Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PAGI

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. 5. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang. 7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat wilayahbagian yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsure pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan. 9. Pegawai Adapun Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak Kerja dan Tenaga Harian Lepas. 10. Pengolah Administrasi Pengaturan Jam Kerja dan Apel Pagi adalah Pegawai yang ditunjuk kepada Kepala OPD untuk mengelola administrasi disiplin jam kerja dan apel pagi pegawai. 11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan/dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 12. Mesin Pencatat Kehadiran Elektronika adalah Sistem Token yang digunakan sebagai pembuktian kehadiran pegawai. 13. Pencatatan Kehadiran Manual adalah tanda tangan pada daftar pegawai yang digunakan sebagai pembuktian kehadiran pegawai apabila perangkat elektronik mengalami gangguan. 1[4]. Hukuman Disiplin Tingkat Ringan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. 15. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS berupa penurunan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat peringkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat peringkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 16. Hukuman Disiplin Tingkat Berat adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS berupa penurunan pangkat peringkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan peringkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 17. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang. 18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang. 19. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Tangerang. 20. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah Tenaga Harian Lepas pada Pemerintah Kota Tangerang.