Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

PERDA Nomor 2 Tahun 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi. 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi. 6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah kerja Kecamatan. 8. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi. 9. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang telah memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 10. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai Warga Negara INDONESIA. 11. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara INDONESIA. 12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendaudayaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain. 13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendaataan penduduk meliputi administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 14. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. 15. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 16. Mutasi Penduduk adalah setiap perubahan penduduk yang terjadi karena kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan. 17. Mutasi Biodata Penduduk adalah setiap Perubahan Data yang terjadi karena Perkawinan, Perceraian, Perubahan Kewarganegaraan, alamat/tempat tinggal, Pekerjaan, agama dan data kependudukan lainnya. 18. Akta Catatan Sipil adalah ijazah yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga. 20. Kartu Keluarga Asing adalah Kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga Warga Negara Asing dan dapat dipergunakan seperlunya. 21. Kartu Keluarga Sementara Asing adalah Kartu yang memuat data kependudukan suatu Keluarga Warga Negara Asing yang sifatnya sementara dan dapat dipergunakan seperlunya. 22. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah. 23. Kepala Keluarga adalah: a. laki-laki yang bertempat tinggal dengan isteri dan anak-anaknya; b. janda/duda yang pisah tempat tinggal dengan suami dalam dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya; c. orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya; d. kepala asrama/rumah yatim piatu dan sejenisnya; atau e. orang yang menjadi kuasa dari orang dibawah pengawasan/pengampuan. 24. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP Ada Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) penduduk. 25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan-Peraturan UNDANG-UNDANG. 27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 28. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) adalah surat bukti pendaftaran penduduk sementara Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi. 29. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah surat bukti pendaftaran penduduk tetap Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tembing Tinggi. 30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 32. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diber tugas dan bertanggungjawab memberikan pelayanan perlapisan Peristiwa Penduduk dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kelurahan. 33. Nomor Induk Penduduk selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk setiap orang yang tercatat sebagai penduduk. 34. Buku Induk Penduduk adalah buku yang muatan katanya setiap mutasi kependudukan. 35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi kependudukan. 36. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendatakan Penduduk dan Pencatatan Sipil. 37. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencattingan Sipil. 38. Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang terhubung secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 39. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena akibat terhadap perubahan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Kependudukan dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terdaftar menjadi tinggal tetap. 40. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. 41. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAkec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 9

Koreksi

Dengan nama Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Pergantian Biaya Cetak.

Pasal 10

Koreksi

(1) Obyek Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. (2) Subyek retribusi adalah setiap orang atau Badan yang mendapat pelayanan penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 11

(1) Retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP, Surat Keterangan dan Akta Pencatatan Sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum. (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian sarana administrasi dari pemberian KK, KTP dan Surat Keterangan Tinggal dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 12

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada besarnya biaya cetak dan kemampuan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Struktur dari besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal dan Akta Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut: (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (4) Ketentuan lebihlanjutnya mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut di Daerah.

Pasal 15

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan.

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak ada tau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 17

(1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang. (2) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling 1 (satu) bulan, sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan. (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa atau aturan teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis. (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat bayar atau aturan penyorgan atau aturan lainnya yang sejenis. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal سقوط aturan atau surat teguran/peringatan atau aturan lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (4) surat paksa atau aturan teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung juga: a. diterbitkan surat teguran atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan, angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota MENETAPKAN Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

(1) Setiap WNI yang memiliki KTP SIAK 5 (lima) tahun yang masih berlaku dapat diikutsertakan dalam Asuransi Jiwa. (2) Premi asuransi jiwa pemilik Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 7.500.-(tujuh ribu lima ratus rupiah). (3) Besarnya pungutan biaya pelayanan Kartu Tanda Penduduk WNI sebesar Rp.12.500.-(dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. retribusi pengganti biaya cetak KTP sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); dan b. premi asuransi jiwa sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah). (4) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pengurusan dan klaim dana pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Memorandum of Understanding (MoU) Perusahaan Asuransi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Pejabat Pengawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindan pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Semua jenis dan tarif retribusi Berlaku atau yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Formulir-formulir dan blanko-blanko yang masih digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan penggantian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Karta Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya dan sesudah itu wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Kewajiban mengganti Kartu Tanda Penduduk yang lama dengan Kartu Tanda Penduduk yang baru berdasarkan Perda ini dilakukan pada saat pembuatan/perpanjangan KTP atau jika ada perubahan data/mutasi.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 1999 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biчать Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 19 Tahun 2001 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 7 Maret 2011 Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI, ttd. EDDY SYOFIAN Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 7 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH, ttd. HASBI BUDIMAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Syaprın Efendi Harahap

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

BAB Ketujuh

Pasal 17

BAB Kedelapan

Pasal 18

BAB Kesembilan

Pasal 19

BAB Kesepuluh

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesebelas

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29