Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan

PERDA Nomor 11 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi yang mempunyai tugas mengelola Administrasi Kependudukan dan Pencatkan Sipil. 7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kota Tebing Tinggi adalah tolok ukur kinerja pelayanan Dokumen Kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi. 8. Pelayanan kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. 10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan. 11. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi. 12. Karti. Tanda Penduduk, selanjutnya disebut KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas yang bersifat unik akan hoki, tanggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk INDONESIA. 14. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. 15. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan di Kota Tebing Tinggi secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya di singkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

Pasal 20