Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jasa Konstruksi

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 5. Dinas adalah SKPD yang membidangi pembinaan jasa konstruksi. 6. Badan adalah SKPD yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi. 7. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan, Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. 8. Penyedia Jasa adalah orang perseoramosan, kelompok orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 9. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim Kerja Pembina Jasa Konstruksi yang terdiri dari pejabat para Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi yang bersifat fungsional dan melaksanakan tugas penanganan jasa konstruksi di luar bidang pekerjaan umum. 10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. 11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 12. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi. 13. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi. 14. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 16. Perencana Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perseorangan atau atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. 17. Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. 18. Pengawas Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan Jasa Konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 19. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan dan/atau alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi. 20. Sertifikat adalah: a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 21. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi. 22. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disebut SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 23. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disebut SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu. 24. Penanggung Jawab Teknis Tetap Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTTBU adalah tenaga badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi. 25. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk MENETAPKAN penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing. 26. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk MENETAPKAN penggolonggan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 27. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 28. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan masyarakat. 29. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa. 30. Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan PRESIDEN tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.