/atau dosen dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. (2) Jenis kegiatan yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Walikota.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Daerah, Pemberi Bantuan Hukum wajib memperoleh verifikasi dan akreditasi dari Pejabat yang berwenang. (2) Kewajiban memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

Selain wajib memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemberi Bantuan Hukum wajib memenuhi persyaratan antara lain : a. berbadan hukum; b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; c. memiliki pengurus; dan d. memiliki program bantuan hukum.

(1) Penerima Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka untuk memperoleh pemberian bantuan hukum. (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan : a. identitas calon penerima bantuan hukum; b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan d. melampirkan surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(1) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya. (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri sendiri atau secara bersama-sama.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Penerima Bantuan Hukum. (2) Dalam hal permohonan diterima, maka Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan pemberian bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban dengan disertai alasan penolakan kepada Penerima Bantuan Hukum.

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Walikota.

Penerima Bantuan Hukum berhak : a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib : a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berhak : a. melakukan rekrutmen terhadap advokat dan dosen fakultas hukum; b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; c. menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum; d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum terhadap : 1) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan 2) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Pemberi Bantuan Hukum wajib : a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga perkaranya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan c. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota pada akhir tahun anggaran yang meliputi : 1) perkembangan penanganan perkara; 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan 3) penggunaan anggaran.

Pemberi Bantuan Hukum dilarang : a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau b. menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah secara bersamaan atas perkara yang sama.

Penerima Bantuan Hukum berhak : a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum wajib : a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berhak : a. melakukan rekrutmen terhadap advokat dan dosen fakultas hukum; b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; c. menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum; d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum terhadap : 1) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan 2) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Pemberi Bantuan Hukum wajib : a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga perkaranya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan c. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota pada akhir tahun anggaran yang meliputi : 1) perkembangan penanganan perkara; 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan 3) penggunaan anggaran.

Pemberi Bantuan Hukum dilarang : a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau b. menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah secara bersamaan atas perkara yang sama.

(1) Walikota berwenang memberikan dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per perkara atau per kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Pemberi Bantuan Hukum dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan. (4) Pemberian dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan : a. terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap; atau b. terhadap kegiatan yang selesai dilaksanakan. (5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pendanaan atas penyelenggaraan pemberian bantuan hukum di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

(1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian bantuan hukum di Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian bantuan hukum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

(1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa : a. peringatan tertulis; b. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD; dan/atau c. pencantuman dalam daftar hitam pelaksanaan pemberian bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal : a. pemeriksaan tersangka; b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya; c. penyitaan barang; d. pemeriksaan saksi; e. pemeriksaan di tempat kejadian; f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 20 dan/atau Pasal 21 huruf b dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Juli 2019 WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI Diundangkan di Surabaya pada tanggal 1 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd. HENDRO GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 106-3/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, IRA TURSILOWATI, SH., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006