Peraturan Daerah Nomor 93 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU BAGI MASYARAKAT MISKIN

PERDA Nomor 93 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Tangerang. 4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial. 6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. 8. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya. 10. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Tangerang, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. 11. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta. 12. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 13. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin dan menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kebutuhan mereka. 14. Pusat Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kota dan swasta/CSR. 15. Manajer adalah petugas yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, menelaah, kerjasama dan merekomendasikan layanan pada SLRT; 16. Supervisor adalah petugas yang mengawasi dan membantu fasilitator ditingkat masyarakat; b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan; c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program; d. mendukung penerapan SPM; dan e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SLRT

Pasal 6

Koreksi

Penyelenggaraan SLRT meliputi: a. kelembagaan; b. sarana dan prasarana; c. sumber daya manusia; dan d. sumber pendanaan.

Pasal 7

Koreksi

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. kelembagaan koordinasi; dan b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 8

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Pasal 9

(1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas: a. Sekretariat teknis SLRT; dan b. Puskesos. (2) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. Manajer; b. petugas penerima pengaduan di FO; dan c. petugas pemberi layanan dan rujukan di BO. (3) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dinas sosial daerah kota dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat rw/nama lain (4) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. koordinator; b. petugas penerima pengaduan di FO; dan c. petugas pemberi layanan dan rujukan di BO. (5) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di kelurahan.

Pasal 10

(1) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: a. ruang sekretariat; b. alat elektronik; dan c. papan visual berbasis website. (2) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. papan nama; b. papan informasi; c. ruang tunggu; d. ruang penerima pengaduan di front office; e. ruang pemberi layanan dan rujukan di back office; f. ruang Manajer; dan g. ruang rapat/konsultasi. (3) Alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. tablet/telepon genggam berbasis android; dan b. laptop berbasis website. (4) Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa tampilan yang berisi: a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat; b. akses program pusat dan daerah; c. komplementaritas dan irisan program; d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan e. informasi lain yang diperlukan.

Pasal 11

(1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c berasal dari unsur: a. tenaga kesejahteraan sosial; b. pekerja sosial profesional; c. relawan sosial; d. penyuluh sosial; dan e. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial. (2) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Manajer; b. Supervisor; c. Fasilitator; d. petugas penerima pengaduan di FO; e. petugas pemberi layanan dan rujukan di BO; f. petugas Puskesos; dan g. tenaga pendamping daerah. (3) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan. (4) SLRT-penanganan kemiskinan adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat .

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. mengoordinasikan proses perencanaan; b. menyosialisasikan SLRT di daerah; c. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT; d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah provinsi dan pengelola program di daerah; dan e. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT daerah

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat; b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan e. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari: a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat; b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; d. pencatatan kepesertaan program; e. pencatatan kebutuhan program; f. pencatatan keluhan; dan g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di front office sekretariat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari: a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah; b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima; c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT; d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan; e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di back office sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat; b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat; c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT; d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT; b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesos; c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di kelurahan melalui SLRT; d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di kelurahan; dan e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat kelurahan.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g yang terdiri atas: a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah meliputi badan perencanaan pembangunan daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya; b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatanan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik; c. memastikan kelembagaan SLRT dan kelembagaan Puskesos terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya; d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah e. untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan; f. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah; g. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT; h. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT; i. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah; j. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT; k. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Daerah provinsi; dan l. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Pasal 19

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau b. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB Keempat

Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

LAYANAN SLRT

Pasal 20

Koreksi

(1) Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas: a. informasi program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; c. pengaduan masyarakat; d. identifikasi; e. penjangkauan; f. penanganan; dan g. rujukan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Pasal 21

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. masyarakat datang ke Puskesos atau sekretariat SLRT di tingkat kota; atau b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat

Pasal 22

(1) Masyarakat yang datang ke Puskesos atau sekretariat SLRT di tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di front office. (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di back office. (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di back office. (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan. (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT tingkat kota.

Pasal 23

(1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT. (2) Hasil diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan. (3) Pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SLRT tingkat kota.

Pasal 24

Puskesos, sekretariat SLRT di daerah tingkat kota, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

Peraturan Daerah Nomor 93 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30