Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

PERDA Nomor 3 Tahun 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang. 2. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang. 4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 12. Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. 13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 18. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara operasional kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 9

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha dengan tingkat: a. Risiko rendah; b. Risiko menengah; dan c. Risiko tinggi. (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas: a. tingkat Risiko menengah rendah; dan b. tingkat Risiko menengah tinggi. (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; c. persetujuan bangunan gedung; dan d. sertifikat laik fungsi. (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi: a. perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup; d. perindustrian; e. perdagangan; f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; g. transportasi; h. kesehatan, obat dan makanan; i. pendidikan dan kebudayaan; j. pariwisata; k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan l. ketenagakerjaan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang- undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 10

Setiap orang yang mengajukan Nonperizinan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Teknis terkait.

Pasal 11

Penyelenggaraan Nonperizinan oleh Dinas atau Perangkat Daerah terkait dapat menggunakan sistem elektronik yang dibentuk oleh Daerah atau ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Teknis.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas. (2) Dinas melakukan pengintegrasian dan koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

(1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Dinas wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah. (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum. (3) Manajemen penyelenggaraan Nonperizinan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria masing-masing sektor yang merupakan kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Nonperizinan.

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. kantor depan; b. kantor belakang; c. ruang pendukung; dan d. alat/fasilitas pendukung. (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit terdiri atas: a. koneksi internet; b. pusat data dan server aplikasi; c. telepon pintar; dan d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi. (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.

Pasal 28

(1) ASN yang ditugaskan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi: a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan b. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 30

(1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah. (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 31

Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

BAB Kesatu

Perizinan Berusaha

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara operasional kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 9

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan usaha dengan tingkat: a. Risiko rendah; b. Risiko menengah; dan c. Risiko tinggi. (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas: a. tingkat Risiko menengah rendah; dan b. tingkat Risiko menengah tinggi. (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; c. persetujuan bangunan gedung; dan d. sertifikat laik fungsi. (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi: a. perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup; d. perindustrian; e. perdagangan; f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; g. transportasi; h. kesehatan, obat dan makanan; i. pendidikan dan kebudayaan; j. pariwisata; k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan l. ketenagakerjaan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang- undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

BAB Ketiga

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas. (2) Dinas melakukan pengintegrasian dan koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Dinas wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah. (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum. (3) Manajemen penyelenggaraan Nonperizinan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria masing-masing sektor yang merupakan kewenangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Nonperizinan.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 17

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha. (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 18

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS: a. belum tersedia; atau b. terjadi gangguan teknis. (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan: a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas; b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada Dinas terdekat; dan c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh Dinas tidak dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB 1

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 15

Koreksi

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 17

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha. (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 18

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS: a. belum tersedia; atau b. terjadi gangguan teknis. (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung. (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan: a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas; b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada Dinas terdekat; dan c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh Dinas tidak dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS dan dengan tahapan: a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB 2

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 20

Koreksi

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS dan dengan tahapan: a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS dan sistem lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang paling sedikit memuat: a. profil kelembagaan perangkat daerah; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan c. penilaian kinerja PTSP. (5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. (6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 23

Pasal 24

BAB 5

Pasal 24

Pasal 25

BAB 6

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kelima

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

Pasal 32

BAB V

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34