Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

PERDA Nomor 12 Tahun 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. 4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSL-BU adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 5. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 6. Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjtunya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengotimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. 8. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap Badan Usaha yang melakukan usahanya di Daerah wajib melaksanakan program TJSL-BU. (2) Program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sinergis, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.

Pasal 3

Koreksi

Tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi program di bidang: a. kesejahteraan sosial; b. pendidikan; c. kesehatan; d. seni dan budaya; e. keagamaan; f. kewirausahaan; g. infrastruktur; dan/atau h. lingkungan

Pasal 4

(1) Sasaran TJSL-BU diperuntukan bagi masyarakat di Daerah. (2) Kriteria sasaran TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Setiap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL-BU harus sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai bahan penyusunan rencana TJSL-BU. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah; b. Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSL-BU; dan c. perkembangan pelaksanaan TJSL-BU di Daerah. (3) Data dan informasi sebagiaman dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dengan mudah oleh Badan Usaha dan masyarakat.

Pasal 7

(1) Berdasarkan data dan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Usaha menyusun rencana dan program TJSL-BU. (2) Rencana dan program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibuat oleh Badan Usaha disampaikan kepada Pemerintah Daerah. (3) Penyampaian rencana dan program TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret. (4) Tata cara penyampaian rencana dan program TJSL-BU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1) Ruang lingkup TJSL-BU meliputi: a. tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Badan Usaha; dan b. tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha sebagiaman dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan: a. area sekitar Badan Usaha; dan b. secara nasional

Pasal 9

Tangung jawab sosial dan lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi: a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Pasal 10

Tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi: a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar bdan usaha seusai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan atau rehabilitasi sosial di sekitar Badan Usaha; c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Pasal 11

Tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi: a. penanganan bencana; b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

BAB III

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 12

Koreksi

(1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum. (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan forum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga forum.

Pasal 13

Koreksi

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk dengan tujuan untuk: a. membantu Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL-BU; b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL-BU yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSL-BU berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 14

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas: a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat; b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentinagan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta program penangannya; c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi dan fasilitas terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSL-BU.

Pasal 15

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi: a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan forum; b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota forum, pemangku kepentingan, masyarakat dna pihak lainnya; c. memperkuat jaringan komunikasi natara forum di pusat dan di Daerah, antara forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya; d. menyediakan, mengembangkan dan menyebarluaskan sistem informasi TJSL-BU kepada pihak lain; e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSL-BU; dan f. menerima informasi dan pengaduan dari masayarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 16

(1) Badan Usaha dalam melaksanakan penyaluran bantuan TJSL-BU melalui Forum TJSL-BU. (2) Penyaluran bantuan TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Usaha yang dilakukan secara langsung maupun melalui pihak ketiga harus dilaporkan kepada Forum TJSL-BU. (3) Badan Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan TJSL-BU sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Persentase penyaluran bantuan TJSL-BU berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit terdiri atas: a. pengurus; dan b. anggota (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah. (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Wali Kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun. (4) Pengukuhan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 19

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

BAB XII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32