Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Aggaran Pendapatan Dan Belanja

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung Rp. 852.838.801.000,00 b. Belanja Langsung Rp. 1.149.158.983.000,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 770.783.418.000,00 b. Belanja Bunga Rp. 142.429.000,00 c. Belanja Hibah Rp. 53.901.500.000,00 d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 25.151.552.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik Rp. 859.902.000,00 f. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 41.041.409.000,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 601.718.174.000,00 c. Belanja Modal Rp. 506.399.400.000,00

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan Rp. 90.000.000.000,00 b. Pengeluaran Rp. 16.888.944.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. SilPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 90.000.000.000,00 b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00 c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman / dana bergulir Rp. 0,00 d. Penerimaan dari Pihak Ketiga Rp. 0,00 e. Penerimaan / Penarikan Deposito Rp. 0,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 16.000.000.000,00 b. Pembayaran pokok utang Rp. 888.944.000,00 c. Pemberian pinjaman daerah Rp. 0,00 d. Pengembalian dari Pihak Ketiga Rp. 0,00

(1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Surakarta dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Surakarta; dan/atau d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat; c. program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan Pemerintah Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dananya diterima setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan beserta dana pendampingnya. (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia. (5) Pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan mekanisme: a. untuk program/kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat khusus, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD; b. untuk program/kegiatan, kebijakan, bantuan keuangan yang bersifat umum, terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD. (6) Mekanisme pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. (7) Perubahan alokasi anggaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) selanjutnya harus ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. c. Lampiran III Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan. d. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Organisasi. e. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. f. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran. g. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. h. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan. i. LampiranVII Daftar Piutang Daerah. j. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. k. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. l. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya. m. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. n. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah o. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Walikota MENETAPKAN Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 5 Desember 2018 WALIKOTA SURAKARTA, (Signature) FX. HADI RUDYATMO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 5 Desember 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, (Signature) UNTARA LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 9 /2018)