Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daera

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi, selesai-lausnya dalam hubungan tugas dan bantuan dengan prinsip otonomi lainnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tebing Tinggi. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tebag Tinggi. 7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tebing Tinggi. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. 9. Pejabat pengawas adalah pegawai yang diberi tugas terbentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kasatur, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi pemesan terbatas, perusahaan komanditer, persekutuan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, da pensium, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha taat. 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang kasus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan badan, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya pada disediakan oleh sektor swasta. 15. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk perizinan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 18. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ka es pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 20. Surat Ketetapan Ret<0xE2><0x80><0x89>ribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi/dan sanksi administrasi berupa denda mu/dan/atau denda. 22. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dari wajib retribusi karena pemeriksaan ini bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah atau/dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan retribusi daerah. 23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.