Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Wali Kota adalah Kota Tebing Tinggi. 5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkomentrian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang wilayah terasarkan kepada daerah otonom dalam wilayah teritorial dalam rangka Dekonsentrasi. 8. Lembaga Non Pemerintah adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik INDONESIA secara sukarela akan kehendak sendiri, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. 9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakkan. 10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 11. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia. 12. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. 13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah dan negara. 14. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak. 15. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar. 16. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum. 17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartis oipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 18. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua serta wali yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus. 19. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. 20. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung ayah atau ayah dan/atau ibu tiri ayah dan/atau ibu angkat. 21. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan atas sebagai orang tua terhadap anak. 22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ayah dan anaknya keluarga sedarah dari garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 24. Kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan ataupun menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. 25. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk anak dalam melakukan perbuatan, pemaksaan atau pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum. 26. Setiap orang atau perseorangan atau korporasi. 27. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya. 28. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak. 29. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya. 30. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. 31. Pengurangan risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan dan berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran. 32. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran. 33. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat kabupaten yang dikelola bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk bantuan konseling, pelayanan kesehatan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum. 34. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan. 35. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan di luar pengasuhan orang tua, uru, terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau, terdiri dari pengasuhan oleh orang asuh atau orang tua orang yang mengangkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuh anak atau nama lain sejenisnya. 36. Perkawinan Anak adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang kawin belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 37. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak. 38. Gugus Tugas Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. 39. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 40. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kota Tebing Tinggi.

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyemir sepatu anak; b. pedagang asongan anak; c. pengamen anak; d. pemulung anak; e. tukang parkir anak; f. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak. (3) Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak; b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak. (4) Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana pada ayat (1) antara lain berupa: a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak; b. memberikan bantuan berupa layanan psikologis, baik medis dan hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerja Sektor Informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan; c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan keterampilan dan pengurangan pengangguran; d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh pendidikan formal. (5) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut: a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15 (lima belas) tahun; b. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal; c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali Pekerja Anak pada Pekerja Sektor Informal; d. tidak dipekerjakan pada waktu makan hari; e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari; f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak; g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungannya; h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya; i. dipekerjakan jenis pekerjaan yang ringan; dan j. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.