Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luanknya dalam sistem dan prinsip Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Tebing Tinggi. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi. 8. Pegawai Negeri Sipil Adalah pegawai Negeri Sipil Adalah yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi termasuk pegawai tidak tetap. 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 13. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang kasuskan disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut sebagai SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 19. Penguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah. 21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 26. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Walikota/Wakil Walikota dan satuan kerja perangkat daerah. 27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. 28. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD. 29. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan. 30. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan karena kewenangannya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 31. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan. 32. Rencana Cambang Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 33. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. 34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggarannya terdiri dari pejabat perencanaan, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan. 35. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 36. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 37. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya diskripsi RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan dan rencana belanja program dan kegiatan sebagai dasar penyusaman APBD. 38. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran/badan/dinas/biro keuangan/anggaran belanja. 39. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah perkiraan pengeluaran anggaran dari pendapatan dan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang diwujudkan dalam prakiraan maju. 40. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perkiraan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 42. Pengangguran Tarufed (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 43. Fungsi adalah perwujudan tugas kepentingan tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 44. Unsur pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau satuan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang kegiatannya meliputi mengatur, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan desain SKPD. 46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggunaan sumber daya, baik berupa komponen persiapan (sonder daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau etusa jenis sumber daya tersebut mengenai input (untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 47. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 48. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendudukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 49. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berlangsungnya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. 50. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 51. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 52. Penerimaan Daerah adalah daerah yang masuk ke kas daerah. 53. Pengeluaran Daerah adalah pengeluaran yang keluar dari kas daerah. 54. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 55. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 56. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja. 57. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 58. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 59. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 60. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain lain sehingga daerah dibewani kewajiban untuk membayar kembali. 61. Pluit Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dari sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. 6kan. Utang Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar pemerintah daerah atau/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dari sebagai akibat peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 63. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 64. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial/dan manfaat lainnya sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 65. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 66. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan sebagai Bendahara Umum Daerah. 67. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 68. Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup dalam mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 69. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 70. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 71. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 72. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengin kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 73. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkan SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 74. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan dengan pembayaran langsung dan uang persediaan. 75. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 76. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 77. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 78. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya diperoleh untuk pengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 79. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna sebagai dokumen yang diterbitkan untuk kebutuhan dalamby lama jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 80. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 81. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disiapkan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. 82. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh oleh atas APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 83. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 84. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja per SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.