Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011

PERDA Nomor 4 Tahun 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan satu angka, yaitu angka 7a, dan ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Walikota adalah Walikota Surakarta. 5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 7a. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Solo adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Solo. 11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Solo. 12. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Solo. 13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang pada Badan Usaha untuk mcsproch hc kepemilikan. 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 23

Pasal II