Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanaj Daerah Kota Teb…

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah/Rp. 414.563.994796,- bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. 73.617.961.151,- sehingga menjadi Rp. 488.181.955.947,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. semula Rp. 355.825.658.300,- b. bertambah/(berkurang) Rp. 49.124.782.069,- Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 404.950.440.369,- 2. Belanja a. semula Rp. 414.563.994.796,- b. bertambah/(berkurang) Rp. 73.617.961.151,- Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 488.181.955.947,- Defisit setelah perubahan Rp. (83.231.515.578,-) 3. Pembiayaan : a. Penerimaan 1) Semula Rp. 63.638.336.496,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.493.179.082,- Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 87.131.515.578,- b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 4.900.000.000,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.000,-) Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.900.000.000,- Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 83.231.515.578,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan asli daerah (1) Semula Rp. 27.990.746.500,- (2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 599.516.789,- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 28.590.263.289,- b. Dana perimbangan (1) Semula Rp. 303.026.902.000,- (2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (182.816.000,-) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 302.844.086.000,- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (1) Semula Rp. 24.808.099.800,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 48.708.081.280,- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 73.516.091.080,- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah (1) Semula Rp. 7.959.300.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. (1.000.000.000,-) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 6.959.300.000,- b. Retribusi daerah (1) Semula Rp. 4.623.100.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 400.000.000,- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 5.023.100.000,- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (1) Semula Rp. 2.100.000.000,- (2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 767.275.500.- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 2.867.275.500,- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (1) Semula Rp. 13.308.346.500,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 432.241.289.- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 13.740.587.789,- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil (1) Semula Rp. 18.809.157.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 18.809.157.000,- b. Dana alokasi umum (1) Semula Rp. 262.130.545.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. (181.816.000-) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 261.948.729.000,- c. Dana alokasi khusus (1) Semula Rp. 22.087.200.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 1.000.000.- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 22.086.200.000,- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 0,- b. Dana darurat (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya (1) Semula Rp. 8.269.034.800,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 8.269.034.800,- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus (1) Semula Rp. 12.938.375.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 20.282.411.280,- Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 33.220.786.280,- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya (1) Semula Rp. 3.600.600.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 939.960.000,- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 4.540.560.000,- f. Dana penyesuaian infrastruktur daerah (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 19.800.000.000,- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 19.800.000.000,- g. Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 7.685.710.000,- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 7.685.710.000,-

Pasal 3

Koreksi

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung (1) Semula Rp. 229.782.663.058,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 22.511.359.364,- Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 252.294.022.422,- b. Belanja Langsung (1) Semula Rp. 184.781.331.738,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 51.106.601.787,- Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 235.887.933.525,- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai (1) Semula Rp. 213.642.463.058,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 21.950.359.376,- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 235.592.822.434,- b. Belanja bunga (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,- c. Belanja subsidi (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,- d. Belanja hibah (1) Semula Rp. 11.494.700.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. (100.000.012)- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 11.394.699.988,- e. Belanja bantuan sosial (1) Semula Rp. 4.045.500.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 661.000.000,- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 4.706.500.000,- f. Belanja bagi hasil (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,- g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,- (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,- h. Belanja tidak terduga (1) Semula Rp. 600.000.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 600.000.000,- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai (1) Semula Rp. 16.626.153.530,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 1.855.375.000,- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 18.481.528.530,- b. Belanja barang dan jasa (1) Semula Rp. 95.819.907.808,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 14.256.234.901,- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 110.076.142.709,- c. Belanja Modal (1) Semula Rp. 72.335.270.400,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 34.994.991.886,- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 107.330.262.286,-

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan (1) Semula Rp. 63.638.336.496,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 23.493.179.082,- Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 87.131.515.578,- b. Pengeluaran (1) Semula Rp. 4.900.000.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. (1.000.000.000,-) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.900.000.000,- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) (1) Semula Rp. 63.138.336.496.- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 23.493.179.082.- Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 86.631.515.578.- b. Pencairan dana cadangan (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,- d. Penerimaan pinjaman daerah (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,- f. Penerimaan piutang daerah (1) Semula Rp. 500.000.000,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 500.000.000.- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (1) Semula Rp. 3.900.000.000,- (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,- Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemda setelah perubahan Rp. 3.900.000.000,- c. Pembayaran pokok utang (1) Semula Rp. 0,- (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,- Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 0,- d. Pemberian pinjaman daerah (1) Semula Rp. 1.000.000.000,- (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (1.000.000.000,-) Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 5

Koreksi

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Koreksi

Walikota Tebing Tinggi MENETAPKAN Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2011 WALIKOTA TEBING TINGGI ttd UMAR ZUNAIDI HASIBUAN Diaudangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 27 Oktober 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI ttd HADI WINARNO LEMBARAN DAERAH KOTA TEBI NG TINGGI NOMOR 10

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanaj Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2011

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7