Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYUSUNANPROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PERDA Nomor 7 Tahun 2018

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Koreksi

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan : a. penyusunan Propemperda; b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Pasal 5

Koreksi

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 17

(1) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan d. penataan kecamatan, yang meliputi pembentukan, pemekaran atau penggabungan kecamatan. (2) DPRD dan Pemerintah Daerah Kota dapat langsung mengusulkan rancangan peraturan daerah yang diklasifikasikan sebagai daftar kumulatif terbuka, walaupun tidak tercantum dalam propemperda tanpa harus terlebih dahulu membuat Berita Acara kesepakatan bersama antara Bapemperda dengan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota.

Pasal 18

(1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota; dan d. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat : a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah diusulkan; dan b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Wali Kota mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut. (3) DPRD dan Pemerintah Daerah Kota dapat langsung mengusulkan rancangan peraturan daerah yang diklasifikasikan sebagai Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d tanpa harus terlebih dahulu membuat Berita Acara kesepakatan bersama antara Bapemperda dengan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota.

BAB Kedua

Penyusunan Propemperda

Pasal 6

Koreksi

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota. (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau b. instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1. kewenangan; 2. materi muatan; atau 3. kebutuhan.

Pasal 8

(1) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota melaksanakan penelaahan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah. (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas. (3) Untuk membantu melaksanakan penelaahan, dapat dibentuk Tim Penelaah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (4) Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota; b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah; c. instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan/ atau d. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota disampaikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. (2) Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

BAB 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota

Pasal 6

Koreksi

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota. (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau b. instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1. kewenangan; 2. materi muatan; atau 3. kebutuhan.

Pasal 8

(1) Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota melaksanakan penelaahan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah. (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas. (3) Untuk membantu melaksanakan penelaahan, dapat dibentuk Tim Penelaah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (4) Tim Penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota; b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah; c. instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait; dan/ atau d. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

(1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota disampaikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. (2) Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Kota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 10

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. (2) Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda dan/atau anggota DPRD. (3) Pemrakarsa Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan DPRD.

BAB 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 10

Koreksi

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. (2) Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda dan/atau anggota DPRD. (3) Pemrakarsa Rancangan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan DPRD.

Pasal 11

(1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (2) Pembahasan Rancangan Propemperda oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapemperda. (3) Apabila DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama untuk ditetapkan dalam Propemperda, maka yang ditetapkan dalam Propemperda adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD.

Pasal 12

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Propemperda harus dilengkapi dengan penjelasan/ keterangan. (2) Penjelasan/ keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menguraikan: a. judul Rancangan Peraturan Daerah; b. pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah; c. latar belakang pengaturan; d. dasar hukum pengaturan; dan e. tujuan dan arah pengaturan.

Pasal 13

(1) Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Daerah Kota. (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (4) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota berdasarkan kriteria: a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Daerah. (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara. (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota untuk disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 14

(1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 15

Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda belum dapat dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan dalam Propemperda pada tahun berikutnya.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan tertentu, skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda dapat diubah setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota. (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat : a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan skala prioritas; dan b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Wali Kota mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna.

BAB 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 11

Koreksi

(1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (2) Pembahasan Rancangan Propemperda oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bapemperda. (3) Apabila DPRD dan Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama untuk ditetapkan dalam Propemperda, maka yang ditetapkan dalam Propemperda adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD.

Pasal 12

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Propemperda harus dilengkapi dengan penjelasan/ keterangan. (2) Penjelasan/ keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menguraikan: a. judul Rancangan Peraturan Daerah; b. pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah; c. latar belakang pengaturan; d. dasar hukum pengaturan; dan e. tujuan dan arah pengaturan.

Pasal 13

(1) Propemperda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Daerah Kota. (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (4) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota berdasarkan kriteria: a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Daerah. (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara. (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota untuk disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 14

(1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 15

Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda belum dapat dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan dalam Propemperda pada tahun berikutnya.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan tertentu, skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda dapat diubah setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota. (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat : a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan skala prioritas; dan b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Wali Kota mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diproses lebih lanjut. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang TATA CARA PENYUSUNANPROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24