Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020

PERDA Nomor 11 Tahun 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp. 2.019.861.148.959,00 b. Belanja Rp. 2.109.290.676.959,00 Defisit Rp. (89.429.528.000,00) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp. 100.000.000.000,00 2. Pengeluaran Rp. 10.570.472.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 89.429.528.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta dan/atau masyarakat; dan/atau e. program dan kegiatan yang sumber dananya dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendamping ire Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia. (5) Pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan mekanisme: a. untuk program/kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau b. untuk program/kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat umum, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (6) Mekanisme pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (7) Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8